Kepmen ESDM No. 363.K/MB.01/MEM.B/2026 Berlaku, Siapa yang Diuntungkan?

JurnalPost.com - Pemerintah kembali mengubah formula Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel. Perubahan terbaru tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 363.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 11 September 2026 dan mulai berlaku pada 15 September 2026.

Salah satu perubahan paling penting terdapat pada corrective factor (CF) bijih nikel kadar rendah atau limonit, yang merupakan bahan baku utama sejumlah fasilitas pengolahan dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL).

Untuk bijih dengan kadar nikel atau Ni 1,2 persen atau lebih rendah, pemerintah menetapkan CF sebesar 14 persen. Angka tersebut kemudian turun satu persen setiap terjadi penurunan kadar Ni sebesar 0,1 persen.

Perubahannya cukup besar.

Dalam formula sebelumnya, bijih dengan kadar Ni 1,2 persen secara perhitungan memiliki CF sekitar 26 persen. Dengan demikian, perubahan terbaru memangkas CF sebesar 12 poin persentase.

Pemerintah juga mengubah CF mineral ikutan kobalt. Untuk bijih dengan kadar Ni 1,2 persen atau lebih rendah, CF kobalt ditetapkan sebesar 17 persen, sedangkan sebelumnya berada pada level 30 persen.

Apa Dampaknya terhadap Harga?

Perubahan formula tersebut langsung memengaruhi perhitungan HPM bijih nikel kadar rendah.

Menggunakan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel periode kedua September 2026, Shanghai Metals Market (SMM) menghitung HPM bijih dengan kadar Ni 1,2 persen berdasarkan formula baru berada di kisaran US$24,89 per wet metric ton (wmt).

Dengan formula sebelumnya, nilainya berada di sekitar US$44,97/wmt.

Secara matematis, terjadi penurunan sekitar 45 persen.

Namun, angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati.

HPM adalah harga patokan yang digunakan dalam mekanisme penjualan mineral dan perhitungan sejumlah kewajiban. HPM tidak selalu identik dengan harga transaksi aktual antara penambang dan pembeli.

SMM, misalnya, mencatat harga rata-rata CIF bijih nikel Indonesia berkadar Ni 1,2 persen sekitar US$27/wmt pada 17 September 2026. Artinya, sebelum formula baru diberlakukan, harga pasar aktual sudah berada jauh di bawah angka HPM berdasarkan formula lama.

Karena itu, tidak tepat jika penurunan HPM sekitar 45 persen langsung diterjemahkan sebagai penurunan biaya pembelian smelter sebesar 45 persen.

Lalu, Siapa yang Mendapat Manfaat?

Dilihat dari mekanisme kebijakan, industri pengolahan berbasis HPAL memperoleh ruang keekonomian yang lebih besar karena bahan baku utamanya, yakni limonit, memiliki harga patokan yang lebih rendah.

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyambut perubahan tersebut. Ketua FINI Arief Perdanakusumah menyatakan struktur harga limonit yang lebih terjangkau dapat membantu melindungi industri HPAL dari risiko tekanan operasional dan arus kas.

Pemerintah sendiri menyatakan perubahan formula dilakukan agar bijih tetap ekonomis ketika masuk ke fasilitas pengolahan, meskipun dampaknya tetap akan dievaluasi.

Namun, manfaat kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi smelter.

Penambang bijih kadar rendah juga menghadapi situasi yang lebih kompleks.

Di satu sisi, turunnya HPM berpotensi menurunkan basis harga bijih yang dijual. Di sisi lain, formula yang lebih mendekati harga pasar dapat meningkatkan daya serap limonit yang sebelumnya kurang ekonomis untuk ditambang atau diproses.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) bahkan menilai formula yang lebih sesuai dengan keekonomian limonit berpotensi meningkatkan pemanfaatan cadangan bijih kadar rendah dan memperbesar penyerapannya oleh fasilitas HPAL.

Artinya, menyimpulkan bahwa penambang pasti dirugikan juga terlalu sederhana.

Dampaknya akan berbeda untuk setiap perusahaan, tergantung kadar bijih, biaya produksi, jarak pengangkutan, kadar air, harga transaksi aktual, struktur kontrak dengan smelter, hingga volume penjualan.

Jangan Hanya Melihat Harga Bijih

Menurut saya, perubahan ini memperlihatkan adanya upaya mencari titik keseimbangan baru antara keekonomian pertambangan dan keberlangsungan industri pengolahan.

Selama ini perdebatan hilirisasi nikel sering berhenti pada dua kepentingan: penambang menginginkan harga bijih yang memberikan margin memadai, sedangkan smelter membutuhkan harga bahan baku yang memungkinkan fasilitas pengolahan tetap ekonomis.

Formula baru memberi ruang lebih besar bagi pengolahan limonit melalui HPAL. Tetapi keberhasilan kebijakan tersebut tidak seharusnya diukur hanya dari turunnya biaya bahan baku smelter.

Ada pertanyaan yang lebih penting: apakah perubahan tersebut pada akhirnya menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia?

Untuk menjawabnya, dampak kebijakan perlu dilihat setelah berjalan dalam periode yang cukup.

Pemerintah dapat membandingkan beberapa indikator sebelum dan sesudah perubahan formula, antara lain harga transaksi aktual bijih limonit, volume penjualan, tingkat produksi tambang, utilisasi smelter HPAL, profitabilitas industri pertambangan dan pengolahan, investasi baru, penyerapan tenaga kerja, nilai ekspor produk hilir, serta penerimaan negara.

Aspek penerimaan negara menjadi penting karena perubahan HPM juga berhubungan dengan basis perhitungan pajak dan royalti. Reuters melaporkan formula baru dapat menurunkan harga patokan sekaligus sebagian kewajiban fiskal yang terkait dengan bijih kadar rendah. APNI karena itu mendorong evaluasi terhadap harga realisasi, volume perdagangan, dan penerimaan negara setelah kebijakan berjalan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang diuntungkan tidak cukup dijawab dengan melihat siapa yang membeli dan siapa yang menjual bijih.

Yang lebih relevan adalah melihat bagaimana nilai ekonomi nikel dibagi sepanjang rantai produksinya.

Jika harga limonit yang lebih realistis membuat cadangan kadar rendah dapat ditambang, smelter tetap beroperasi, investasi hilir berlanjut, lapangan kerja tercipta, dan penerimaan negara secara keseluruhan meningkat, kebijakan itu memiliki dampak ekonomi yang lebih luas.

Sebaliknya, apabila perubahan hanya memindahkan sebagian margin dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya tanpa meningkatkan nilai tambah secara keseluruhan, maka formula tersebut perlu kembali dievaluasi.

Karena itu, jawabannya belum cukup hanya dengan mengatakan smelter untung atau tambang rugi.

Data beberapa bulan setelah penerapan formula baru akan jauh lebih menentukan untuk melihat bagaimana keuntungan, biaya, dan nilai tambah sebenarnya terbagi dalam industri nikel Indonesia.