JURNALPOTS - Kepala Biro Napza dan HIV-AIDS, Sri Endang Sukarsih, mengatakan, dalam pengawasan terhadap Narkoba, tidak bisa dilakukan secara perorangan, per instansi ataupun per lembaga, melainkan harus dilakukan secara partisipatif.
Untuk itu, Biro Napza dan HIV-AIDS Setda Provinsi Sulsel merumuskan kebijakan sistem pengawasan dan pengendalian yang partisipatif.
"Hal ini tidak bisa jika Biro Napza atau BNN saja, semua harus bertindak tanpa terkecuali. Semua pihak harus terlibat. Misalnya Hotel, pihak hotel juga harus mengawasi, sebelum masuk kamar hotel barang bawaan tamu sudah harus diperiksa. Jangan ada barang terlarang dibawa masuk," kata Sri Endang.
Selain pengawasan dan pengendalian yang partisipatif, Sri Endang juga mengaku, pihaknya mendorong rehabilitasi secara partisipatif.
"Sebelum dilakukan rehabilitasi, maka akan dilakukan terlebih dahulu, assesment pada pengguna," paparnya.
Menurutnya, bukan hanya ketergantungannya saja yang perlu direhab, tetapi juga kebutuhannya untuk hidup.
"Secara simultan harus ada rehabilitasi juga secara partisipatif yang dilakukan oleh pengguna. Itu yang kita gagas dengan pilot project Balla'ta. Ini yang nantinya harus menjadi percontohan," ujarnya.
Dalam rehabilitasi, pihaknya mendesain dalam bentuk mukti level. Yakni pengguna yang telah disembuhkan, nantinya akan menjadi motivator bagi pengguna lainnya dalam melakukan rehabilitasi.
"Karena pengguna yang tau pengguna lainnya. Kita akan buat seperti multilevel. Satu pengguna disembuhkan, akan menjadi motivator bagi yang lainnya. Hal ini kita gagas untuk mengalahkan fenomena gunung es narkoba. Serta terciptalah Multilevel rehabilitasi," bebernya.
Akan tetapi, hal ini dikatakannya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, dan perlu ada partisipatif dari pihak lain untuk sama-sama merealisasikan hal tersebut.
"Kita dorong untuk kebijakan itu. Kita mendorong semua pihak membuat kebijakan dan program untuk bagaimana menghadapi ancaman ini. Kita juga mendorong di setiap lini," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, juga sudah menginstruksikan agar para pegawai (PNS) dilingkup Pemprov Sulsel yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba ditindak tegas.
"Saya minta agar tidak hanya pejabat, tapi seluruh PNS pemprov di tes urine untuk memastikan mereka bebas daei penyalahgunaan narkoba, dan yang terlibat kasus narkoba harus ditindak tegas," ujarnya.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda