Oleh: Ahmad Ainur Ridlo (Aktivis Klinik Etik dan Advokasi (KEA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)
JurnalPost.com – Baru-baru ini, Indonesia dihadapkan pada drama penolakan usulan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dinyatakan oleh Komisi Yudisial (KY). Kejadian ini bukan hanya mengguncang dunia hukum, tetapi juga mengundang sorotan masyarakat luas terhadap integritas dan independensi lembaga peradilan di Indonesia.
Komisi Yudisial, sebagai lembaga yang bertugas menjaga martabat dan perilaku hakim, mengusulkan beberapa nama calon hakim agung yang dinilai memenuhi syarat. Namun, ketika DPR melakukan fit and proper test, sejumlah nama tersebut ditolak tanpa penjelasan yang jelas. Keputusan ini menuai protes dan keheranan, baik dari kalangan hukum maupun masyarakat awam.
Apa yang sebenarnya terjadi di balik penolakan ini?
Hakim agung memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum dan keadilan. Ketika DPR menolak calon-calon tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas, hal ini menciptakan kesan bahwa kepentingan politik mungkin memengaruhi keputusan yang seharusnya berdasarkan pada kualitas dan integritas individu. Ketidakjelasan ini bukan hanya merugikan calon hakim, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat tentang keadilan yang akan mereka terima. DPR, sebagai lembaga pengawasan, memang memiliki hak untuk mengevaluasi calon hakim. Namun, evaluasi yang tidak transparan dan tampak subjektif hanya akan memperburuk citra lembaga tersebut di mata publik. Masyarakat berhak untuk mengetahui bahwa pemilihan hakim dilakukan dengan cara yang fair dan objektif.(Tempo 2024)
Konsekuensi Penolakan
Penolakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap seluruh calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) bukan hanya sekadar pertarungan politik antar lembaga, namun juga memiliki implikasi yang sangat serius terhadap fondasi negara kita, yakni kepastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu pilar penting dalam sebuah negara hukum. Adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika hukum berlaku secara adil dan konsisten, maka masyarakat akan merasa terlindungi dan termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.
Penolakan terhadap seluruh calon hakim agung ini berpotensi menimbulkan sejumlah masalah yang mengancam kepastian hukum, di antaranya: Lemahnya Penegakan Hukum, Keraguan terhadap Independensi Peradilan dan Kekosongan Jabatan dan Keterlambatan Putusan.
Tanggapan Masyarakat dan Pakar
Banyak kalangan, termasuk pakar hukum, menyatakan kekecewaan atas keputusan DPR. Mereka mengingatkan bahwa hakim agung memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum. Penolakan yang tidak jelas justru mengaburkan wibawa lembaga peradilan dan memicu pertanyaan mengenai independensinya. Pakar hukum menggaris bawahi pentingnya transparansi dalam proses pemilihan hakim. Mereka berpendapat bahwa tanpa penjelasan yang jelas mengenai alasan penolakan, publik akan sulit untuk mempercayai integritas sistem peradilan. Banyak yang meminta agar DPR dan KY lebih terbuka dalam proses ini untuk menghindari spekulasi yang merugikan.
Sejumlah besar masyarakat merasa kecewa dengan keputusan DPR tersebut. Mereka berharap proses seleksi calon hakim agung dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin peradilan yang berkualitas. Namun, penolakan serentak terhadap semua calon justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya kepentingan politik yang lebih besar daripada kepentingan hukum semata. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga semakin menguat. Ketika proses seleksi calon hakim agung saja sudah diwarnai oleh kepentingan politik, maka sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa putusan pengadilan akan didasarkan pada hukum dan keadilan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.
“KY menghormati tugas masing-masing lembaga dalam seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA. Namun, merespons dinamika yang berkembang pasca penolakan usulan KY, KY telah bersurat secara resmi kepada DPR untuk menyampaikan klarifikasi atas kekeliruan persepsi bahwa terdapat pelanggaran aturan pada seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang disampaikan tadi pagi,” jelas Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah. Menurut Nurdjanah, langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR dan meluruskan kesalahan persepsi yang beranggapan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA melanggar undang-undang. Menurut DPR, dua calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak dianggap tidak memenuhi syarat administrasi, yaitu berpengalaman menjadi hakim selama 20 tahun.(“KY | KY Berikan Klarifikasi Resmi Kepada DPR Terkait Penolakan CHA Dan Calon Hakim Ad Hoc HAM Di MA,” n.d.)
Sikap KY dan DPR
Komisi Yudisial tentu saja merasa kecewa dengan penolakan ini. Mereka telah melakukan proses seleksi yang ketat dan mempertimbangkan integritas serta kinerja calon hakim. Di sisi lain, DPR juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Namun, penolakan yang tidak jelas alasannya dapat memicu spekulasi bahwa ada agenda tersembunyi. Kedua lembaga ini perlu menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat. Keterbukaan dan komunikasi yang baik antara KY dan DPR menjadi kunci untuk menghindari konflik dan menciptakan kepercayaan publik.(“DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung & Ad Hoc HAM Usulan KY,” n.d.)
Kebutuhan Reformasi
Drama ini menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem peradilan dan pemilihan hakim. Proses pemilihan yang lebih transparan dan partisipatif, mungkin dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, bisa menjadi solusi. Dengan demikian, calon hakim agung yang terpilih benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat akan keadilan.
Penolakan hakim agung usulan KY oleh DPR bukan hanya sekadar urusan internal lembaga. Ini adalah momen penting bagi bangsa Indonesia untuk merenungkan kembali prinsip-prinsip dasar keadilan dan independensi peradilan. Dengan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan, kita dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita. Masyarakat berhak mendapatkan hakim-hakim yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Mari kita awasi dan dorong kedua lembaga ini untuk bergerak ke arah yang lebih baik demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
