JurnalPost.com – Memasuki 2026, pemerintah mulai menuai hasil dari kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan sejak 2025. Kebijakan ini sejak awal dipromosikan sebagai langkah menyehatkan fiskal negara dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan yang semakin relevan di ruang publik: apakah efisiensi anggaran benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, atau justru menjadi cara halus memindahkan beban kepada masyarakat?
Pada 2025, pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi belanja negara sebesar sekitar Rp306 triliun sebagaimana tercermin dalam kebijakan efisiensi APBN 2025. Kebijakan ini mencakup efisiensi belanja kementerian dan lembaga serta penyesuaian transfer ke daerah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD. Pemerintah juga memberi sinyal bahwa kebijakan serupa akan berlanjut dalam penyusunan APBN 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan anggaran yang semakin besar.
Secara konseptual, efisiensi anggaran merupakan prinsip yang tidak terbantahkan. Negara memang perlu memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel. Dalam kerangka ideal, efisiensi seharusnya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik, bukan sekadar memangkas pengeluaran. Masalah muncul ketika efisiensi dipersempit maknanya menjadi pemotongan anggaran secara mekanis tanpa perhitungan matang atas dampak sosial dan ekonomi.
Dalam praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran selama 2025 hingga berlanjut ke 2026 menyentuh sejumlah sektor strategis. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pendidikan. Pengurangan anggaran operasional, tertundanya pembangunan sarana, serta menyusutnya program pendukung peserta didik bukan sekadar persoalan administratif. Dampaknya berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, padahal sektor ini merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Efisiensi anggaran juga berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Penyesuaian belanja di berbagai lembaga dan proyek pemerintah berujung pada pengurangan tenaga kerja, khususnya tenaga honorer dan pekerja kontrak. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan pasar kerja yang semakin kompetitif, kebijakan ini dapat memperbesar tekanan sosial. Efisiensi fiskal yang tidak diiringi kebijakan perlindungan tenaga kerja justru berpotensi menciptakan persoalan baru yang lebih mahal untuk diselesaikan di masa depan.
Dampak lainnya turut dirasakan dalam kualitas layanan publik. Pemangkasan belanja operasional berisiko menurunkan mutu pelayanan dasar, mulai dari administrasi pemerintahan hingga layanan sosial di daerah. Kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensinya. Ketika layanan publik melemah, biaya sosial meningkat dan proses pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput menjadi terhambat.
Masalah utama dari kebijakan efisiensi anggaran sesungguhnya bukan terletak pada niatnya, melainkan pada cara penerapannya. Efisiensi tidak seharusnya dilakukan secara merata dan mekanis. Tanpa pemetaan prioritas yang jelas, kebijakan ini berisiko mengorbankan sektor-sektor vital yang justru menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.
Memasuki tahun kedua penerapannya, efisiensi anggaran perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini penting agar kebijakan fiskal tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada pembangunan manusia. Penghematan anggaran memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan, stabilitas ketenagakerjaan, serta akses masyarakat terhadap layanan publik yang layak.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran bukan sekadar soal angka dalam dokumen APBN. Ia merupakan soal pilihan kebijakan dan keberpihakan negara. Negara boleh berhemat, tetapi tidak dengan cara memindahkan beban ke rakyat secara diam-diam. Efisiensi yang ideal adalah efisiensi yang cerdas: mengurangi pemborosan, menutup celah inefisiensi, dan tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
Abdau Badawi
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UPN ”Veteran” Jakarta
