Pergantian Kepala BGN Jadi Momentum Benahi Program Makan Bergizi Gratis

Oleh : dr. Tedy Hartono , SH , MCS

Jakarta, JurnalPost.com - Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deyang dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program prioritas nasional tersebut memiliki anggaran besar dan menyasar kelompok strategis, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok rentan lainnya.

“Pergantian Kepala BGN hendaknya tidak dipandang sekadar pergantian jabatan, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis,” kata dr. Tedy Hartono, SH., MCS, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Tedy menilai, secara konsep MBG merupakan program yang sangat baik. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

“Jika dijalankan dengan benar, MBG dapat menjadi investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia,” ujarnya.

Namun, Tedy mengingatkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan program dan realitas operasional di daerah.

Ia menyebut banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bekerja di bawah tekanan target yang tinggi. Tantangan yang muncul pun beragam, mulai dari ketersediaan bahan baku, kapasitas dapur, rantai distribusi, pengawasan mutu makanan, pengelolaan limbah, hingga proses pencucian dan sanitasi peralatan makan dalam jumlah besar.

“Kasus gangguan keamanan pangan dan dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa aspek pengendalian mutu masih perlu mendapat perhatian serius,” ucapnya.

Dalam pelayanan makanan skala besar, Tedy mengatakan standar keamanan pangan sebenarnya sudah jelas. Di tingkat nasional, terdapat berbagai regulasi terkait higiene sanitasi pangan, keamanan pangan, kesehatan lingkungan, dan standar gizi.

Sementara itu, secara internasional dikenal prinsip Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), serta standar keamanan pangan ISO 22000.

“Prinsipnya sederhana. Bahan baku harus aman, proses pengolahan harus higienis, distribusi makanan harus terjaga, peralatan wajib dicuci dan disanitasi dengan benar, serta harus ada sistem pelacakan jika terjadi masalah keamanan pangan,” jelasnya.

Tedy menegaskan, program sebesar MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan. Keberhasilan program juga harus dilihat dari kualitas gizi, keamanan pangan, kepuasan penerima manfaat, efisiensi anggaran, serta dampak kesehatan yang dapat diukur secara ilmiah.

“Tanpa indikator yang kuat, MBG berisiko hanya menjadi proyek distribusi makanan, bukan investasi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap pergantian Kepala BGN dapat melahirkan tata kelola yang lebih transparan, profesional, dan berbasis data. Pengawasan perlu diperkuat sejak tahap pengadaan bahan baku, operasional SPPG, distribusi, hingga evaluasi hasil.

Audit independen juga dinilai penting diperluas. Pelibatan akademisi, organisasi profesi kesehatan, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, serta pemerintah daerah perlu diperkuat agar pengambilan keputusan tidak hanya bersifat administratif.

“Pengawasan MBG harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Tidak cukup hanya memastikan makanan sampai ke penerima, tetapi juga harus dipastikan aman, bergizi, dan memberi dampak kesehatan yang nyata,” katanya.

Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, Tedy menyebut MBG merupakan investasi besar bangsa. Prioritas ke depan, menurutnya, bukan sekadar memperbanyak dapur atau memperluas cakupan penerima manfaat.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat kesehatan bagi masyarakat.

Ia menilai digitalisasi rantai pasok, penyusunan standar operasional nasional yang seragam, pelatihan berkala bagi petugas SPPG, pengawasan mutu yang ketat, serta evaluasi dampak kesehatan secara berkala harus menjadi agenda utama.

“Program dengan anggaran sekitar Rp335 triliun ini harus benar-benar menjadi investasi masa depan generasi Indonesia, bukan sekadar angka besar dalam laporan keuangan negara,” pungkasnya.

Jakarta, 2 Juni 2026

Oleh: dr. Tedy Hartono, SH., MCS Anggota Tim Analisis IKAL Lemhannas Pemerhati Masalah Kesehatan