SURABAYA, JurnalPost.com — Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan buruknya komunikasi antara pasangan menjadi perhatian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Rendy Arrofi, setelah melakukan pengamatan terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.
Melalui kegiatan tersebut, Rendy memperoleh pemahaman mengenai berbagai persoalan yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga hingga berujung pada proses perceraian. Menurutnya, konflik keluarga tidak hanya perlu dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi komunikasi, kesejahteraan anggota keluarga, serta pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Rendy menilai bahwa persoalan rumah tangga sering kali berkembang dari kesalahpahaman yang tidak diselesaikan dengan baik. Komunikasi yang kurang terbuka, perbedaan pandangan, serta ketidakmampuan pasangan mengelola konflik dapat memperburuk hubungan. Dalam situasi tertentu, konflik yang tidak ditangani secara sehat juga berpotensi berkembang menjadi tindakan kekerasan.
[Penempatan foto: 1000170589]
“Dari pengamatan persidangan, saya melihat bahwa konflik rumah tangga perlu dipahami secara serius. Komunikasi yang buruk dapat memperbesar kesalahpahaman, sedangkan KDRT merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sebagai masalah pribadi semata. Keselamatan dan martabat setiap anggota keluarga harus tetap menjadi prioritas,” ujar Rendy.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap perkara perceraian memiliki latar belakang dan fakta yang berbeda. Tidak semua perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau buruknya komunikasi pasangan.
Menurutnya, persoalan tersebut justru menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan perkawinan yang sehat, tanggung jawab suami istri, serta cara menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan kekerasan.

Pemerintah Didorong Memperkuat Edukasi Perkawinan
Rendy berpandangan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga melalui peningkatan edukasi perkawinan dan penyediaan layanan pendampingan bagi masyarakat.
Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui pengaturan batas usia perkawinan, tetapi juga perlu didukung pendidikan pranikah, konseling keluarga, edukasi pengasuhan anak, dan kemudahan akses terhadap layanan perlindungan bagi korban kekerasan.
Menurutnya, pendidikan perkawinan perlu diberikan secara berkelanjutan, baik kepada calon pasangan yang akan menikah maupun pasangan yang telah membangun rumah tangga.
Hal ini penting karena kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga berkaitan dengan kematangan emosional, kemampuan berkomunikasi, kesiapan ekonomi, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga.
Dalam ketentuan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen perlindungan dalam perkawinan. Namun, Rendy menilai bahwa pemenuhan persyaratan usia tetap perlu diimbangi dengan kesiapan mental dan kemampuan membangun hubungan yang bertanggung jawab.
Edukasi mengenai komunikasi yang sehat, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik, dan pengasuhan anak dinilai dapat membantu pasangan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.
Perlindungan Korban KDRT Harus Menjadi Prioritas
Selain mendorong penguatan pendidikan perkawinan, Rendy juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
Menurutnya, KDRT tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi yang cukup diselesaikan di lingkungan keluarga tanpa memperhatikan keselamatan korban.
Tindakan kekerasan dapat menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, korban perlu memperoleh akses terhadap perlindungan hukum, pendampingan, serta layanan pemulihan yang memadai.
Di Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-undang tersebut mengatur upaya pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Rendy menilai bahwa keberadaan peraturan perlu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan korban memperoleh bantuan yang diperlukan.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya mempertahankan keutuhan keluarga tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan dan martabat anggota keluarga yang mengalami kekerasan.
Kesejahteraan Anak Tidak Boleh Diabaikan
Dalam pandangan Rendy, konflik rumah tangga tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan anak.
Anak membutuhkan lingkungan keluarga yang memberikan rasa aman, perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan yang bertanggung jawab. Hubungan yang sehat antara orang tua dapat membantu menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan emosional dan sosial anak.
Sebaliknya, konflik berkepanjangan dan kekerasan dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, terutama apabila anak menyaksikan atau mengalami langsung tindakan kekerasan.
Karena itu, kepentingan terbaik bagi anak perlu menjadi perhatian dalam setiap upaya penyelesaian persoalan keluarga.
Rendy menekankan bahwa perlindungan anak tidak selalu berarti mempertahankan perkawinan dalam segala keadaan. Apabila terdapat kekerasan yang membahayakan keselamatan anggota keluarga, perlindungan terhadap korban dan anak harus menjadi prioritas.
“Pemerintah perlu melihat pendidikan perkawinan sebagai investasi sosial jangka panjang. Generasi muda perlu mendapat bekal tentang kesiapan membangun keluarga, komunikasi yang sehat, pengasuhan, dan penyelesaian konflik. Pada saat yang sama, negara harus memastikan bahwa korban kekerasan tidak dibiarkan menghadapi masalahnya sendiri,” ujar Rendy.
Pengamatan Persidangan Jadi Pembelajaran bagi Mahasiswa Hukum
Kegiatan pengamatan persidangan di Pengadilan Agama Surabaya juga memberikan pengalaman akademis bagi Rendy dalam memahami hubungan antara persoalan keluarga dan proses penyelesaian perkara melalui jalur hukum.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat melihat bahwa perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut berbagai hak, kewajiban, dan kepentingan anggota keluarga.
Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa persoalan rumah tangga memerlukan perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya ketika konflik telah memasuki proses persidangan, tetapi juga melalui langkah pencegahan sejak awal.
Rendy berharap pemerintah dan masyarakat semakin memperhatikan pentingnya pendidikan perkawinan, penguatan layanan konseling keluarga, serta perlindungan bagi kelompok yang rentan mengalami kekerasan.
Menurutnya, langkah pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membangun hubungan keluarga yang sehat dan saling menghormati.
Melalui penguatan edukasi perkawinan, perlindungan korban KDRT, dan perhatian terhadap kesejahteraan anak, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman, bertanggung jawab, serta mampu mendukung tumbuh kembang generasi mendatang.
Dasar Hukum Terkait
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 mengenai batas usia minimum perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengatur pencegahan KDRT, perlindungan korban, serta penanganan tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda