JurnalPost.com – Politik menuai banyak pro dan kontra di kalangan publik. meski begitu, Politik sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat yang bukan hanya berlaku dalam perangkat negara saja, bahkan berpolitik juga berlaku dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Dari masa ke masa. Politik berkembang secara bertahap sepanjang sejarah kehidupan manusia dan menciptakan ragam ideologi-ideologi politik yang berbeda yang membentuk sebuah negara berdasarkan ideologi apa yang di anutnya.
Dari ideologi, muncul suatu sistem beserta struktur kenegaraan guna mengatur bangsa. Dilihat dari sejarah, Feodalisme merupakan sistem politik tertua di dunia bahkan sudah ada jauh sebelum ideologi-ideologi lainnya ada. Lantas apakah feodalisme itu?
Feodalisme merupakan suatu sistem sosial-politik yang terbentuk di abad pertengahan di Eropa dan menyebar keseluruh dunia, yaitu sebuah sistem yang memberikan kekuatan besar terhadap golongan bangsawan. Kamus KBBI mendefinisikan feodalisme yaitu sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah. bukan mengagung-agungkan prestasi kerja. Istilah feodalisme sendiri baru dipakai sejak abad ke-17, para bangsawan yang menerapkan feodalisme bahkan tidak pernah menggunakan istilah ini. Namun semenjak tahun 1960-an, para sejarahwan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan juga aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah “masyarakat feodal”.
Indonesia termasuk salah satu negara yang pernah menganut feodalisme di masa lalu, dibuktikan dengan adanya jejak kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Namun, bagaimana dengan sekarang? Apakah feodalisme masih ada di dalam dunia politik sekarang? Dan bagaimana perspektif islam mengenai ini?.
Dalam kacamata politik islam, Feodalisme tidak sepenuhnya ditentang. Mengingat bentuk pemerintahan Islam saat berkembang ke wilayah luar arab adalah monarki, yang menyerahkan kepemimpinan berdasarkan keturunan. namun yang sepenuhnya dilarang adalah peletakan kekuasaan kepada suatu golongan dengan sewenang-wenang. Dalam pandangan Islam, terdapat prinsip-prinsip dalam menentukan kelayakan calon pemimpin:
a. Pertama, prinsip egaliter tanpa membeda-bedakan asal suku maupun hubungan darah (QS. Al Hujurat, ayat 13).
b. Kedua, tingginya derajat orang yang berkualitas atau berilmu (QS. Al Mujadilah ayat 11).
c. Ketiga, terkait dengan promosi kepemimpinan, diperhatikannya pengorbanan yang pernah diberikan dalam perjuangan, baik pengorbanan yang berupa harta, jiwa, maupun raga.
Walau begitu, dalam Islam tidak ada dalil dan contoh yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah melarang politik dinasti maupun monarki, tetapi prinsip-prinsip dasar tentang kriteria pemimpin telah ditegaskan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memilih pemimpin dan tidak dapat dibatasi hanya karena memiliki hubungan kekerabatan dengan pemimpin yang sedang menjabat. Hal ini mencegah adanya Abuse of Power yang disalahgunakan oleh suatu golongan yang memimpin yang menyebabkan penindasan dan hal merugikan.
Negara Indonesia saat ini telah menganut sistem demokrasi. Namun, bukan hal yang mustahil bila budaya tersebut masih menyisakan nadi kehidupan yang dikemas dengan cara yang lebih ”berperikemanusiaan” dengan bermacam bentuknya. Maka dari itu perlu menjadi perhatian bersama bahwa feodalisme bisa kapan saja menjangkiti oknum dari orang-orang yang mempunyai jabatan, kedudukan, orang kaya hingga dalam dunia pendidikan.
Penulis: Zakyfahmi Harahap Mahasiswa UNTIRTA.
