Penulis:
Cahyani Khotimah
Mahasiswa Magister Universitas Paramadina
JurnalPost.com – Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja kembali terasa jauh dari realitas ketika dua pabrikan komponen otomotif asal Jepang yang beroperasi di Jawa Timur sempat dikabarkan hendak merelokasi produksinya ke Vietnam. Pemerintah menyebut rencana tersebut untuk sementara ditunda, sementara Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa belum ada relokasi dan belum ada pemutusan hubungan kerja pada dua perusahaan tersebut.
Namun, di balik kabar yang mereda itu, ada pertanyaan yang tidak ikut padam: sejauh mana negara benar-benar siap menjaga kepastian kerja bagi warganya?
Isu ini tidak boleh dibaca hanya sebagai dinamika bisnis biasa. Dalam situasi ekonomi yang rapuh, kabar hengkangnya perusahaan besar selalu berdampak lebih luas daripada sekadar perpindahan lokasi produksi. Ada nasib pekerja dalam industri tersebut, kepercayaan publik, serta kredibilitas janji-janji politik yang sebelumnya telah disampaikan dengan penuh optimisme. Ketika publik masih menagih realisasi target 19 juta lapangan kerja, tanda-tanda ketidakpastian justru memperbesar jarak antara narasi dan kenyataan ekonomi.
Janji Besar, Realisasi yang Belum Sebanding
Target 19 juta lapangan kerja selama lima tahun memang pernah dijelaskan sebagai gabungan penciptaan kerja dari pemerintah dan swasta. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan menyebut angka tersebut sebagai target yang diupayakan melalui berbagai program nasional. Namun, ukuran keberhasilan kebijakan publik tidak bisa hanya berhenti pada ambisi angka.
Yang paling penting adalah apakah angka itu benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat, seperti melalui gaji yang layak, kepastian kerja, dan berkurangnya kecemasan rumah tangga pekerja.
Di titik ini, data justru menunjukkan tantangan yang belum selesai. Realisasi investasi Januari–September 2025 disebut telah menyerap 1.956.346 tenaga kerja. Namun, angka tersebut masih jauh dari gambaran besar 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan. Dengan kata lain, penciptaan kerja memang ada, tetapi belum sebanding dengan keresahan publik terhadap kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Kondisi ini berdampak pada proses membangun kepercayaan publik. Dalam politik, jarak sekecil apa pun antara janji dan hasil dapat berubah menjadi krisis legitimasi.
Nasib Karyawan Bukan Sekadar Angka
Bagi para pekerja, isu relokasi pabrik bukanlah abstraksi statistik. Hal ini merupakan ancaman langsung terhadap penghasilan, cicilan, pendidikan anak, dan keberlangsungan hidup keluarga. Walaupun pemerintah menyatakan belum ada PHK dan relokasi belum terjadi, kenyataan bahwa dua perusahaan otomotif Jepang sempat berada dalam pusaran isu hengkang sudah cukup untuk menyalakan alarm sosial.
Dalam dunia kerja, ketidakpastian sering kali sama menyakitkannya dengan kehilangan pekerjaan itu sendiri.
Karena itu, pemerintah seharusnya tidak menunggu krisis benar-benar meledak baru bergerak. Perlindungan pekerja harus disiapkan sejak tanda-tanda awal muncul, mulai dari dialog dengan perusahaan, audit dampak ketenagakerjaan, hingga skema penempatan ulang dan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak.
Jika tidak, maka yang terjadi adalah pola lama: perusahaan pergi, pekerja dibiarkan bertahan sendiri, dan negara datang terlambat setelah kerusakan terjadi.
Krisis Komunikasi yang Memperlebar Jarak
Persoalan ini juga dapat dibaca melalui teori krisis komunikasi. Dalam Situational Crisis Communication Theory atau SCCT, organisasi maupun pemerintah perlu menyesuaikan respons komunikasi dengan tingkat ancaman dan tanggung jawab yang dipersepsikan publik. Ketika muncul ancaman hengkangnya perusahaan besar, publik membutuhkan tiga hal: informasi yang cepat, penjelasan yang jelas, dan bukti tindakan nyata.
Jika respons pemerintah terlalu lambat, terlalu umum, atau terkesan hanya menenangkan tanpa data, maka kepercayaan publik justru semakin menurun.
Di sinilah letak problemnya. Kabar bahwa dua pabrikan Jepang “menunda” hengkang memang meredakan kepanikan sesaat, tetapi belum menjawab kekhawatiran inti: apa penyebab tekanan usaha tersebut, bagaimana negara mencegah kejadian serupa, dan siapa yang bertanggung jawab jika pekerja akhirnya terdampak?
Dalam perspektif krisis komunikasi, pesan yang hanya menenangkan tanpa membuka akar masalah sering kali justru memperburuk persepsi publik. Publik tidak hanya ingin mendengar bahwa situasi aman. Publik juga ingin mengetahui bagaimana situasi itu dijaga agar tetap aman dan tidak sekadar menjadi kalimat penenang.
Teori lain yang relevan adalah Image Repair Theory, yang menekankan pentingnya pemulihan citra melalui pengakuan, penjelasan, koreksi, dan tindakan. Jika pemerintah ingin menjaga kredibilitas terkait penyediaan 19 juta lapangan kerja yang telah masuk ke dalam program kerja, maka yang dibutuhkan bukan sekadar klaim keberhasilan, melainkan komunikasi yang transparan dan terukur.
Mengakui adanya tekanan industri bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, hal itu dapat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan. Menutup-nutupi persoalan justru akan membuat publik merasa dijauhkan dari kebenaran.
Negara Harus Hadir Sebelum Pekerja Jatuh
Krisis semacam ini seharusnya menjadi pengingat bahwa penciptaan lapangan kerja tidak bisa diserahkan pada optimisme semata. Negara perlu hadir lebih awal melalui kebijakan industri yang kuat, kepastian regulasi, dan perlindungan tenaga kerja yang konkret.
Pekerja tidak membutuhkan narasi yang indah. Mereka membutuhkan jaminan bahwa ketika perusahaan terguncang, hak-hak mereka tetap terlindungi.
Pada akhirnya, pertanyaan “di mana 19 juta lapangan kerja itu?” bukan sekadar sindiran politik. Pertanyaan tersebut merupakan bentuk penagihan publik terhadap janji yang dulu disampaikan dengan penuh keyakinan.
Ketika isu dua perusahaan otomotif Jepang saja mampu menimbulkan kepanikan besar, pemerintah semestinya sadar bahwa krisis bukan hanya soal pabrik yang hendak pergi. Lebih dari itu, krisis ini juga menyangkut kepercayaan publik yang bisa ikut runtuh jika komunikasi tidak dikelola dengan jujur, cepat, dan bertanggung jawab.
