Ini Sikap KNPI Bulukumba, Pemda Beri Peringatan PT. PP. LONSUM

JURNALPOST.com, Bulukumba -- Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. PP. London Sumatra (LONSUM) Indonesia Tbk kepada karyawan/buruh PT. PP. LONSUM yang korban sebanyak 119 orang itu. Sesuai realita sekarang belum menemukan titik terang, seperti pernyataan Wakil Bupati Bulukumba Tomi Satria Yulianto katanya akan mengusir PT. PP. LONSUM dari Bulukumba.

Diungkapkan pada saat menerima aspirasi Karyawan di Kantor Bupati beberapa hari yang lalu. Saat itu karyawan melakukan unjuk rasa menunut pembayaran bonus tahuan karyawan yang di PHK. Ini juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat termasuk pemuda.

Issu ini merespon baik Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Bulukumba Hardi Mangkubumi menyampaikan Apresiasinya kepada Pemerintah daerah untuk memberikan warning kepada PT. PP. LONSUM. Ia mengapresiasi langkah yang akan di ambil oleh Pemda jika PT. PP. LONSUM tidak membayar bonus tahunan karyawan yang di PHK, maka Pemda akan mengusir Lonsum dari Bulukumba.

"Saya pikir, sikap pemerintah untuk mengusir PT. PP. LONSUM adalah langkah tepat. Juga menggingat sumbangsi PT. PP. LONSUM khususnya jalanan yang ada sekitar perkebunan karet itu, mobil pengankut karet hanya merusak jalan tapi enggang memperbaikinya, apalagi banyak masyarakat sekarang resah atas keberadaan PT. PP. LONSUM dengan kasus baru-baru ini perusahaan melakukan PHK tanpa dasar," ungkap Hardi saat dikonfirmasi Jumat 25 Agustus 2017.

Hardi melanjutkan, bahwa terkait anggapan masyarakat ketika PT. PP. LONSUM di usir dari Bulukumba maka akan banyak warga yang kehilangan pekerjaan, itu pernyataan yang keliru. "Justru bagi saya jika PT. PP. LONSUM tidak ada di Bulukumba maka semakin mudah bagi Pemda untuk mengelola sendiri dengan mekanisme BUMD, jadi karyawan sebelumnya tetap akan bisa bekerja," kata Hardi.

Lanjut Hardi, ia menegaskan, bahwa terkait adanya oknum yang mengatas namakan KNPI itu sama sekali merusak citra organisasi kepemudaan. Pemuda itu harus tampil di garda terdepan membela hak-hak warga yang tersalimi, bukan menjadi anjing kapitalis.

"Apapun alasan PT. PP. LONSUM itu sama sekali tidak bisa dibenarkan, mereka harus bertanggung jawab terhadap hak-hak yang dituntut oleh karyawan yang di PHK. Kedepan tidak menutup kemungkinan karyawan yang masih terdaftar di PT. PP. LONSUM itu, kemungkinan akan mengalami hal yang sama seperti karyawan yang di PHK. Olehnya itu kita dukung langkah tegas pemerintah daerah terhadap PT. PP. LONSUM. KNPI akan bersama warga yang tersalimi, kami tidak ada konpromi dengan Perusahaan yang menyensarakan masyarakat," tegas Hardi.

Selain itu Muh. Ashar Sekretaris KNPI Bulukumba menambahkan, bahwa terkait dengan mediasi yang dilakukan Pemda itu terkesan diabaikan oleh PT. PP. LONSUM, dan memang wajar Pemda harus bersikap tegas. "Bukan kah kita ketahui bersama PT. PP. LONSUM sudah melanggar regulasi pemerintah dan buat apa PT. PP. LONSUM dibina di Bulukumba kalau tidak patut terhadap pemerintah. Seperti pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU) dan masih banyak lainnya, ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," kata Ashar.

"Sudah berapa lama PT. PP. LONSUM mengambil keuntungan di Bulukumba, itu sudah lama pak. Maka saya tegaskan tidak ada alasan untuk tidak dibayarakan hak karyawan yang di PHK secara sepihak. Dan saya kira Pemda juga memikirkan matang-matang sebelum mengeluarkan statement tidak akan terima lagi PT. PP. LONSUM ketika ada masalahnya kemudian datang mengadu di Pemda, jika PT. PP. LONSUM tidak patut terhadap regulasi pemerintah, Pemda tidak segang-segang mengusir PT. PP. LONSUM tutup Ashar.(Rls/Baslam)