MAKASSAR, JURNALPOST - Hingga akhir Maret (triwulan I), realisasi anggaran keuangan Pemprov Sulsel mencapai Rp853 miliar dari total APBD 2016 Rp6,7 triliun. Nilai itu presentasenya sekitar 12,7 persen untuk realisasi keuangan dan fisik sekitar 19 persen.
Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Malik Faisal, mengatakan, capaian realisasi itu sudah lebih bagus bila dibanding beberapa Provinsi lain. Dimana Sulsel realisasinya secara umum hampir mencapai target yaitu 20 persen.
"Sampai 31 Maret, total realisasi keuangan mencapai 12,7 persen, atau sebesar Rp853 miliar. Dalam waktu kurang dari dua minggu, lompatannya sangat bagus, sekitar 5%. Sisa anggaran kita memasuki triwulan kedua sekitar Rp5,8 triliun lebih," kata Malik Faisal, Kamis (14/4).
Menurutnya, dengan kondisi realisasi fisik yang sudah sekitar 19%, artinya sudah ada kegiatan di lapangan yang selesai tetapi belum terbayarkan. Hal ini terjadi mungkin karena masih ada kelengkapan administrasi yang belum selesai.
"Berdasarkan data terbaru (sampai 8 April), realisasi keuangan sudah 17,66%. Fisik sekitar 23%. Dalam waktu 8 hari saja lompatannya mencapai 5%. Itu karena proses administrasi yang masih berproses sampai akhir Maret, sudah selesai di April," ungkapnya.
Malik menambahkan, dari total realisasi tersebut, sektor yang dominan adalah belanja langsung.
"Misalnya, untuk pengadaan barang dan jasa yang yang dilakukan secara langsung, seperti pengadaan kendaraan, dan beberapa pekerjaan skala kecil," terangnya.
Jika melihat realisasi triwulan I tersebut, ia optimis memasuki triwulan kedua kinerja APBD Pemprov bisa lebih maksimal untuk mengejar serapan anggaran sesuai target yang ditentukan.
Apalagi, lanjutnya, untuk beberapa proyek yang menggunakan anggaran besar saat ini sudah ada yang mulai jalan, dan ada pula yang masih dalam proses tender.
Khusus soal sorotan Presiden RI Joko Widodo terkait tingginya jumlah dana APBD daerah yang mengendap di bank selama periode Januari-Maret, Malik mengatakan, hal itu merupakan akumulasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat.
Pemprov Sulsel sendiri saat ini untuk kondisi serapan anggaran disebutnya masih lebih baik dari Provinsi lain.
"Tetapi kalau Pemprov Sulsel sendiri memiliki serapan anggaran yang cukup bagus dibanding Provinsi lain. Saat pertemuan itu, bahkan ada daerah yang realisasinya masih 2-3 persen. Kita posisinya saat itu sudah mencapai 8 persen," ucapnya.
Lebih jauh Malik mengatakan, masalah komitmen efesiensi anggaran juga merupakan salah satu faktor penyebab adanya uang yang tinggal (mengendap).
Sebelumnya, menanggapi kurang maksimalnya realisasi atau serapan anggaran yang dilakukan oleh beberapa SKPD di lingkup Pemprov Sulsel, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, berjanji akan menegur SKPD dengan realisasi atau serapan anggaran yang rendah.
"Akan kita tegur, pasti kita tegur. Saya sudah minta semua SKPD untuk bekerja maksimal, kalau ada yang tidak mengikuti instruksi, berarti sudah hebat itu kepala SKPD-nya" kata Syahrul.
Akan tetapi, Syahrul juga mengatakan, pihaknya memaklumi jika lambatnya realisasi atau penyerapan anggaran di awal tahun ini salah satunya disebabkan oleh kehati-hatian SKPD dalam melakukan proses lelang.
Menurutnya, proses penyerapan anggaran berjalan sedikit lambat karena tidak semua petunjuk teknis soal proyek keluar sejak awal tahun.
"Tapi saat ini semua proses lelang kegiatan sudah sementara berjalan. Proses lelang juga sudah jalan, minimal semua sudah pada posisi," ujarnya. (fo/)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda