Menimbang Ulang Dasar Berlakunya Hukum Internasional dalam Dinamika Global

Oleh : Arianus waruwu
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas: Pamulang
Matkul : Hukum internasional
Dosen Pengampu  : Dr. Herdi wisman jaya S.Pd., M.H

JurnalPost.com - Hukum internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keteraturan dunia. Ia berfungsi sebagai seperangkat norma dan aturan yang mengatur hubungan antarnegara, organisasi internasional, maupun aktor-aktor lain yang terlibat dalam interaksi global. Keberadaan hukum internasional didasarkan pada kebutuhan universal akan perdamaian, keadilan, serta kepastian dalam hubungan antarbangsa. Tanpa hukum internasional, dunia berpotensi jatuh dalam situasi anarki internasional di mana negara hanya berpegang pada kepentingan nasionalnya masing-masing tanpa pedoman bersama. Namun demikian, dasar keberlakuan hukum internasional masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Secara normatif, hukum internasional berlaku karena adanya kesepakatan dan konsensus negara-negara berdaulat. Prinsip ini dikenal dengan consent of states, di mana suatu aturan hanya mengikat jika negara yang bersangkutan menyetujuinya, baik melalui traktat, konvensi, maupun praktik kebiasaan yang diterima secara umum. Meski demikian, realitas global menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional sering kali menghadapi tantangan serius, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan negara besar. Salah satu problem utama dalam hukum internasional adalah ketiadaan mekanisme pemaksaan yang absolut. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang jelas, hukum internasional cenderung bersifat decentralized. Jika suatu negara melanggar hukum internasional, misalnya melakukan agresi atau melanggar hak asasi manusia, sanksi yang diberikan sangat bergantung pada kesepakatan bersama negara lain. Akibatnya, kepatuhan sering kali bersifat relatif. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Meski banyak pihak menganggap tindakan tersebut melanggar hukum internasional karena tidak mendapat mandat Dewan Keamanan PBB, pada praktiknya tidak ada konsekuensi serius yang dapat menahan langkah negara adidaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dasar keberlakuan hukum internasional masih sangat bergantung pada konstelasi kekuasaan global. Selain itu, sistem hukum internasional juga menunjukkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaannya. Negara-negara besar dengan kekuatan militer dan ekonomi yang dominan sering kali lebih “kebal” terhadap sanksi, sementara negara-negara kecil lebih mudah ditekan untuk mematuhi aturan internasional. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hukum internasional berjalan secara selektif dan tidak sepenuhnya universal. Menimbang Ulang: Arah Baru Hukum Internasional Meskipun menghadapi banyak tantangan, hukum internasional tetap penting dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, menimbang ulang dasar keberlakuannya adalah langkah yang mendesak agar ia tetap relevan dalam menghadapi dinamika global. Ada beberapa gagasan yang dapat dijadikan pijakan:

1. Penguatan Prinsip Keadilan Universal Hukum internasional tidak boleh hanya berdiri di atas kesepakatan negara kuat, tetapi juga harus menjunjung nilai keadilan yang berlaku bagi semua pihak. Prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus ditepati) harus benar-benar diinternalisasikan tanpa memandang status kekuatan negara.
2. Reformasi Lembaga Internasional PBB sebagai institusi utama dalam penegakan hukum internasional perlu melakukan reformasi, terutama terkait hak veto di Dewan Keamanan. Tanpa perbaikan struktural, hukum internasional akan terus menghadapi hambatan dalam implementasi yang adil.
3. Partisipasi Aktor Non-Negara Di era globalisasi, hukum internasional tidak hanya menyangkut negara, tetapi juga individu, organisasi masyarakat sipil, perusahaan multinasional, bahkan komunitas global. Oleh karena itu, keterlibatan aktor non-negara perlu diperluas untuk memperkuat legitimasi hukum internasional, terutama dalam isu-isu seperti lingkungan hidup, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia.
4. Mekanisme Penegakan yang Lebih Independen Dibutuhkan penguatan institusi hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) agar memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengadili pelanggaran serius. Tanpa independensi, hukum internasional akan terus dipandang sebagai instrumen politik semata.

Hukum internasional merupakan fondasi penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan di tingkat global. Meski dalam praktiknya kerap menghadapi keterbatasan dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, evaluasi kritis terhadap dasar keberlakuannya tidak boleh diartikan sebagai penolakan terhadap eksistensinya. Sebaliknya, refleksi tersebut menjadi upaya untuk memperkuat legitimasi hukum internasional agar lebih adil, inklusif, dan efektif.