JURNALPOST.com, Bulukumba -- Wakil Bupati Bulukumba, Tomi Satria Yulianto, mengungkapkan PT Lonsum telah melakukan Pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU), dalam hal inj PT. PP. London Sumatra (LONSUM) Indonesia Tbk, Estate Balombessie dan Estate Palangisang, Bulukumba.
Tomi menyampaikan hal tersebut saat menerima aspirasi mantan karyawan/buruh Lonsum di teras Kantor Bupati Bulukumba beberapa minggu yang lalu.
Wakil Bupati juga mengungkapkan, Lonsum bukan lagi perusahaan kecil. LONSUM merupakan perusahaan yang cukup besar dan sudah lama di Bulukumba, namun sayangnya, sampai hari ini belum ada sumbangsih terhadap perbaikan jalan.
"Lonsum tahunya hanya merusak jalan ketika masuk mobil pengangkut karetnya," ungkap Tomi.
Tidak hanya itu, menurutnya, status PT. PP. LONSUM sekarang juga ilegal. Ini karena perusahaan itu melanggar regulasi Pemerintah Daerah (Pemda), yang mengamanahkan, penanaman pohon karet di PT. PP. LONSUM yang seharusnya sungai kecil, jaraknya yang bisa ditanami pohon karet hanya 50 m, sementara sungai besar 100 m.
Tim Advokasi Ex Karyawan Lonsum, Muh. Basri Lampe, mengatakan, kasus PT. PP. LONSUM seperti yang disampaikan wakil Bupati Bulukumba, Tomi Satria, menunjukkan Lonsum tidak lagi patut terhadap regulasi pemerintah.
"Lonsum lebih baik angkat kaki dari Bulukumba," tegasnya.
Basri melanjutkan, Pemda harus serius menyelesaikan kasus ini.
"Melihat realita sekarang, kasus ini diduga tidak diperhatikan lagi, baik organisasi kepemudaan maupun pemerintah. Ini kan sudah hampir satu bulan selesainya demo di Kantor Bupati sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah," beber Basri.(Rls)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda