Abstrak
Esai ini menelaah fenomena No Viral, No Justice melalui aksi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada September 2026. Pembahasan menggunakan pemberitaan, keterangan Kementerian Agama, dan ketentuan konstitusi untuk melihat hubungan antara sorotan publik dan respons institusi. Aksi tersebut memperluas perhatian terhadap persoalan tata kelola kampus, sedangkan keputusan Kementerian Agama terbit setelah rektor mengajukan pengunduran diri. Dari perspektif Pancasila, kampus dapat memperkuat musyawarah dan keadilan sosial dengan menyediakan jalur pengaduan yang mudah diakses, dapat dipantau, dan memberi jawaban yang beralasan.
Kata kunci — No Viral, No Justice, UINSA Surabaya, Pancasila, partisipasi mahasiswa, keadilan sosial.
Pendahuluan
Ketika keluhan yang lama disuarakan baru mendapat tanggapan setelah ramai di media sosial, muncul pertanyaan tentang cara institusi menentukan perkara yang perlu segera ditangani. Ungkapan No Viral, No Justice merangkum pengalaman dan persepsi itu. Bagi warga kampus, pertanyaannya konkret. Apakah mahasiswa yang mengajukan keberatan lewat jalur resmi memperoleh jawaban yang sama jelasnya dengan mereka yang berhasil menarik perhatian publik?
Aksi mahasiswa UINSA pada September 2026 memberi konteks untuk membahas pertanyaan tersebut. Berawal dari penolakan terhadap pelantikan kembali rektor, demonstrasi itu juga membuka perbincangan mengenai biaya pendidikan, fasilitas, dan keterbukaan informasi kampus.
Dari penolakan rektor hingga evaluasi kebijakan kampus
Kementerian Agama mencatat bahwa Akhmad Muzakki dilantik kembali sebagai Rektor UINSA pada 15 September 2026. Mahasiswa menggelar aksi pada 16 dan 17 September, kemudian kembali berdemonstrasi pada 21 September. Dalam aksi lanjutan itu, mahasiswa menyegel gerbang kampus dan mendirikan tenda di depan rektorat. Perkuliahan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh mulai 22 September (Widiyana, 2026, Pratama, 2026, Lusiana, 2026).
Di antara delapan tuntutan yang diberitakan, mahasiswa meminta pergantian rektor dan menyoroti penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mereka juga meminta penjelasan tentang terlambatnya pembagian kartu tanda mahasiswa dan perlengkapan mahasiswa baru, serta mempersoalkan kapasitas fasilitas kampus, jam malam, peminjaman ruang kegiatan, dan keterbukaan informasi (Widiyana, 2026, Pratama, 2026).
Menurut Kementerian Agama, Muzakki menyampaikan surat pengunduran diri pada 22 September. Menteri Agama Nasaruddin Umar kemudian memberhentikannya dengan hormat melalui keputusan tertanggal 23 September dan menunjuk Amien Suyitno sebagai pelaksana tugas rektor. Pada 15 Oktober, Menteri Agama melantik Masdar Hilmy sebagai Rektor UINSA (Kementerian Agama RI, 2026a, 2026b).
Musyawarah, hak berpendapat, dan keadilan sosial
Sila keempat Pancasila memberi landasan bagi musyawarah antara pimpinan kampus dan mahasiswa. Dalam tata kelola perguruan tinggi, musyawarah dapat diwujudkan melalui forum yang memiliki agenda jelas, memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keberatan, dan menghasilkan tindak lanjut tertulis. Dalam forum seperti itu, mahasiswa dapat meminta dasar suatu kebijakan, sementara rektorat dapat menjelaskan pertimbangan dan langkah perbaikannya.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur penyampaian pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam konteks kampus, penyampaian aspirasi berjalan berdampingan dengan kepentingan sivitas akademika untuk tetap dapat belajar dan bekerja dengan aman.
Sila kelima mengarahkan perhatian pada siapa yang menanggung dampak kebijakan kampus. Pada persoalan UKT, misalnya, mahasiswa perlu mengetahui dasar penetapan tarif dan cara mengajukan peninjauan bila kondisi ekonominya berubah. Pada persoalan fasilitas, kampus perlu memperhitungkan daya tampung ruang, jumlah mahasiswa, dan kebutuhan kegiatan organisasi. Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberi landasan untuk menilai apakah prosedur tersebut diterapkan secara konsisten.
Peran media sosial dan agenda perbaikan
Dokumentasi dan pemberitaan aksi membawa persoalan internal kampus ke ruang publik. Sorotan itu dapat membantu mahasiswa menyampaikan tuntutan dan memungkinkan masyarakat mengikuti respons institusi. Urutan peristiwa tersebut hanya menunjukkan bahwa perhatian publik meningkat sebelum pergantian pimpinan. Keterangan resmi Kementerian Agama menyebut pengunduran diri sebagai peristiwa yang mendahului keputusan pemberhentian.
Jika perhatian institusi mengikuti tingkat keramaian di media sosial, mahasiswa dengan akses digital atau jaringan terbatas akan lebih sulit memperoleh tanggapan. Kampus dapat mengurangi ketimpangan ini dengan menyediakan kanal pengaduan yang memberi nomor pelacakan, menetapkan batas waktu respons, dan menjelaskan jalur keberatan. Dalam isu UKT, misalnya, setiap pemohon dapat menerima penjelasan tertulis tentang hasil peninjauan tanpa harus mengunggah kondisi keuangannya ke ruang publik.
Rektorat dan perwakilan mahasiswa juga dapat mengadakan forum berkala untuk membahas aduan yang berulang. Ringkasan tindak lanjut, seperti perubahan prosedur peminjaman ruang atau jadwal evaluasi fasilitas, dapat diumumkan tanpa membuka data pribadi pelapor. Dengan cara itu, publik dapat menilai perkembangan melalui informasi yang dapat diperiksa.
Kesimpulan
Aksi mahasiswa UINSA memperlihatkan bagaimana perhatian publik dapat memperluas jangkauan aspirasi kampus. Ukuran keadilan dalam tata kelola perguruan tinggi terletak pada kesediaan institusi mendengar, memeriksa, dan menjawab setiap aduan secara konsisten, termasuk yang disampaikan melalui prosedur biasa. Di situlah musyawarah dan keadilan sosial dapat dirasakan mahasiswa dalam perkara sehari-hari.
Daftar Pustaka
- Kementerian Agama RI. (2026a, 23 September). Ajukan Pengunduran Diri, Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya.
- Kementerian Agama RI. (2026b, 15 Oktober). Lantik Pimpinan PTKN dan Pejabat Manajerial, Menag Bicara Penerapan Talent Pool.
- Lusiana, E. F. (2026, 22 September). Mahasiswa UINSA Belajar Jarak Jauh Imbas Demo Tuntut Rektor Mundur. detikJatim.
- Pratama, R. (2026, 21 September). Mahasiswa UINSA Dirikan Tenda di Depan Rektorat, Aksi Tolak Akhmad Muzakki Berlanjut. Suara Surabaya.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3).
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Widiyana, E. (2026, 16 September). 8 Tuntutan Mahasiswa UINSA Tolak Prof Muzakki Kembali Jadi Rektor. detikJatim.
Foto sampul diambil pada 1 Oktober 2024 oleh Lukjsly. Foto arsip Wikimedia Commons ini diubah ukurannya untuk penayangan dan tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda