Penulis : Diman,S.Pd
Mataram, JurnalPost.com – Akhir-akhir ini, dunia pendidikan kembali menggemparkan media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Belum selesai isu keracunan MBG, kini datang lagi kasus yang menimpa seorang kepala sekolah yang dilaporkan oleh orang tua siswa karena telah memukul peserta didik yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Kasus ini bahkan berujung pada pemecatannya sebagai kepala sekolah.
Tidak hanya itu, kasus ini juga mengundang banyak respons dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, pejabat, hingga kalangan akademisi. Ada warganet yang menyayangkan tindakan pemukulan tersebut, namun tidak sedikit pula yang geram terhadap orang tua siswa karena membawa masalah ini ke pihak kepolisian.
Berbeda dengan pandangan saya sebagai guru sejarah yang memahami sejarah pendidikan di Indonesia, menurut saya, kasus yang dialami kepala sekolah tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimpa guru-guru lain apabila pemerintah tidak membenahi masalah ini secara serius.
Apabila kita melihat kasus ini dengan bijak, sesungguhnya ini bukan sekadar persoalan antara guru dan siswa, melainkan persoalan budaya. Menurut hemat saya, kasus ini merupakan cerminan dari corak budaya kita saat ini yang tidak baik-baik saja.
Kasus guru yang dilaporkan, menurut saya, merupakan buah dari kelemahan kebijakan pendidikan itu sendiri. Kedaulatan sekolah dan guru dalam melaksanakan fungsi pedagogiknya telah hilang, terbelenggu oleh struktur dan kultur.
Secara struktural, misalnya, dalam melaksanakan tugas mendidiknya, guru dan sekolah sering kali dihantui oleh lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, seperti Komnas Perlindungan Anak,Kepolisian dan struktur lainnya. Hal inilah yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Sudah saatnya pendidikan Indonesia berdaulat dan mandiri.
Masa penyelesaian kasus seperti ini selalu berujung di kepolisian atau Komnas Perlindungan Anak? Gerak alamiah orang tua untuk melapor terjadi karena pemerintah memberikan ruang untuk itu. Akibatnya, lahirlah kasus-kasus seperti ini. Padahal, ini adalah persoalan pedagogis, bukan persoalan hukum yang mengarah pada pidana.
Seharusnya, kasus seperti ini dapat difasilitasi oleh Kemendikbud. Masa guru yang membina justru dipidana?
Dalam proses pedagogis, masalah guru memukul siswa sebagian besar terjadi karena adanya faktor sebab-akibat, spontanitas, dan situasional. Dalam arti, bukan karena unsur kesengajaan. Saya tidak bermaksud membela guru yang memukul siswa dalam proses mendidik, melainkan membela unsur pedagogik guru yang kini tidak lagi berdaulat.
Mengapa Menteri Pendidikan tidak membentuk lembaga khusus untuk menangani kasus seperti ini? Dengan begitu, tidak perlu ada struktur eksternal di luar Kementerian Pendidikan yang mengurusnya, yang justru membuat masalah menjadi melebar ke berbagai arah.
Pemerintah, menurut saya, terlalu berlebihan dalam menafsirkan persoalan hak asasi manusia (HAM) di dalam tubuh pendidikan. Tentu kita memahami bahwa HAM dan humanisme merupakan nilai moral absolut global yang harus dijunjung tinggi oleh semua negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun, bukan berarti kita boleh mengabaikan nilai-nilai pedagogik nasional kita. Liberal mind boleh, tetapi bukan action mind. Bahkan Bapak Pendidikan Nasional pernah mengatakan bahwa “kebebasan yang tak terbatas itu bukanlah kebebasan.”
Bagi saya, cukup di ranah Kementerian Pendidikan kasus seperti ini dapat ditangani. Bila perlu, bentuklah lembaga resmi di bawah kementerian tersebut sehingga tidak perlu lagi polisi atau Komnas-Komnas lain yang mengurus masalah pendidikan. Sebab, kasus seperti ini berkaitan dengan HAM yang seharusnya disesuaikan dengan nilai-nilai pedagogik.
Saya yakin semua guru memahami nilai moral absolut nasional dalam melaksanakan tugas pedagogiknya, seperti yang tercermin dalam Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Inilah bentuk HAM dalam wujud keindonesiaan. Itulah pula sebabnya kata beradab menjadi nilai terakhir dalam sila tersebut.
Saya percaya para guru memahami acuan moral dalam pelaksanaan fungsi pedagogiknya di sekolah maupun masyarakat—bagaimana adab siswa terhadap guru, adab anak terhadap orang tua, serta adab guru terhadap siswa—semuanya harus disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Sepintar-pintarnya seorang istri, ia tidak bisa menjadi imam salat dalam rumah tangga. Itulah yang disebut dengan kodrat. Nilai inilah yang tidak terdapat dalam pedagogik Barat.
Belum lagi intervensi kultural atau budaya. Sekolah, rumah, masyarakat, hingga media sosial pada masa globalisasi kini menjadi terpisah dan memiliki jalannya masing-masing. Jika kita mengacu pada pengertian budaya menurut Koentjaraningrat, budaya adalah keseluruhan cara hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, rumah, sekolah, masyarakat, dan media sosial seharusnya memiliki niat dan tujuan yang sama dalam konteks pedagogik.
Bayangkan, bagaimana seorang guru agama mengajarkan nilai kejujuran di kelas hanya selama 90 menit setiap minggu. Setelah itu, para siswa pulang ke rumah dan melihat berita korupsi yang dilakukan oleh tokoh idola mereka. Mereka mendengar informasi bahwa kepala daerahnya menjadi tersangka korupsi. Baru lima langkah keluar rumah, mereka mendengar kabar bahwa kepala desanya juga menjadi tersangka korupsi. Ketika kembali ke rumah, mereka menyaksikan orang tuanya bertengkar dengan cara yang tidak beradab.
Itulah yang dimaksud dengan budaya. Semua lingkungan—rumah, masyarakat, media sosial, dan ruang informasi—seharusnya membantu menghidupkan nilai-nilai yang positif. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Nasional, “semua orang adalah guru, dan semua tempat adalah sekolah.”
Apabila tugas moral hanya dipahami sebagai tanggung jawab guru dan sekolah semata, di situlah tanda bahwa budaya kita sedang tidak sehat.
