Menambang Untuk Hidup, Tetapi Terancam Melanggar Hukum: Mencari Jalan Tengah Bagi Penambang Rakyat di Kalimantan Tengah

Oleh: Edi Rosandi, S.H. (Advokat/Pengacara)

JurnalPost.com - Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah. Di berbagai kabupaten, aktivitas pertambangan rakyat telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat. Bagi sebagian warga, kegiatan menambang bukan sekadar pekerjaan, melainkan cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Namun di tengah ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas tersebut, muncul persoalan hukum yang tidak sederhana.

Banyak penambang rakyat menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memiliki legalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, aktivitas yang dianggap sebagai upaya mencari nafkah dapat berhadapan dengan ancaman penegakan hukum di bidang pertambangan maupun lingkungan hidup.

Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara harus bersikap ketika masyarakat menambang untuk bertahan hidup, tetapi pada saat yang sama aktivitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Antara Realitas Sosial dan Ketentuan Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertambangan tanpa izin masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Dari perspektif hukum, kegiatan pertambangan pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan perizinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Keberadaan izin bukan sekadar formalitas administratif. Perizinan merupakan instrumen negara untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Persoalannya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses sistem perizinan yang tersedia. Sebagian penambang rakyat beroperasi secara turun-temurun dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme perizinan maupun tata kelola pertambangan yang sesuai dengan hukum.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang hanya bertumpu pada penindakan hukum sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan. Penegakan hukum memang penting, tetapi penyelesaian yang berkelanjutan juga memerlukan solusi yang mampu menjawab realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Pentingnya Wilayah Pertambangan Rakyat

Salah satu instrumen yang disediakan oleh hukum Indonesia untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan negara adalah keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Melalui WPR, negara memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan secara legal dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Keberadaan WPR pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan bahwa aktivitas pertambangan rakyat memiliki peran ekonomi yang tidak dapat diabaikan.

Dengan adanya penetapan WPR yang jelas, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh legalitas melalui mekanisme yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, pemerintah dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan agar tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Karena itu, percepatan penetapan dan pengembangan wilayah pertambangan rakyat menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kewajiban untuk mematuhi hukum.

Negara Tidak Boleh Hanya Menindak

Dalam negara hukum, penegakan hukum merupakan hal yang mutlak. Akan tetapi, hukum juga harus dijalankan dengan memperhatikan tujuan keadilan dan kemanfaatan. Ketika masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin, negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru apabila tidak diimbangi dengan penyediaan solusi yang realistis.

Masyarakat perlu diberikan akses terhadap informasi, pendampingan, serta mekanisme legal yang memungkinkan mereka menjalankan kegiatan pertambangan secara sah. Dengan kata lain, negara tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat beralih dari aktivitas yang tidak memiliki legalitas menuju aktivitas yang berada dalam koridor hukum. Pendekatan semacam ini akan lebih efektif dibandingkan sekadar memutus mata pencaharian masyarakat tanpa memberikan alternatif yang jelas.

Tanggung Jawab Lingkungan Tidak Boleh Diabaikan

Di sisi lain, legalisasi pertambangan rakyat juga tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap praktik pertambangan yang merusak lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan kerusakan lahan, pencemaran air, serta gangguan terhadap ekosistem yang pada akhirnya juga merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap upaya legalisasi dan pembinaan pertambangan rakyat harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila didukung oleh kebijakan yang tepat serta komitmen semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Mencari Jalan Tengah

Persoalan pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah tidak dapat diselesaikan hanya dari sudut pandang hukum semata ataupun semata-mata melalui pendekatan ekonomi. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum, kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian, serta kewajiban bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan aparat penegak hukum di Kalimantan Tengah sesungguhnya telah melakukan berbagai langkah untuk menata aktivitas pertambangan rakyat. Penertiban terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Di sisi lain, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga mendorong pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan.

Berbagai forum koordinasi, sosialisasi, serta pembahasan mengenai percepatan legalisasi pertambangan rakyat juga telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan rakyat tidak hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan ekonomi yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah, tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap aktivitas pertambangan, serta belum meratanya akses terhadap legalitas usaha pertambangan menjadi faktor yang menyebabkan persoalan ini belum sepenuhnya terselesaikan.

Karena itu, jalan tengah yang paling rasional adalah mempercepat penyediaan ruang legal bagi masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap aktivitas pertambangan rakyat. Penegakan hukum tetap harus dilakukan terhadap aktivitas yang melanggar ketentuan, namun pada saat yang sama masyarakat juga perlu diberikan akses yang lebih mudah untuk beralih ke kegiatan pertambangan yang legal dan bertanggung jawab.

Dengan pendekatan yang seimbang tersebut, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang selalu berhadapan dengan hukum, melainkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya alam yang sah, tertib, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, tujuan yang hendak dicapai bukan hanya kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup.

Penutup

Pertambangan rakyat merupakan realitas sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sebagian masyarakat Kalimantan Tengah. Di balik aktivitas tersebut terdapat kebutuhan ekonomi yang nyata, tetapi juga terdapat kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Karena itu, penyelesaian persoalan pertambangan rakyat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah secara legal dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, tujuan hukum bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks pertambangan rakyat, keadilan tersebut dapat diwujudkan melalui keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.