TEHERAN, JurnalPost.com – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyebut tercapainya perjanjian perdamaian final bergantung pada berhentinya pendekatan maksimalis serta sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai berubah-ubah dan kontradiktif.
Pernyataan itu disampaikan Araghchi dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, pada Jumat (29/5), sebagaimana disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran.
Dalam percakapan tersebut, Araghchi menegaskan Iran tetap berpegang pada pembelaan terhadap hak-haknya yang tidak dapat dicabut serta kepentingan sah negaranya.
Araghchi juga mengecam retorika bernada ancaman yang dilontarkan AS terhadap Oman. Ia menyebut langkah Iran dan Oman dalam mengelola lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan hukum internasional, serta sejalan dengan kepentingan masyarakat internasional.
Percakapan telepon itu berlangsung dua hari setelah Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan keras dalam rapat kabinet yang dihadiri media. Trump mengatakan tidak ada satu negara pun yang boleh memiliki kendali atas Selat Hormuz.
“Selat Hormuz merupakan perairan internasional, dan Oman harus bertindak sama seperti negara-negara lainnya atau kami akan menghancurkan mereka. Jika mereka memahami hal itu, mereka akan baik-baik saja,” kata Trump.
Secara terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent melalui unggahan di media sosial pada Kamis (28/5), memperingatkan bahwa AS akan menjatuhkan sanksi secara agresif terhadap Oman jika negara tersebut membantu Iran membangun sistem pungutan bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Iran sendiri telah memperketat kendali atas Selat Hormuz sejak 28 Februari. Kebijakan itu diambil setelah Iran melarang pelayaran aman bagi kapal-kapal yang dimiliki atau berafiliasi dengan Israel dan AS, menyusul serangan gabungan Israel-AS terhadap wilayah Iran. (Xinhua)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda