Disusun oleh
Lilis suryani, Sisca C Lamatokan, Baiq Masniati, Mardiah.
Program magister PAUD, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Panca Sakti Bekasi
Lombok Tengah, JurnalPost.com – Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak tahap paling awal kehidupan. Pada fase ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam aspek kognitif, sosial-emosional, bahasa, motorik, serta pembentukan karakter. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan PAUD tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga atau jumlah peserta didik, tetapi juga dari bagaimana sistem pendidikan di dalamnya dikelola secara profesional dan terarah. Salah satu komponen utama dalam menjamin mutu tersebut adalah manajemen kurikulum. Kurikulum bukan sekadar dokumen administratif, melainkan ruh pendidikan yang menentukan arah, proses, dan hasil pembelajaran. Menurut (Fonsén & Lahtero, 2023) bahwa Dalam konteks PAUD, manajemen kurikulum yang baik menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap pengalaman belajar anak berlangsung sesuai tahapan perkembangan dan kebutuhan mereka (Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, 2024).
Manajemen kurikulum dalam PAUD mencakup empat dimensi utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Keempat dimensi ini harus berjalan secara sistematis dan berkelanjutan agar pembelajaran memiliki arah yang jelas (Diale & Sewagegn, 2021). Perencanaan kurikulum yang matang memungkinkan guru merancang pengalaman belajar yang terintegrasi dan sesuai dengan indikator perkembangan anak. Pelaksanaan kurikulum menuntut kompetensi guru dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi praktik pembelajaran yang bermakna. menurut (Yasa et al., 2023) Evaluasi menjadi sarana refleksi terhadap efektivitas pembelajaran, sementara pengembangan kurikulum memastikan adanya adaptasi terhadap kebutuhan zaman, kebijakan baru, serta konteks lokal lembaga. Ketika salah satu dimensi ini tidak berjalan optimal, maka kualitas layanan PAUD akan mengalami ketimpangan yang signifikan.
Fenomena ini menjadi dilema tersendiri dalam pengelolaan PAUD di daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah dan pengelola lembaga berlomba mempercantik bangunan demi meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat (Fauzi, 2021). Namun di sisi lain, substansi pendidikan seperti visi, misi, tujuan lembaga, dokumen kurikulum, perencanaan pembelajaran, hingga evaluasi sering kali belum dikelola secara optimal. Dalam penelitiannya (Adriansyah et al., 2022) menyatakan bahwa Banyak lembaga memiliki visi dan misi yang hanya menjadi pajangan di dinding tanpa benar-benar diinternalisasi ke dalam program pembelajaran. Padahal, visi dan misi seharusnya menjadi arah strategis dalam pengelolaan kurikulum serta pengembangan lembaga secara keseluruhan.
Visi dan misi lembaga memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem manajemen pendidikan. Visi merupakan gambaran ideal yang ingin dicapai lembaga di masa depan, sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut (Nurhattati & Ripki, 2021). Dalam konteks kurikulum, visi dan misi harus diterjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran, program semester, rencana mingguan, hingga kegiatan harian. (Syafaruddin et al., 2023) menegaskan bahwa Ketika visi dan misi tidak menjadi dasar pengembangan kurikulum, maka pembelajaran akan kehilangan arah dan cenderung berjalan secara rutinitas tanpa tujuan yang jelas. Kondisi ini banyak ditemukan pada lembaga-lembaga PAUD yang lebih fokus pada aspek administratif formalitas dibandingkan penguatan substansi pendidikan.
Menurut (Rizky Fadhilah et al., 2022) Selain visi dan misi, kelemahan lain yang sering ditemukan adalah minimnya kelengkapan administrasi akademik. Administrasi akademik merupakan indikator profesionalisme lembaga. Dokumen seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, kalender akademik, supervisi pembelajaran, dan instrumen asesmen merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Sayangnya, dalam banyak praktik di daerah, dokumen-dokumen ini sering dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan akreditasi atau supervisi, bukan sebagai alat kerja nyata dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara administrasi formal dan implementasi riil di lapangan (Frinza et al., 2021)
Ketidaksiapan administrasi akademik juga semakin terasa dalam implementasi Kurikulum Merdeka (Mariam & Sukirman, 2021). Kurikulum Merdeka menuntut fleksibilitas, kreativitas, serta kemampuan reflektif dari guru dan kepala sekolah. Lembaga diberikan otonomi yang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal. Namun, otonomi ini justru menjadi tantangan bagi PAUD di daerah yang belum memiliki sistem administrasi yang kuat. Banyak guru masih bingung menyusun ATP, modul ajar, serta asesmen berbasis projek. Kepala sekolah pun sering belum mampu menjalankan fungsi supervisi akademik secara maksimal. Akibatnya, implementasi Kurikulum Merdeka berjalan tidak konsisten dan cenderung formalitas (Watini et al., 2025).
Kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penentu dalam optimalisasi manajemen kurikulum. Kepala sekolah bukan hanya administrator, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang bertugas memastikan seluruh sistem kurikulum berjalan dengan baik (Ulfa & Shalahuddin, 2023). Kepemimpinan visioner dibutuhkan untuk menerjemahkan visi dan misi menjadi kebijakan operasional, menggerakkan guru, mengelola sumber daya, dan membangun budaya mutu di lembaga. Namun dalam banyak kasus di daerah, kepala sekolah masih lebih banyak fokus pada pengelolaan fisik dan administrasi umum dibandingkan supervisi akademik.Hal ini memperkuat kesenjangan antara pembangunanfisikdan pembangunan sistem pendidikan.
Kesenjangan antara pembangunan fisik dan manajemen kurikulum menunjukkan adanya perbedaan fokus dalam pengelolaan lembaga PAUD. (Manora et al., 2023) Keberadaan infrastruktur yang memadai memang dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, namun hal tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan kurikulum yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar kualitas pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada beberapa lembaga, pengembangan sarana fisik terkadang berjalan lebih cepat dibandingkan penguatan aspek substansial pendidikan, khususnya dalam pengelolaan kurikulum. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan tersebut dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari aspek administratif maupun pedagogis.
Permasalahan ini menjadi semakin kompleks di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Guru PAUD di daerah sering menghadapi keterbatasan pelatihan, minim akses terhadap pengembangan profesional, dan kurangnya pendampingan dalam implementasi kurikulum (Anjarwati, 2025). Hal ini berdampak langsung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum yang seharusnya dinamis dan kontekstual akhirnya menjadi kaku dan monoton. Bahkan dalam beberapa kasus, kegiatan belajar lebih banyak berorientasi pada hasil akhir dibandingkan proses eksplorasi yang sesuai karakteristik anak usia dini (Aisah et al., 2024)
Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa optimalisasi manajemen kurikulum di PAUD bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan paradigma dan prioritas lembaga. Ketika lembaga lebih menempatkan pembangunan fisik sebagai simbol keberhasilan, sementara aspek kurikulum diabaikan, maka esensi pendidikan anak usia dini menjadi tereduksi. Pendidikan seharusnya tidak hanya membangun ruang belajar yang indah, tetapi juga membangun sistem pembelajaran yang hidup, bermakna, dan terarah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana manajemen kurikulum di lembaga PAUD daerah dijalankan, terutama dalam aspek visi-misi, administrasi akademik, implementasi kurikulum, dan kepemimpinan lembaga.
Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh lembaga PAUD di daerah adalah melakukan reorientasi paradigma pengelolaan lembaga, yaitu mengubah fokus dari pembangunan fisik semata menuju penguatan substansi pendidikan. Infrastruktur memang penting sebagai penunjang kenyamanan belajar, namun kualitas pembelajaran harus menjadi prioritas utama. Lembaga perlu memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tampilan fisik sekolah, tetapi dari kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan fisik harus berjalan seimbang dengan penguatan sistem kurikulum dan administrasi akademik. Dengan demikian, lembaga dapat membangun kualitas yang lebih utuh dan berkelanjutan.
Solusi kedua adalah merevitalisasi visi, misi, dan tujuan lembaga agar benar-benar menjadi dasar dalam pengelolaan kurikulum. Visi dan misi tidak cukup hanya dipajang sebagai identitas lembaga, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program nyata seperti kurikulum operasional, kegiatan pembelajaran, program pembiasaan, serta target perkembangan anak. Kepala sekolah bersama guru dan yayasan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap relevansi visi dan misi dengan kebutuhan zaman serta karakteristik peserta didik. Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan dan evaluasi visi-misi akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen dalam implementasinya. Dengan begitu, arah pengembangan lembaga menjadi lebih jelas, terukur, dan terintegrasi.
Solusi ketiga yaitu penguatan administrasi akademik secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga harus memastikan seluruh perangkat administrasi seperti KOSP, ATP, modul ajar, kalender akademik, program semester, asesmen perkembangan, dan laporan evaluasi tersedia, lengkap, serta digunakan secara aktif dalam proses pembelajaran. Administrasi akademik tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas untuk akreditasi, tetapi harus menjadi alat kerja profesional guru. Kepala sekolah dapat membuat sistem monitoring rutin terhadap kelengkapan dan kualitas administrasi guru. Selain itu, penyederhanaan format administrasi yang sesuai konteks daerah juga dapat menjadi alternatif agar guru tidak merasa terbebani. Dengan sistem administrasi yang kuat, proses pembelajaran akan lebih terarah dan terukur.
Keempat, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terutama guru dan kepala sekolah melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Banyak persoalan manajemen kurikulum muncul karena keterbatasan pemahaman guru terhadap kurikulum, khususnya Kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, lembaga perlu menginisiasi komunitas belajar, workshop internal, lesson study, dan mentoring antarguru (Naif, 2023). Kepala sekolah juga harus difasilitasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pembelajaran agar mampu menjalankan fungsi supervisi akademik secara efektif. Peningkatan kompetensi SDM menjadi investasi utama dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Semakin baik kualitas guru, semakin optimal implementasi kurikulum di lembaga.
Kelima, lembaga perlu memperkuat supervisi akademik berbasis pembinaan, bukan sekadar penilaian administratif. Supervisi harus diarahkan untuk membantu guru meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kepala sekolah perlu hadir di ruang kelas, mengamati proses pembelajaran, memberikan umpan balik konstruktif, serta membantu guru menemukan solusi atas kendala yang dihadapi. Pola supervisi seperti ini akan membangun budaya reflektif dan perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya supervisi akademik yang konsisten, kualitas implementasi kurikulum dapat lebih terjaga.
Keenam, dalam konteks daerah, lembaga perlu mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan berbasis potensi lokal. Kurikulum tidak harus selalu mengikuti pola yang kaku, tetapi perlu menyesuaikan dengan budaya, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, nilai-nilai lokal, permainan tradisional, kearifan budaya, serta lingkungan alam sekitar dapat dijadikan sumber belajar. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih relevan bagi anak, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka. Kurikulum yang kontekstual akan lebih mudah diimplementasikan oleh guru dan lebih bermakna bagi peserta didik.
Ketujuh, penting untuk membangun kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pengelolaan PAUD yang baik tidak dapat berdiri sendiri. Orang tua perlu dilibatkan dalam proses evaluasi, penyusunan program, serta penguatan stimulasi di rumah. Masyarakat juga dapat menjadi mitra dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan. Kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Semakin kuat hubungan antara lembaga dan masyarakat, semakin besar peluang terciptanya layanan PAUD yang berkualitas.
Terakhir, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan mutu akademik. Bantuan pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada gedung dan fasilitas, tetapi juga pada peningkatan kompetensi guru, pendampingan kurikulum, supervisi, dan penguatan tata kelola lembaga. Program pembinaan yang terarah akan membantu lembaga PAUD di daerah lebih siap menghadapi perubahan kebijakan pendidikan, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan kebijakan yang seimbang, kesenjangan antara kualitas fisik dan kualitas manajemen kurikulum dapat diminimalkan. Pada akhirnya, PAUD di daerah dapat tumbuh tidak hanya sebagai lembaga yang layak secara fisik, tetapi juga unggul dalam kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas penyelenggaraan Pendidiakn Anak Usia Dini (PAUD) di daerah masih menghadapi dilema akibat adanya ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan subtansi pendidikan. Meskipun aspek sarana prasarana visual lembaga terus dipercantik, aspek esensial seperti manajmen kurikulum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan, belum terkelola secara optimal. Hal ini tercermin dari sekolah yang belum mengimplementasikan visi dan misi ke dalam program nyata, minimnya fungsi administrasi akademik yang kerap kali hanya menjadi formalitas pemenuhan akreditasi, serta ketidaksiapan dalam mengimplementasikan otonomikurikulum merdeka. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan untuk sedikit menggeser fokus pengelolaan PAUD dengan mengutamakan penguatan mutu pembelajaran di atas pembangunan fisik semata. Langkah strategis yang harus diambil meliputi revitalisasi visi misi ke dalam rencana kegiatan harian, penguatan administrasi akademik sebagai alat kerja nyata, peningkatan kapasitas SDM melalui komunitas belajar, dan optimalisasi supervisi akademik yang bersifat pembinaan. Selain itu, pengembangan kurikulum yang kontekstual berbasis kearifan lokal serta keterlibatan aktif kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dan yang terakhir, pemerintah daerah juga memegang peranan krusial untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan yang lebih seimbang antara sarana fisik dan mutu akademik demi terciptanya layanan PAUD daerah yang unggul dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah, H., Handayani, I. F., & Maftuhah, M. (2022). Peran Pemimpin Visioner Dalam Mewujudkan Budaya Sekolah Berkarakter. Journal of Islamic Education and Innovation, 23–35. https://doi.org/10.26555/jiei.v3i1.6162
Aisah, I., Nurhayati, S., & Rukanda, N. (2024). ECCE Principals’ Strategy to Improve Teacher Competence in Implementing the Independent Curriculum. Jurnal Indria (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Awal), 9(1), 18–31. https://doi.org/10.24269/jin.v9i1.8197
Anjarwati, S. W. L. S. M. K. D. V. D. (2025). PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJEMEN PAUD MELALUI WORKSHOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR DI KECAMATAN JATI SAMPURNA, BEKASI. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025, 366–374. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/41214/26147
Diale, B. M., & Sewagegn, A. A. (2021). Early Childhood Care and Education in Ethiopia: A Quest for Quality. Journal of Early Childhood Research, 19(4), 516–529. https://doi.org/10.1177/1476718×211002559
Fauzi, H. N. (2021). Kinerja Kepala Sekolah Sebagai Leader Dalam Manajemen Mutu Terpadu Di SD Muhammadiyah Pendowoharjo. Journal of Islamic Education and Innovation, 1(2), 29. https://doi.org/10.26555/jiei.v1i2.905
Fonsén, E., & Lahtero, T. J. (2023). The Theory of Pedagogical Leadership: Enhancing High-Quality Education. 159–177. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37604-7_8
Frinza, F., Kristiawan, M., & Houtman, H. (2021). Curriculum Management in Early Childhood Education. Journal of Social Work and Science Education, 1(3), 289–297. https://doi.org/10.52690/jswse.v1i3.122
Manora, H., Khasanah, N. L., & Ertati, E. (2023). Implementasi Manajemen Evaluasi Pembelajaran Terpadu Untuk Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Bouseik Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(2), 141–150. https://doi.org/10.37092/bouseik.v1i2.646
Mariam, S., & Sukirman, D. (2021). Fungsi Manajemen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Inovasi Kurikulum, 18(2), 208–221. https://doi.org/10.17509/jik.v18i2.36457
Naif, nureda nureda; L. S. A. S. E. P. M. M. (2023). the EFFECTIVENESS OF TRAINING AND ASSISTANCE TO IMPROVE TEACHERS’ ABILITY IN CLASS MANAGEMENT TOWARDS QUALITY PAUD. International Conferences on Early Childhood Education Proceedings, Vol 1 No 2 (2023): International Conference on Early Childhood Proceeding, 147–160. https://cemerlang-paud-pancasakti.ac.id/index.php/prosiding/article/view/136/51
Nurhattati, N., & Ripki, A. J. H. (2021). Partisipasi Guru Dalam Penetapan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan, 19(3), 286–302. https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.1072
Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). manajemen pembelajaran anak dengan hambatan intelektual. 2, 306–312.
Rizky Fadhilah, J., Syaida Oktira, Y., & Andri Putra, D. (2022). The Problem of Independent Curriculum’s Application in the students of Grade 1 at SDN 04 Pasar Ambacang, Padang. TOFEDU: The Future of Education Journal, 1(1), 24–29. https://doi.org/10.61445/tofedu.v1i1.5
Syafaruddin, S., Nasution, I., & Sari, N. (2023). Evaluasi Model CIPP Pada Program Peningkatan Mutu Guru Di MAN 2 Langkat Sumatera Utara. Jurnal Paedagogy, 10(1), 298. https://doi.org/10.33394/jp.v10i1.5680
Ulfa, M., & Shalahuddin, S. (2023). Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Kinerja Sebagai Leader Dalam Manajemen Mutu Terpadu. Al-Rabwah, 17(02), 98–107. https://doi.org/10.55799/jalr.v17i02.284
Watini, S., Suryani, L., Suryani, Y., & Erniati, R. (2025). Workshop on Assistance for the Merdeka Belajar Education Unit Curriculum to Improve the Management Competencies of PAUD Teachers in Gugus Teratai, Jati Sampurna District, Bekasi. LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Vol. 8 No.
Yasa, I. M. A., Widiana, I. W., & Ratnaya, I. G. (2023). Analysis of Curriculum Policy on the Performance of Early Childhood Education Teachers. Journal of Social Science, 4(5), 1205–1216. https://doi.org/10.46799/jss.v4i5.699
