JURNALPOST.com, JAKARTA - Pemerintah merencanakan meratakan standard Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Hingga nanti tak ada lagi status PNS pusat ataupun PNS daerah.
" Presiden Joko Widodo meminta agar status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi tidak ada lagi pegawai negeri daerah, " Tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, di Jakarta, Minggu lalu Jumat (4/12/2015)
Landasan hukum di siapkan lewat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai manajemen aparatur sipil negara. Sebagai turunan dari undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Yuddy menilai rencana ini akan sangat menunjang standar penilaian secara nasional. Dimana akan memiliki pengaruh pada penentuan upah dan tunjangan pegawai serta kenaikan jabatan.
" Konsekwensinya itu sebagai pemersatu nasional kan. Terus kemudian penilaian. Kinerja itu orientasinya bukanlah prosedur lagi namun hasil. Jadi setiap promosi mesti memperhatikan rekam jejak dan capaian dari setiap orang yang akan di promosikan, " tuturnya.
Selain itu, PNS juga tak kan menetap di satu daerah. Ada peluang digeser dari satu daerah ke daerah lain, termasuk dari pusat.
" Jadi dia pada jenjang tertentu, itu dapat mutasi ke berbagai wilayah, " tegas Yuddy.
Pemerintah bakal menetapkan sertifikasi untuk semua jabatan. Supaya jabatan yang di isi oleh orang yang sesuai dengan kemampuannya.
" Untuk jabatan-jabatan apapun di pusat atau daerah itu tak boleh asal taruh, itu harus orang yang mempunyai sertifikasi jabatan. Seperti di daerah umpamanya orang guru agama jadi kepala dinas pendidikan. Yang gitu-gitu itu nggak boleh. Jadi ke depan lembaga-lembaga pemerintah itu mesti mengadakan sekolah atau pelatihan yang memberikan sertifikasi kedinasan, " tuturnya.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda