Oleh: Hotman Samosir, S.H
JurnalPost.com – Sejak hari pertama dilantik hingga menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, blunder pernyataan dan paradoks kebijakan memantik polemik dan perdebatan intens di kalangan elit politik hingga masyarakat akar rumput. Akrobat dan kontraproduktif pernyataan dan kebijakan yang dibuat demi merealisasikan janji-janji politik dan program-program prioritas di tengah defisit anggaran negara dan minimnya diversifikasi penerimaan negara.
Seperti diketahui, janji-janji kampanye dan program prioritas pemerintahan presiden Prabowo Subianto setidaknya terdapat 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Isu efesiensi anggaran di lembaga dan kementerian yang lainnya pun dilemparkan. Pemerintah kesulitan mengeksekusi dan merealisasikan program-program prioritas karena terhalang defisit anggaran negara. Terbaru, presiden mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang berlaku dimulai awal tahun 2025 untuk mendongkrak dan memperkuat struktur fiskal negara.
Akrobat
Terhitung dari awal dilantik hingga menjelang pergantian tahun, pemerintahan presiden Prabowo Subianto melontarkan beberapa akrobat pernyataan dan kebijakan yang memicu kontroversi dan agitasi dari masyarakat. Di sisi lain, pernyataan dan kebijakan yang dibuat dinilai paradoks bagi masyarakat lainnya, terutama koalisi pendukungnya.
Adapun pernyataan dan kebijakan akrobatik dari pemerintahan presiden Prabowo Subianto setelah 72 hari dilantik, yakni Pertama, Menurut Yusril Ihza Mahendra, dalam beberapa dekade terakhir tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, mengatakan tragedi tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Pernyataan tersebut dilontarkan di kompleks istana kepresidenan, Senin (21/10/2024).
Kedua, Mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah via Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan mekanisme pemilihan langsung tidak efisien, anggarannya terlalu memberatkan bagi negara dan mahalnya ongkos politik langsung. Pernyataan tersebut dilontarkan presiden Prabowo Subianto di acara HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024).
Ketiga, Memaafkan pelaku tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) dengan syarat mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi. Pengembalian hasil kejahatan korupsi dengan memberi kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan hasil kejahatannya dengan cara bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Pernyataan tersebut dilontarkan presiden Prabowo Subianto dipertemuan dengan pelajar Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).
Keempat, Kebijakan pemindahan tahanan (transfer of prisoners). Pemerintah mengembalikan warga negara Filipina, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba ke negaranya, Rabu (18/12/2024). Sementara lima terpidana seumur hidup kasus narkoba jaringan Bali Nine, warga negara Australia dikembalikan ke negaranya, Minggu, 15/12/2024). Adapun kebijakan pemindahan tahanan warga negara asing ke negaranya secara prinsip telah disetujui oleh presiden dengan pertimbangan dasar kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.
Kelima, Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang akan dimulai 1 Januari 2025 di tengah kondisi daya beli menurun dan ketidakpastian global. Belum lagi dampak bencana Covid-19 bagi masyarakat masih terasa. Kenaikan PPN 12% disinyalir untuk menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurut pemerintah, kebijakan kenaikan hanya untuk barang dan jasa mewah, dan bertujuan memperkuat struktur fiskal negara. Pernyataan Kenaikan PPN 12% hanya untuk kategori barang mewah dan jasa dilontarkan presiden Prabowo Subianto di istana merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Realistis
Keadaan global dan negara yang tidak menentu terutama bidang ekonomi, harusnya menjadi peringatan keras untuk berhati-hati membuat kebijakan dan mengelola roda pemerintahan di segala lini. Kendala mendasar pemerintah saat ini untuk bisa mengeksekusi program-program prioritas adalah masalah anggaran negara. Realitas arah kebijakan pemerintahan saat ini cenderung melakukan amputasi sistem yang sudah baik dan relevan. Akibat tersandera janji-janji politik, pemerintah memaksakan kebijakan-kebijakan tanpa melihat kemampuan atau kondisi negara dan masyarakat.
Pemerintah harusnya melakukan terobosan-terobosan baru agar melakukan diversifikasi penerimaan negara untuk menggenjot anggaran belanja negara bukan mengamputasi sistem yang sudah ideal dan relevan. Selain mengoptimalkan pembiayaan potensi non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang, pemerintah bisa mendongkrak pendapatan negara melalui penerimaan perusahaan negara (BUMN) dan mengejar pajak para elit pejabat dan konglomerat, bukan malah memalak rakyat jelata.
Di samping itu, pemerintah dapat menerapkan dan memaksimalkan strategi untuk menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 secara komprehensif. Selama ini pemerintah dalam mengurangi defisit negara hanya sepotong-sepotong. Diperlukan tindakan yang lebih drastis. Pemerintah didorong untuk realistis dalam membuat kebijakan-kebijakan, jangan terlalu memaksakan diri dan ingin tampil atau terlihat hebat dari pemerintahan pendahulunya.
Presiden Prabowo Subianto dengan kabinetnya harus melakukan kajian holistik dan selektif dalam membuat kebijakan dan pernyataan agar tidak merugikan negara dan memantik polemik yang menghabiskan waktu dan perhatian hanya untuk perdebatan yang tidak produktif. Bilamana terus-menerus seperti ini, jangan heran, kalau tahun pertama pemerintahan saat ini hanya akan menghabiskan waktu dan fokus ke manuver-manuver politik dan gaduh publik. Di samping itu, akan memicu turunnya kepercayaan publik, apatisme masyarakat kepada pemerintah untuk merealisasikan janji-janji politiknya, bahkan agitasi sengit dari luar Koalisi Indonesia Maju plus.
Di tengah ketidakpastian global dan kondisi Indonesia pasca Pilkada serentak, terutama di segmentasi ekonomi dan politik, pemerintahan presiden Prabowo Subianto dengan kabinet merah putihnya didorong untuk bekerja fokus, selektif, skala prioritas dan realistis. Menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru adalah bentuk ketidaksiapan dan kegagalan. Masyarakat semesta mendorong pemerintahan untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan memantik masalah baru.
Penulis: Aktivis Demokrasi, Pemilu dan Peradilan. Anggota Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada 2024.
