Alya Putri Nabila
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
[email protected]
Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
[email protected]
Abstract
A notary is a public official who has the authority to create official deeds that have binding legal force. If a notary does not perform their duties correctly in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position, then the notary can be subject to sanctions in the form of temporary dismissal or dishonorable discharge. One of the reasons for dishonorable discharge is if the notary is declared bankrupt by the court. The legal consequence of the dismissal of a notary is that the notary no longer has the authority to make authentic deeds because they are considered incompetent to perform legal actions.
Keywords: Legal Consequences, Notary, Bankruptcy.
Abstrak
Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta resmi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika notaris tidak menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak terhormat. Salah satu alasan untuk pemberhentian tidak terhormat adalah jika notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan. Akibat hukum dari pemberhentian notaris adalah notaris tidak lagi memiliki wewenang untuk membuat akta otentik karena dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Notaris, Kepailitan.
Pendahuluan
Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan juga kewenangan lain yang termuat dalam aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Hal ini dikarenakan Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat berbagai bentuk perjanjian, kesepakatan, dan dokumen penting lainnya dalam bentuk akta otentik secara resmi dan formal. Dengan dibuat oleh Notaris, akta-akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang tercantum di dalamnya. Akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan memiliki pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan atau lembaga hukum lainnya, karena Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang membuat dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, peran Notaris menjadi sangat penting di hadapan hukum atas segala perbuatannya membuat akta otentik mengenai perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam persidangan bilamana terjadi suatu sengketa.
Namun dalam praktiknya, seorang Notaris dapat menghadapi permasalahan hukum, salah satunya adalah kepailitan. Kepailitan adalah situasi di mana debitur tidak dapat atau kesulitan membayar hutang atau uang pinjaman dari kreditur. Seorang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh dua atau lebih kreditor, dapat ditetapkan oleh pengadilan dalam status pailit. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja, termasuk Notaris yang memiliki usaha di luar jabatannya. Meskipun Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta-akta resmi, mereka juga bisa memiliki usaha atau bisnis di luar jabatannya sebagai Notaris. Jika usaha atau bisnis tersebut mengalami masalah keuangan dan tidak dapat membayar utang-utangnya, maka Notaris yang bersangkutan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Kepailitan Notaris dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama terkait dengan pemberhentian jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dalam UUJN, Notaris dapat dijatuhi hukuman pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tidak hormat jika Notaris tersebut dinyatakan pailit. Notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara jika Notaris berada dalam tahapan kepailitan atau sedang menjalani penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Apabila permohonan PKPU ditolak, Notaris dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dipulihkan haknya. Namun, jika Notaris dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatannya. Pemberhentian tidak hormat ini dapat terjadi karena kepailitan dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran atau “cacat moral” bagi seorang Notaris yang seharusnya menjaga reputasi dan kredibilitas profesinya.
Dalam hal seorang Notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya, disebabkan telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka konsekuensi hukumnya adalah sangat signifikan. Notaris tersebut kehilangan seluruh hak dan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Ia tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sebagai seorang pejabat umum. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk bagi pelayanan hukum kepada masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memiliki kepastian hukum yang tinggi. Dengan tidak adanya Notaris tersebut, maka akan terjadi kekosongan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.
Selain itu, pemberhentian tidak hormat juga akan merusak reputasi dan kredibilitas Notaris yang bersangkutan. Hal ini dapat berdampak luas, tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada profesi Notaris secara keseluruhan. Masyarakat dapat menjadi ragu dan kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan profesionalisme para Notaris. Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari pemberhentian tidak hormat akibat kepailitan ini sangat serius dan dapat menimbulkan kerugian bagi Notaris itu sendiri, profesi Notaris, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dari Notaris. Hal ini menegaskan betapa pentingnya bagi seorang Notaris untuk mengelola keuangan dan usahanya dengan sangat hati-hati agar tidak terjebak dalam masalah kepailitan. Selain itu, pemahaman ini juga penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan notaris.
Hasil dan Pembahasan
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang dinyatakan pailit, yakni berlakunya pemberhentian sementara dan berlakunya pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian sementara terjadi ketika Notaris berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan pemberhentian tidak hormat dilakukan jika Notaris telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari pernyataan pailit yang menimpa seorang Notaris, tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang menetapkan bahwa debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hal ini berarti, Notaris yang dinyatakan pailit tidak berhak lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya.
Menurut UUJN, Notaris yang dinyatakan pailit dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Notaris yang tidak mampu mengelola keuangan pribadinya dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sebagai pejabat umum. Kondisi kepailitan ini dianggap mencerminkan ketidakmampuan Notaris dalam menjalankan profesinya secara profesional. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kepailitan seorang Notaris tidak serta-merta dapat menjadi dasar pemberhentiannya dari jabatan. Dalam pandangan ini, kepailitan tidak selalu berkaitan dengan kinerja Notaris sebagai pejabat umum. Kepailitan hanya mengakibatkan Notaris kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, tetapi tidak menyebabkan Notaris kehilangan hak dan kewenangan untuk menjalankan profesinya.
Kedua pandangan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dan potensi perbedaan penafsiran terkait dampak kepailitan terhadap jabatan Notaris. Di satu sisi, UUJN memandang kepailitan sebagai bentuk ketidakcakapan Notaris, sehingga dapat menjadi dasar pemberhentian. Di sisi lain, pandangan lain menyatakan bahwa kepailitan tidak serta-merta berdampak pada kemampuan Notaris menjalankan tugas jabatannya. Ketidakjelasan dan perbedaan pandangan ini perlu diharmonisasikan agar terdapat kepastian hukum yang memadai. Pengaturan yang lebih rinci dan jelas mengenai akibat hukum kepailitan Notaris terhadap jabatannya akan sangat bermanfaat untuk melindungi profesi Notaris dan menjamin ketersediaan layanan hukum notariil bagi masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, terdapat pertentangan norma antara UUJN dan UUK-PKPU. UUJN mengatur pemberhentian Notaris yang dinyatakan pailit, sedangkan UUK-PKPU tidak secara tegas mengatur mengenai jabatan notaris dalam konteks kepailitan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status Notaris yang dinyatakan pailit. Selain itu, pemberhentian Notaris akibat pailit juga dianggap bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi usaha debitur, termasuk Notaris yang memiliki usaha di luar jabatannya, untuk tetap dapat dilanjutkan.
Memang perlu digarisbawahi bahwa dalam UUJN, kepailitan yang dimaksud adalah kepailitan yang dialami oleh Notaris sebagai individu, bukan kepailitan yang terkait dengan jabatan Notarisnya. Oleh karena itu, seharusnya kepailitan yang dialami oleh Notaris sebagai individu tidak serta-merta berdampak pada jabatannya sebagai pejabat umum. Namun, dalam praktiknya, kita melihat adanya ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan yang timbul akibat pemberhentian Notaris secara tidak hormat karena dinyatakan pailit. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan prinsip bahwa kepailitan Notaris sebagai individu tidak seharusnya berdampak pada jabatannya.
Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan adanya harmonisasi yang jelas antara UUJN dan UUK-PKPU terkait dengan pengaturan kepailitan Notaris. Perlu ada ketentuan yang lebih tegas dan rinci mengenai akibat hukum dari kepailitan Notaris terhadap jabatannya, termasuk kemungkinan untuk direhabilitasi dan diangkat kembali sebagai Notaris setelah menyelesaikan proses kepailitannya. Hal ini penting agar ada kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi Notaris, sekaligus menjamin ketersediaan layanan hukum notariil bagi masyarakat. Dengan pengaturan yang lebih baik, diharapkan dapat dicegah kemungkinan terjadinya ketidakadilan dan kerugian bagi Notaris maupun masyarakat.
Kesimpulan
Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris, sebagai akibat dari dinyatakannya notaris tersebut pailit melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah konsekuensi yuridis yang harus ditanggung. Pemberhentian ini berdampak signifikan, termasuk hilangnya kewenangan notaris untuk menjalankan jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali sebagai notaris, bahkan setelah direhabilitasi dari status pailit. Meskipun akta-akta yang telah dibuat notaris sebelum dinyatakan pailit tetap sah, status pailit dapat menjadi dasar gugatan keabsahan akta tersebut. Di samping itu, pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian notaris dalam proses pembuatan akta. Penting untuk dicatat bahwa pemberhentian notaris hanya berlaku setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap, dan rehabilitasi dari status pailit tidak otomatis mengembalikan jabatan notaris.
Daftar Pustaka
Shahab, Ali Hadi, AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT, 2021, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3, h. 906.
Nainggolan, Nazarudin, IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM, 2023, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, h. 01.
Lestari, Kadek Ayu Intan dan I Made Dedy Priyanto, PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT AKIBAT DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS, 2020, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 5, h. 825.
Afrihasa, Balqis Nurdiniasari, Muhammad Khoidin, dan Ainul Azizah, PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT, 2023, Jurnal Syntax Idea Vol. 5 No. 5, h. 543.
Fifiana, Evelin, dan Siti Malikhatun Badriyah, AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP DEBITOR YANG BERPROFESI SEBAGAI NOTARIS, 2022, Jurnal Notarius Vol. 15 No. 2, h. 969.
Pambudi, Amira Inaz Clarissa, Fanny Tanuwijaya, dan Fendi Setyawan, PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN NOTARIS AKIBAT DINYATAKAN PAILIT, 2022, Jurnal Mimbar Yustitia Vol. 6 No. 1, h. 37.
Juniresta, Adheria, Budi Santoso, dan Hanif Nur Widhiyanti, IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PROFESI NOTARIS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, 2020, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 12 No. 1, h. 6.
Diyantari, Nike Anida, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA AKIBAT PAILIT, 2023, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, h. 91.
