Hardiknas dan Paradoks Pendidikan: Prodi Ditutup, Fondasi Ilmu Kian Rapuh

Penulis: Ervan Hasan Harun (Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, Sekolah Vokasi Universitas Negeri Gorontalo)

JurnalPost.com - Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi tampak, di permukaan, sebagai langkah rasional. Negara memang perlu memastikan investasi pendidikan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan. Namun, jika kebijakan ini tidak dibaca secara lebih utuh, terutama dalam konteks krisis kualitas input mahasiswa, maka ia berisiko menjadi solusi yang menyasar gejala, bukan akar masalah.

Kita sedang menghadapi situasi yang lebih mendasar: melemahnya fondasi akademik lulusan pendidikan menengah. Indikasinya terlihat dari anjloknya capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa kelas XII, serta realitas di kampus, banyak mahasiswa baru datang tanpa penguasaan dasar-dasar matematika, fisika, kimia, bahkan literasi sejarah dan wawasan kebangsaan. Ini bukan sekadar persoalan “minat” atau “pilihan jurusan yang tidak relevan”, melainkan problem sistemik dalam rantai pendidikan nasional.

Jika ditarik lebih jauh, penutupan prodi bisa menjadi kebijakan yang simplistis bila tidak disertai diagnosis yang tepat. Apakah benar sebuah program studi menjadi tidak relevan karena tidak dibutuhkan industri? Atau karena lulusannya tidak kompeten akibat lemahnya fondasi akademik sejak awal? Di sinilah letak persoalan krusial: kita berpotensi mengorbankan disiplin ilmu tertentu, padahal yang sebenarnya bermasalah adalah kualitas pembelajaran sebelum mahasiswa masuk perguruan tinggi.

Kita perlu jujur bahwa banyak program studi, terutama di bidang sains dasar dan humaniora, memang tidak selalu memiliki “link and match” jangka pendek dengan pasar kerja. Namun, disiplin-disiplin ini justru menjadi fondasi bagi inovasi jangka panjang. Negara-negara maju tidak menutup program studi fisika atau sejarah hanya karena tidak langsung menghasilkan tenaga kerja siap pakai; mereka memperkuatnya sebagai basis peradaban dan ilmu pengetahuan. Jika Indonesia mengambil jalan sebaliknya, kita berisiko terjebak dalam jebakan ekonomi berpendapatan menengah (middle-income trap), karena kekurangan kapasitas riset dan inovasi fundamental.

Lebih jauh lagi, fenomena mahasiswa baru yang lemah dalam basic science menunjukkan adanya disrupsi serius dalam ekosistem pendidikan. Perguruan tinggi dipaksa “menambal” kekurangan yang seharusnya sudah selesai di bangku sekolah. Akibatnya, kurikulum menjadi tidak efisien: dosen harus mengulang materi dasar, sementara capaian pembelajaran tingkat tinggi terabaikan. Dalam situasi seperti ini, menutup prodi bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi juga mempersempit ruang perbaikan.

Yang dibutuhkan justru pendekatan yang lebih komprehensif. Pertama, reformasi pendidikan menengah harus menjadi prioritas, khususnya penguatan literasi numerasi dan sains. Tanpa ini, kualitas mahasiswa baru akan terus menurun, apa pun program studinya. Kedua, perlu ada mekanisme matrikulasi atau bridging program yang serius di perguruan tinggi, bukan sekadar formalitas. Ketiga, evaluasi prodi sebaiknya berbasis pada kualitas penyelenggaraan dan kontribusi keilmuan, bukan semata-mata pada serapan pasar kerja jangka pendek.

Selain itu, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam mendefinisikan “relevansi”. Relevansi tidak selalu berarti keterkaitan langsung dengan industri hari ini, tetapi juga kemampuan suatu disiplin ilmu untuk membentuk cara berpikir kritis, analitis, dan adaptif, kompetensi yang justru semakin penting di era disrupsi teknologi. Ironisnya, kemampuan-kemampuan ini justru banyak dibangun melalui pendidikan dasar sains dan humaniora yang kini mulai terpinggirkan.

Dalam konteks ini, penurunan nilai TKA dan lemahnya fondasi keilmuan mahasiswa baru seharusnya menjadi alarm utama. Ia menandakan bahwa masalah kita bukan pada “terlalu banyak prodi yang tidak relevan”, tetapi pada rapuhnya struktur pengetahuan yang menopang seluruh sistem pendidikan. Menutup prodi tanpa memperbaiki fondasi ini ibarat merapikan atap rumah yang retak, sementara pondasinya terus ambles.

Pada akhirnya, kebijakan pendidikan tidak bisa didorong hanya oleh logika efisiensi ekonomi jangka pendek. Ia harus berpijak pada visi jangka panjang tentang peradaban bangsa. Jika tidak, kita berisiko melahirkan generasi yang “siap kerja” dalam arti sempit, tetapi miskin daya pikir, lemah dalam analisis, dan tidak mampu menciptakan masa depan baru. Pertanyaannya bukan sekadar: prodi mana yang harus ditutup?

Melainkan: apakah kita sedang membangun sistem pendidikan yang benar-benar menghasilkan manusia berilmu, atau sekadar tenaga kerja yang mudah tergantikan?

Ervan Hasan Harun (Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, Sekolah Vokasi Universitas Negeri Gorontalo)