Inflasi Indonesia 2026: Antara Target dan Realitas

Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen, yakni antara 1,5 hingga 3,5 persen.

Namun, bagi ekonom, persoalannya bukan sekadar apakah inflasi masih berada dalam batas sasaran, melainkan bagaimana arah pergerakannya dan bagaimana masyarakat membentuk ekspektasi terhadap harga pada masa mendatang.

Bergerak Naik di Dalam Koridor

Sepanjang 2026, inflasi Indonesia mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Inflasi sempat mencapai 3,34 persen pada Juni, kemudian turun menjadi 2,88 persen pada Juli seiring membaiknya pasokan pangan.

Namun, inflasi kembali meningkat pada Agustus menjadi 3,19 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,31 persen.

Secara bulanan, Juli mencatat deflasi sebesar 0,14 persen, sebelum berbalik menjadi inflasi 0,21 persen pada Agustus. Harga daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan harga pada bulan tersebut.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama inflasi dengan andil sebesar 1,13 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,63 persen, disusul transportasi sebesar 0,58 persen.

Sementara itu, komponen pangan bergejolak atau volatile food tercatat mengalami inflasi sebesar 6,24 persen.

Perkembangan lain yang perlu dicermati adalah inflasi inti, yaitu indikator yang relatif lebih mencerminkan tekanan permintaan dan ekspektasi inflasi dibandingkan perubahan harga musiman.

Inflasi inti meningkat menjadi 2,92 persen pada Agustus, tertinggi sejak Maret 2023. Kondisi ini perlu diwaspadai karena inflasi inti cenderung lebih persisten dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikendalikan.

Berbeda dengan harga pangan yang banyak dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan, inflasi inti dapat mencerminkan tekanan harga yang lebih luas, termasuk perubahan biaya produksi, upah, serta ekspektasi masyarakat.

Apabila kenaikan tersebut berlangsung terus-menerus, risiko munculnya efek putaran kedua atau second-round effect terhadap harga dan upah juga dapat meningkat.

Risiko inflasi ke depan belum sepenuhnya mereda. Harga komoditas global diperkirakan mulai menurun, tetapi masih berada di atas tingkat tahun sebelumnya. Di sisi lain, potensi fenomena El Niño dapat mengganggu produksi padi dan komoditas hortikultura.

Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia disebut telah menaikkan BI-Rate masing-masing sebesar 25 basis poin sebanyak dua kali pada Juni, sebelum mempertahankannya pada level 5,75 persen.

Meski demikian, kebijakan suku bunga tidak selalu efektif untuk mengatasi inflasi yang bersumber dari gangguan pasokan.

Kenaikan BI-Rate dapat membantu menjaga ekspektasi inflasi, mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, dan mengendalikan permintaan. Namun, langkah tersebut tidak secara langsung menurunkan harga cabai atau daging ayam yang meningkat akibat gangguan cuaca dan distribusi.

Karena itu, penguatan pasokan pangan, perbaikan sistem logistik, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas harga.

Pasar Kerja yang Masih Kokoh

Di tengah tekanan inflasi, pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif positif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

Penambahan lapangan kerja sebanyak 1,896 juta orang juga melampaui pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai 1,862 juta orang.

Meskipun selisihnya relatif kecil, kondisi tersebut memberikan sinyal bahwa penyerapan tenaga kerja masih berlangsung.

Namun, apabila pertumbuhan angkatan kerja pada masa mendatang melampaui penciptaan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran berpotensi kembali meningkat dan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Selain jumlah lapangan kerja, kualitas pekerjaan juga perlu mendapatkan perhatian.

Jumlah pekerja informal mencapai 87,74 juta orang, jauh lebih besar dibandingkan pekerja formal yang berjumlah 59,93 juta orang.

Pekerja informal tetap termasuk dalam kategori penduduk bekerja. Namun, sebagian di antaranya menghadapi persoalan ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan perlindungan sosial, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pasar tenaga kerja nasional.

Tingkat pengangguran yang relatif rendah masih dapat disertai persoalan setengah pengangguran, produktivitas rendah, dan ketidakpastian pendapatan di sektor informal.

Membaca Lewat Teori: Kurva Phillips dan Peran Ekspektasi

Hubungan antara perkembangan inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja dapat dianalisis melalui teori kurva Phillips yang diperluas dengan ekspektasi atau expectations-augmented Phillips curve.

Pendekatan yang dikembangkan Milton Friedman dan Edmund Phelps ini menjelaskan bahwa inflasi aktual tidak hanya dipengaruhi kondisi pasar tenaga kerja, tetapi juga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi pada masa mendatang.

Sejumlah penelitian di Indonesia menemukan adanya hubungan timbal balik atau trade-off antara inflasi dan pengangguran, meskipun pola hubungan tersebut dapat berubah seiring waktu.

Dalam jangka pendek, hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran cenderung lebih terlihat. Namun, dalam jangka panjang, penyesuaian ekspektasi inflasi dapat melemahkan hubungan tersebut.

Perkembangan globalisasi dan teknologi juga dapat memengaruhi hubungan tradisional antara inflasi dan pengangguran.

Secara sederhana, ketika pekerja dan pelaku usaha memperkirakan harga barang dan jasa akan meningkat, mereka cenderung menyesuaikan keputusan ekonominya.

Pekerja dapat menuntut kenaikan upah nominal untuk mempertahankan daya beli atau upah riil. Sementara itu, perusahaan berpotensi menaikkan harga jual guna menjaga margin keuntungan di tengah perkiraan meningkatnya biaya produksi.

Apabila kondisi tersebut berlangsung secara luas, ekspektasi kenaikan harga dapat turut mendorong inflasi aktual.

Fenomena ini dikenal sebagai mekanisme self-fulfilling expectation, yaitu keadaan ketika ekspektasi yang terbentuk justru ikut mendorong terjadinya kondisi yang diperkirakan.

Dalam jangka pendek, terdapat mekanisme tambahan yang menjelaskan hubungan inflasi dan pengangguran.

Ketika inflasi aktual ternyata lebih tinggi daripada perkiraan, upah nominal yang telah disepakati sebelumnya belum tentu langsung mengalami penyesuaian.

Akibatnya, biaya tenaga kerja secara riil dapat menurun sementara. Perusahaan kemudian memiliki peluang untuk meningkatkan produksi dan perekrutan tenaga kerja, sehingga pengangguran berpotensi turun di bawah tingkat alaminya.

Namun, pengaruh tersebut tidak berlangsung secara permanen.

Ketika ekspektasi inflasi mulai menyesuaikan, pekerja dan perusahaan akan kembali menyesuaikan upah serta harga. Dalam jangka panjang, tingkat pengangguran cenderung kembali menuju tingkat alaminya, sementara inflasi dapat bertahan pada tingkat yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu, bank sentral memiliki kepentingan besar untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Cermin dari Data Indonesia

Sejumlah indikator ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang dapat dibaca melalui kerangka teori tersebut, meskipun belum cukup untuk membuktikan adanya hubungan sebab-akibat secara langsung.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2026 tercatat meningkat menjadi 118,5 dari 116,8 pada bulan sebelumnya.

Indeks ketersediaan lapangan kerja juga mengalami peningkatan dari 101,1 menjadi 104,1.

Pada saat yang sama, rasio konsumsi terhadap pendapatan meningkat menjadi 74,2 persen, sedangkan proporsi pendapatan yang ditabung turun menjadi 15,8 persen.

Data tersebut dapat mengindikasikan bahwa optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kesempatan kerja masih terjaga.

Ketika masyarakat merasa lebih yakin terhadap pekerjaan dan pendapatannya, kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi juga dapat menguat.

Peningkatan permintaan kemudian berpotensi memberikan ruang bagi kenaikan harga, terutama apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan pasokan barang dan jasa.

Risiko tersebut menjadi lebih besar ketika terjadi gangguan produksi pangan, distribusi barang, atau pasokan energi.

Namun, terdapat dua catatan penting dalam membaca hubungan antara inflasi dan pasar tenaga kerja Indonesia.

Pertama, sebagian tekanan inflasi sepanjang tahun ini berasal dari faktor penawaran, seperti perubahan harga pangan dan komoditas global.

Faktor-faktor tersebut tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui kurva Phillips yang berfokus pada hubungan antara inflasi, ekspektasi, dan kondisi aktivitas ekonomi.

Kedua, data pengangguran yang digunakan berasal dari survei Februari 2026, sedangkan perubahan inflasi yang dianalisis terjadi pada Juni hingga Agustus.

Perbedaan periode tersebut membuat penurunan pengangguran pada Februari tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penyebab kenaikan inflasi pada bulan-bulan berikutnya.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, diperlukan analisis tambahan terhadap perkembangan upah, inflasi inti, ekspektasi inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja pada periode yang sebanding.

Data ketenagakerjaan Agustus dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai perubahan pasar kerja selama periode tersebut.

Menjaga Jangkar Ekspektasi

Teori kurva Phillips yang diperluas dengan ekspektasi memberikan pelajaran penting dalam pengelolaan inflasi.

Selama masyarakat meyakini bahwa inflasi akan tetap terkendali dan kembali menuju sasaran, kenaikan harga sementara akibat cuaca atau gejolak komoditas global tidak selalu berkembang menjadi kenaikan harga dan upah secara terus-menerus.

Sebaliknya, apabila inflasi terus bergerak mendekati batas atas sasaran dan ekspektasi masyarakat ikut meningkat, tekanan harga dapat menjadi semakin persisten.

Dalam kondisi tersebut, kredibilitas kebijakan moneter berisiko melemah, sementara biaya ekonomi untuk menurunkan inflasi pada masa mendatang dapat menjadi lebih besar.

Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan kombinasi kebijakan yang saling mendukung.

Bank Indonesia perlu menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan kestabilan ekspektasi, sedangkan pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta kesiapan menghadapi risiko iklim seperti El Niño.

Komunikasi kebijakan yang konsisten dan mudah dipahami masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari kemampuan mempertahankan angka dalam rentang sasaran, tetapi juga dari kemampuan menjaga daya beli masyarakat, stabilitas pasar kerja, dan keyakinan terhadap arah perekonomian.

Inflasi yang terkendali bukan sekadar persoalan mencapai target statistik, melainkan memastikan bahwa realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat tetap sejalan dengan tujuan kebijakan.