JAKARTA, JurnalPos.com – Industri media penyiaran nasional saat ini dituntut untuk tidak sekadar mengejar rating dan popularitas semata. Kasus sosioreligius yang melibatkan Trans7 dan Pondok Pesantren Lirboyo pada Oktober 2025 menjadi pengingat keras bahwa mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat dapat memicu krisis reputasi yang masif.
Awal Mula Krisis
Persoalan bermula pada 13 Oktober 2025 ketika program investigasi Xpose Uncensored di Trans7 menayangkan konten yang dinilai menyudutkan santri dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH. Anwar Manshur. Tayangan tersebut menampilkan visual santri yang sedang mencium tangan kiai, namun dibarengi dengan narasi yang menuduh adanya eksploitasi spiritual demi keuntungan materi.
Tanpa proses verifikasi atau check and recheck yang memadai, tayangan ini memicu kemarahan publik. Gelombang protes digital muncul melalui tagar #BoikotTrans7 di media sosial, hingga tuntutan pencabutan izin siar oleh PBNU dan aksi demonstrasi santri Pagar Nusa ke kantor KPI Pusat.
Strategi Pemulihan: Mengedepankan Kearifan Lokal
Alih-alih menempuh jalur hukum defensif atau sekadar memberikan pernyataan tertulis yang kaku, Trans7 mengambil langkah strategis yang dinilai tepat secara sosiokultural. Perusahaan menggabungkan dua strategi komunikasi krisis: mortification (permintaan maaf) dan corrective action (tindakan korektif) melalui pendekatan sowan dan tabayyun.
Manajemen Trans7 datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo untuk bersilaturahmi, mengakui kesalahan, dan mendengarkan perspektif para kiai. Tindakan nonverbal seperti merundukkan tubuh saat bertemu pengasuh pesantren dianggap sangat krusial dalam meredam emosi massa santri dan menghormati hierarki sosial yang berlaku.
Selain itu, langkah korektif dilakukan dengan menghapus seluruh jejak digital konten tersebut, memberikan sanksi internal kepada tim produksi, serta berkomitmen untuk memperketat proses screening konten agar lebih peka terhadap nilai-nilai agama dan aturan P3SPS.
Keterbatasan Teori Barat dan Urgensi Adaptasi
Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa Teori Pemulihan Citra (Image Restoration Theory) dari William L. Benoit, yang berbasis pada kultur Barat, memiliki keterbatasan saat diterapkan di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang komunal dan memegang teguh nilai spiritualitas tidak bisa dipuaskan hanya dengan penjelasan korporat yang bersifat legalistik.
Akhirnyaa beberapa orang yang ahli dalam bidang komunikasi menyarankan agar perusahaan media ke depannya lebih mengintegrasikan socio-religious risk assessment ke dalam standar prosedur operasional mereka. Penggunaan tim khusus yang memahami antropologi budaya lokal serta mekanisme akuntabilitas yang transparan juga menjadi kunci agar media tidak hanya memulihkan citra, namun juga menjadi institusi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab.
Kasus ini memberikan pelajaran berharga, di tengah era digital yang serba cepat, kecerdasan budaya (cultural intelligence) merupakan aset yang sama berharganya dengan kebebasan pers itu sendiri.
Lia Rahayu Utami
Mahasiswi S2 Ilmu Komunikasi
