BEM SI Jawa Timur Gelar Aksi di Grahadi, Soroti Penanganan Bencana hingga RUU Perampasan Aset

Oleh: Dimas Budiono Sandi

SURABAYA — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar aksi simbolik di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin, 31 Agustus 2026.

Aksi yang membawa semangat penyampaian aspirasi masyarakat tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyoroti sejumlah persoalan nasional maupun daerah. Agenda aksi dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, sementara massa mulai terlihat memadati kawasan Grahadi sekitar pukul 14.55 WIB.

Para peserta datang dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur. Mereka mengenakan pakaian dominan hitam dengan pita pada lengan sebagai penanda massa aksi.

Selain menyampaikan orasi secara bergantian, mahasiswa menggelar sejumlah kegiatan simbolik, mulai dari teatrikal, menulis pesan menggunakan kapur di badan jalan, membentangkan poster dan spanduk, hingga duduk bersama di depan Gedung Negara Grahadi.

Aksi tersebut juga dikenal dengan seruan “Agustus Kelam, Jatim Melawan”, yang menjadi refleksi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang terjadi sepanjang Agustus 2026.

Soroti Penanganan dan Pemulihan Bencana

Salah satu isu utama yang disuarakan mahasiswa adalah penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

Mahasiswa menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan masyarakat setelah bencana.

Presiden BEM Universitas Airlangga, Rizqi Senja Virawan, yang turut berada dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa kegiatan di Grahadi lebih ditujukan sebagai gerakan simbolik untuk menyampaikan keresahan mahasiswa.

“Ini bukan aksi massa, tetapi aksi simbolik.”

Mahasiswa menyoroti sejumlah bencana yang terjadi di berbagai daerah, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Menurut mahasiswa, negara tidak cukup hanya hadir ketika bencana telah terjadi. Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat mitigasi, sistem peringatan dini, infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta memastikan proses pemulihan masyarakat berjalan secara merata.

Sorotan tersebut turut dikaitkan dengan prioritas penggunaan anggaran pemerintah.

BEM SI Jawa Timur mempertanyakan besarnya perhatian anggaran terhadap program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sementara sejumlah daerah terdampak bencana dinilai masih membutuhkan dukungan pemulihan.

Mahasiswa menekankan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar kebijakan publik tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sedang berada dalam situasi darurat.

RUU Perampasan Aset Turut Disuarakan

Selain persoalan bencana, mahasiswa juga membawa isu pemberantasan korupsi melalui dorongan terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Mahasiswa menilai keberadaan regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Rizqi Senja, persoalan korupsi masih menjadi salah satu tantangan yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu, substansi mengenai perampasan aset dinilai penting sebagai salah satu instrumen hukum dalam mengembalikan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana.

Isu tersebut melengkapi berbagai keresahan yang dibawa mahasiswa dalam aksi di Grahadi.

Karhutla hingga DBH Migas Madura

Persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga mendapat perhatian.

Mahasiswa berpandangan bahwa penanganan karhutla tidak seharusnya baru dilakukan ketika kebakaran telah meluas. Pemerintah diminta memperkuat langkah pencegahan, pengawasan tata kelola lahan, perlindungan ekosistem, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap.

Selain isu nasional, BEM SI Jawa Timur turut menyuarakan persoalan pembangunan daerah, termasuk mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi di Pulau Madura.

Mahasiswa menilai daerah penghasil sumber daya alam seharusnya memperoleh manfaat pembangunan yang nyata. Pengelolaan DBH Migas dipandang tidak sebatas persoalan angka dalam anggaran, tetapi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dengan membawa isu nasional sekaligus persoalan daerah, aksi tersebut menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya diarahkan pada satu persoalan tertentu.

Mahasiswa Jalankan Fungsi Kontrol Sosial

Aksi berlangsung dengan berbagai kegiatan simbolik. Selain orasi dan teatrikal, peserta melakukan doa bersama lintas agama serta tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terhadap korban berbagai tragedi kemanusiaan dan bencana.

Gerakan tersebut sekaligus memperlihatkan peran mahasiswa di luar aktivitas akademik.

Mahasiswa memiliki posisi sebagai bagian dari masyarakat yang dapat menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan publik, serta membawa persoalan yang dirasakan masyarakat ke ruang yang lebih luas.

Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi maupun aksi simbolik merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi, sepanjang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut, aspirasi publik tidak seharusnya hanya berhenti sebagai pembicaraan. Persoalan yang menyangkut keselamatan, kesejahteraan, keadilan, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan pembangunan dinilai membutuhkan perhatian sekaligus respons nyata dari pemegang kebijakan.

Aksi di Grahadi juga disebut menjadi bagian awal dari konsolidasi mahasiswa menuju rangkaian gerakan berikutnya.

BEM SI Jawa Timur berencana melanjutkan konsolidasi dengan menghimpun data, memperdalam kajian, serta menyusun tuntutan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Melalui langkah tersebut, gerakan mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyampaian kritik, tetapi juga menghadirkan argumentasi dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengawal kebijakan pemerintah.