Islam Moderat dalam Politik Luar Negeri RI di Timur Tengah pada Era SBY

JurnalPost.com - Sejak awal pemerintahan Soekarno hingga Joko Widodo saat ini, landasan politik luar negeri Indonesia tidak pernah mengalami perubahan, yakni didasarkan oleh UUD 1945 dan Pancasila, serta mengusung prinsip Bebas-Aktif dalam arah kebijakan luar negerinya. Meskipun landasan politik Indonesia bersifat statis, kebijakan luar negeri Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan ideologi pemimpinnya. Di era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Indonesia mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Dengan perubahan yang cukup baik, Presiden SBY memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menciptakan identitas internasional yang baru sebagai bentuk image building Indonesia di panggung internasional.

Identitas internasional baru yang dibangun oleh SBY yaitu identitas yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kebijakan luar negerinya. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia memproyeksikan Islam moderat ke dalam kebijakan luar negerinya dengan mendukung peran aktif OKI, setelah pada pemerintahan sebelumnya peran OKI tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan cenderung dikesampingkan. Dalam masa pemerintahannya, SBY banyak melibatkan pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan Islam. Hal itu dibuktikan dari adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu dengan ormas Islam sebagai masyarakat sipil, yakni NU dan Muhammadiyah. Kerjasama yang dilakukan berupa pelaksanaan kegiatan ICIS (International Conference of Islamic Scholars) yang merupakan konferensi antara ulama dan ilmuwan muslim dan WPF (World Peace Forum) yang merupakan forum perdamaian. Selain itu, terdapat program Interfaith Dialogue dan Alliance of Civilizations yang merupakan kerjasama antara Kemlu dan Kemenag (Arfino, 2020).

Islam moderat yang dijadikan SBY sebagai salah satu kebijakan luar negerinya bukan tanpa alasan. Terdapat faktor idiosinkratik yang juga menyertainya, dimana hal ini dikarenakan SBY merupakan sosok yang cukup akrab dengan syariat-syariat Islam karena beliau pernah menjadi santri dan mengenyam pendidikan di pesantren (Purwono, 2016). Sehingga tak heran jika Ia memiliki rasa tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, Islam juga dilihat sebagai salah satu bentuk diplomasi dalam berhubungan dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara Islam seperti Timur Tengah.

Pada dasarnya, hubungan Indonesia dengan Timur Tengah sudah terjalin dengan baik sejak kemerdekaan Indonesia, dimana pada saat itu Palestina menjadi salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara baru. Bahkan hingga saat ini, hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah masih berjalan dengan baik, dibuktikan dengan banyaknya kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh keduanya. Salah satu alasan mengapa hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah terlihat cukup harmonis dan memiliki hubungan kerjasama yang baik adalah karena adanya kesamaan identitas, yakni identitas Islam. Kesamaan identitas inilah yang kemudian menciptakan kepentingan nasional dan ideologi yang sejalan, sehingga tujuan keduanya akan lebih mudah dicapai.

Timur Tengah dikenal sebagai sebuah kawasan yang sering kali mengalami dinamika konflik. Dalam hal ini, Indonesia memiliki peran aktif untuk membantu negara-negara Timur Tengah menyelesaikan konflik sehingga dapat turut serta menciptakan perdamaian. Secara tidak langsung, hal ini seperti sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai negara muslim untuk saling membantu sesama muslim di negara lain. Bahkan, Barat juga mendukung kebijakan Islam moderat karena hal itu dilihat sebagai salah satu peluang bagi Indonesia untuk bisa menjadi mediator antara negara-negara Barat dengan Timur Tengah. Pada kenyataannya, Indonesia sebagai negara demokratis dengan nilai-nilai Islam berhasil menghubungan kedua negara, dimana pada saat Presiden Amerika Serikat, George W. Bush datang ke Indonesia, Presiden SBY mengajukan permohonan untuk menghentikan serangan AS terhadap Irak. Selain itu, Indonesia juga diundang oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas untuk menghadiri pertemuan yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk membahas mengenai solusi terhadap konflik Israel-Palestina.

Di samping itu, kebijakan Islam moderat yang diakui Indonesia tidak sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Prinsip politik luar negeri RI yang bebas-aktif dirasa kurang sejalan dengan kebijakan Islam moderat. Dalam kasus Israel-Palestina, Indonesia cenderung menunjukkan keberpihakannya dengan Palestina, hal itu dilakukannya sebagai bentuk persamaan identitas, tetapi tentunya ini tidak selaras dengan prinsip bebas-aktifnya yang berkomitmen untuk tidak berpihak pada negara manapun. Selain itu, sikap inkonsisten Indonesia juga dapat dilihat dari respon Indonesia yang sempat menyetujui pemberian sanksi terhadap Iran terkait pengembangan nuklir, dan memilih abstain pada pertemuan ketiga akibat adanya tekanan politik (Falahi, 2013). Sikap ambivalensi inilah yang kemudian membuat Indonesia sulit untuk menjalankan sikap netralitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan Islam moderat ini tidak dapat digunakan secara umum, tetapi jika arah tujuan kebijakannya adalah negara-negara Timur Tengah, maka keputusan yang diambil oleh Presiden SBY dengan menjadikan Islam moderat sebagai kebijakan luar negeri untuk menciptakan kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah maka dirasa sudah cukup tepat.

Oleh: Okta Herlina Putri Prodi: Ilmu Hubungan Internasional Universitas: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

REFERENSI Arfino, Bimo. (2020). Analisis Faktor Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55378/1/BIMO%20ARFINO.FISIP.pdf Falahi, Ziyad. (2013). Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah. Padang: Andalas Journal of International Studies. Vol 2 No 1 (Mei Tahun 2013). http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/18/17 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2007). Presiden SBY : Indonesia Berperan Aktif Bagi Penyelesaian Konflik Timur Tengah. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_sby_indonesia_berperan_aktif_bagi_penyelesaian_konflik_timur_tengah Purwono, Andi. (2016). Faktor-faktor Pendorong Penggunaan Islam Moderat sebagai Identitas Baru Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 2004-2014. Semarang: Jurnal Sosio Dialektika. Vol.1 No. 2 Tahun 2016. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/download/1711/1782