Dari Seoul ke Nusantara, Ketika QRIS Antarnegara Menjadi Etalase Diplomasi Sistem Pembayaran Indonesia

Penulis adalah Penyelia di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.

JurnalPost.com – Pada 1 April 2026, di sebuah ruang peluncuran di Seoul, bunyi notifikasi ponsel bersahutan dengan kilatan kamera media. Di momen yang tampak sederhana itu, sebuah perubahan besar sedang berlangsung. Bank Indonesia dan Bank of Korea resmi meluncurkan konektivitas pembayaran QRIS antarnegara Indonesia-Korea Selatan, memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di Korea Selatan menggunakan aplikasi domestic tanpa perlu menukar valuta asing, tanpa repot, dan tanpa kehilangan rasa aman.

Peluncuran ini bukan sekadar penambahan fitur sistem pembayaran. Ia adalah simbol baru diplomasi ekonomi Indonesia. Kerja sama antarbank sentral yang selama ini identik dengan dokumen, nota kesepahaman, dan ruang rapat tertutup kini hadir nyata di telapak tangan masyarakat. Lewat satu kode QRIS, jarak transaksi lintas negara dipendekkan, friksi dikurangi, dan pengalaman bertransaksi dibuat semakin manusiawi.

Sebagai pengamat sekaligus bagian dari ekosistem kebijakan ini, saya melihat peluncuran QRIS antarnegara Indonesia-Korea Selatan sebagai titik penting transformasi. Inisiatif ini merupakan bagian dari Joint Vision Statement yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae Myung pada hari yang sama. Artinya, QRIS tidak berdiri sendiri sebagai proyek teknis, melainkan menjadi bagian dari visi besar konektivitas ekonomi digital kedua negara.

Yang menarik, transaksi QRIS antarnegara dilakukan langsung dalam mata uang lokal masing-masing negara. Pendekatan ini tidak hanya efisien dan berbiaya rendah, tetapi juga mencerminkan kepercayaan antarotoritas moneter. Di tengah dinamika global yang rentan terhadap volatilitas, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia percaya pada kapasitas sistem pembayarannya sendiri.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa konektivitas ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan inklusif. Pernyataan itu bukan sekadar jargon kebijakan. Ia tercermin dalam data dan implementasi nyata. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 60,77 juta, menandakan adopsi masif masyarakat Indonesia terhadap pembayaran digital berbasis standar nasional.

Lebih dari itu, pemanfaatan QRIS antarnegara menunjukkan tren yang menggembirakan bagi perekonomian domestik. Data mencatat bahwa pada 2025, transaksi inbound wisatawan asing di Indonesia mencapai 5,89 juta transaksi, jauh melampaui transaksi outbound masyarakat Indonesia di luar negeri yang tercatat 1,68 juta transaksi. Fakta ini penting: meskipun QRIS mempermudah wisatawan Indonesia bertransaksi di luar negeri, dampak ekonominya justru kembali menguat ke dalam negeri.

Dari sudut pandang ini, QRIS antarnegara bukanlah alat yang “mengalirkan uang keluar”, melainkan instrumen yang menjaga keterhubungan transaksi lintas negara dengan ekosistem nasional. Ketika wisatawan asing dapat bertransaksi mudah di Indonesia menggunakan mekanisme serupa, perputaran ekonomi terjadi langsung di merchant domestik di kafe, hotel, transportasi, hingga pusat oleh-oleh. Di sanalah ekonomi Indonesia bergerak nyata.

Keberhasilan ini tidak datang tiba-tiba. Kerja sama QRIS dengan Thailand sejak Agustus 2022 telah mencatat 1,64 juta transaksi senilai Rp656,27 miliar. Kolaborasi dengan Malaysia sejak Mei 2023 bahkan melesat hingga 10,66 juta transaksi dengan nilai Rp2,75 triliun. Singapura dan Jepang menyusul dengan capaian positif. Korea Selatan kini menjadi mitra terbaru, dan melihat pengalaman negara-negara sebelumnya, potensinya sangat menjanjikan.

Dari rangkaian ini, kita melihat peran Bank Indonesia bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai orchestrator. BI tidak sekadar menetapkan standar, melainkan memastikan standar tersebut diterima, digunakan, dan dipercaya baik oleh masyarakat Indonesia maupun mitra internasional. Di tengah banyak negara yang masih berjuang menata pembayaran digital lintas batas, Indonesia justru tampil percaya diri membawa standar nasional ke panggung global.

Namun, di balik semua capaian ini, ada pesan penting yang layak direnungkan. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi tercanggih, tetapi tentang keberpihakan pada pengalaman pengguna dan kepentingan nasional jangka panjang. QRIS antarnegara mengajarkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak selalu dibangun dengan membuat pagar tinggi, melainkan dengan membangun jembatan yang kuat dan aman.

Pada akhirnya, QRIS mungkin terlihat sederhana, sekadar kotak hitam-putih yang dipindai ponsel. Tetapi di baliknya, tersimpan visi besar tentang Indonesia yang terhubung, berdaulat, dan dipercaya dunia. Ketika kebijakan mampu hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, di situlah reformasi ekonomi menemukan makna sejatinya. Dan pada 1 April 2026 di Seoul, Indonesia telah melangkah ke arah itu dengan percaya diri.[Hari]”

***