Oleh: Nurul Fadhilah
Universitas Tribhuwana Tunggadewi
JurnalPost.com – Politik dinasti telah menjadi topik perdebatan hangat akhir akhir ini dalam berbagai diskusi politik di Indonesia. Fenomena ini merujuk pada kekuasaan politik yang diwariskan dalam satu keluarga. Hal ini mirip dengan kerajaan, tetapi terjadi dalam sistem demokrasi.
Di Indonesia sendiri politik dinasti bukanlah fenomena yang baru. Beberapa keluarga politisi telah lama mendominasi panggung politik. Misalnya, keluarga Soekarno yang tetap berpengaruh besar melalui putrinya Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia dan kini memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). yang anggota keluarganya terus aktif dalam politik hingga saat ini. Fenomena ini kembali hangat karena majunya putra Presiden Indonesia Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres nomor urut 2 dari pasangan capres Prabowo Subianto. Keputusan Gibran untuk terjun ke dunia politik dan mengikuti jejak ayahnya sebagai pemimpin nasional menunjukkan bagaimana politik dinasti masih berjalan dalam Indonesia saat ini.
Tidak hanya itu, putra kedua Jokowi, Kaesang Pangarep juga ikut bergabung dalam dunia politik yang langsung menjadi ketum (Ketua Umum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini merupakan sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak mengingat Kaesang sebelumnya lebih dikenal sebagai pengusaha muda dengan berbagai bisnis, salah satunya adalah bisnis kuliner. Kaesang tampaknya mengikuti jejak keluarganya dalam politik dimana iparnya, Bobby Nasution juga berencana maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara tahun ini.
Pandangan Para Ahli
Beberapa ahli politik memiliki pandangan berbeda tentang politik dinasti. Menurut Martien Herna, politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.
Sementara itu, Sri Margana Sejarawan dari Universitas Gajah Mada, menyebut bahwa politik dinasti di Indonesia bukan hanya sekedar fenomena, melainkan juga tradisi. Tradisi ini bermula dari budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme. Patrimonialisme adalah istilah untuk menyebut rezim pemerintahan dimana kekuasaan penguasa tergantung pada kecakapan untuk mempertahankan kesetiaan para elit kelompok.
Dr. A.G.N. Ari Dwipayana, Dosen Ilmu Politik Fisipol UGM, menyebut tren politik kekerabatan sebagai gejala neopatrimonialistik. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika semakin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan benar. Jika kekuasaan dinasti di sejumlah daerah bertambah, maka korupsi akan semakin merajalela.
Dampak Politik Dinasti
Fenomena politik dinasti ini dinilai dapat mempersempit ruang partisipasi politik bagi masyarakat luas karena posisi-posisi strategis didominasi hanya oleh anggota keluarga Jokowi. Hal ini terlihat dari majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pilpres 2024 dan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketika kekuasaan terkonsentrasi dalam satu keluarga, resiko tinggi penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat. Anggota keluarga yang kurang kompeten tetapi memegang posisi penting dapat menyebabkan praktik-praktik tidak sehat seperti politik uang, kolusi, dan korupsi yang pada akhirnya akan merugikan negara dan masyarakat.
Selain itu, politik dinasti juga dapat menghambat regenerasi kepemimpinan. Kehadiran anggota keluarga Jokowi dalam berbagai posisi politik dianggap menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang berpotensi dan berkompeten. Faktor keluarga dianggap lebih penting daripada kualitas dan kinerja, seperti terlihat dari langkah Kaesang Pangarep yang langsung menjadi Ketua Umum PSI tanpa pengalaman politik yang signifikan. Praktik ini juga dapat menurunkan standar kualifikasi dan kompetensi calon-calon kepala daerah, yang lebih mengandalkan popularitas dan jaringan keluarga daripada visi dan misi yang baik.
Namun tak dapat disangkal mengenai adanya dampak positif terhadap dinamika politik dinasti di Indonesia. Contohnya, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 yang dapat dipastikan bisa memperkuat stabilitas politik dan memastikan keberlanjutan program-program visi dan misi pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi sebelumnya.
Upaya Pencegahan
Salah satu solusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam politik dinasti adalah memperkuat sistem dan institusi demokrasi yang ada. Institusi yang kuat dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi, bukan hubungan keluarga.
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting. Masyarakat harus lebih sadar dan kritis untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, bukan semata-mata karena nama besar keluarganya. Peningkatan partisipasi politik dari berbagai kalangan juga dapat mendorong munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih kompeten dan inovatif.
Di sisi lain, media dan masyarakat sipil juga harus terus mengawasi dan mengkritisi politik dinasti. Media yang bebas dan bertanggung jawab dapat mengungkap praktik-praktik korupsi dan nepotisme, serta memberikan informasi yang objektif kepada publik.
Masyarakat sipil yang aktif dan kritis akan menjadi penyeimbang yang penting dalam menjaga stabilitas politik negeri ini.
Menurut saya, politik dinasti merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang cukup cermat. Di satu sisi, rasanya tidak adil untuk menutup kesempatan bagi individu-individu diluar sana yang kompeten hanya karena mereka berasal dari keluarga politisi tertentu. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa sistem politik kita tetap memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi. Prinsip-prinsip demokrasi yakni transparansi dan akuntabilitas juga harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam politik dinasti.
Pada akhirnya, kita harus berfokus pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan individu dalam memimpin, bukan pada latar belakang keluarga mereka. Dengan demikian, kita dapat membangun sistem politik yang lebih adil dan demokratis, yang benar-benar memprioritaskan suara rakyat negeri ini.
