MAKASSAR, JURNALPOST.COM - Untuk mendukung terlaksananya sejumlah program pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis di provinsi Sulsel, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan segera membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembebasan Lahan. Hal ini diungkapkan oleh Staff Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah, kemarin.
"Tim Koordinasi Percepatan Pembebasan Lahan Sulsel ini akan diketuai oleh Pak Wagub, dan terdiri atas Unsur BPN, Biro Pemerintahan Umum, Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD pengguna," kata Hasdullah.
Hasdullah menjelaskan, saat ini Sulsel memiliki sejumlah program strategis infrastruktur yang masuk dalam RPJMD dan Renstra. Itu artinya, di tahun 2018 proyek-proyek seperti Bypass Mamminasata, Middle Ring Road, Kereta Api Trans Sulawesi, Elevated Road, hingga proyek pembangunan dua bendungan besar akan terus digenjot pekerjaannya, dan kesemuanya itu membutuhkan pengadaan tanah/lahan.
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, pihaknya memperkirakan perlu pengadaan lahan seluas 25 ribu ha untuk merealisasikan berbagai program pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
"Kalau pembebasan lahan terhambat, hal ini juga bisa menghambat bahkan menggagalkan proyek pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga pembebasan lahan adalah tahap pertama yang harus disukseskan," terangnya.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, ia mengatakan, masalah pembebasan tanah/lahan adalah permasalahan yang sangat kompleks.
"Mulai dari keterbatasan anggaran, masalah teknis, dan masalah sosial, serta masalah koordinasi karena melibatkan banyak instansi," paparnya.
Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2012, lanjutnya, terdapat 4 tahapan dalam merealisasikan proyek, yaitu perencanaan oleh leading sektor, persiapan oleh Biro Pemerintahan Umum, dan pelaksanaan yang dilakukan oleh BPN dengan melibatkan Pemda dan Pemkab.
"Masalah yang kita lihat adalah adanya keterlambatan, masih lemahnya koordinasi, dan terkadang saling menyalahkan antar instansi," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut lah yang menjadi pertimbangan sehingga melatarbelakangi pembentukan tim koordinasi lercepatan lembebasan lahan ini.
"Awal bulan ini sudah terbentuk, harapannya ini dapat mendukung terlaksananya semua program strategis Sulsel," terangnya.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel memberikan perhatian besar pada proses bebasan lahan untuk sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.
Hal ini karena beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel pengerjaannya kerap kali terkendala dengan masalah lahan.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, bahwa istilah ganti rugi sudah tidak trend lagi digunakan. Saat ini dikatakannya, yang ada adalah ganti untung.
"Jangan sekali-kali rugikan rakyat. Tetapi kami minta juga, rakyat tidak menghalang-halangi kalau sudah sesuai prosedur. Pasti kita konsinyasi kalau begitu," tegas Syahrul.
Persoalan lahan, lanjut Syahrul, seharusnya tidak menjadi kendala lagi untuk tahun ini. Syahrul meminta agar BPN dan pengguna lahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
"Ini demi lancarnya proyek agar cepat dinikmati masyarakat," ujarnya. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda