Mewaspadai Lonjakan Harga Pangan: Menjaga Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo

Oleh: Herwin Mopangga Ekonom Universitas Negeri Gorontalo dan Ketua ISEI Cabang Gorontalo

JurnalPost.com - Di tengah perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik yang berkepanjangan, serta stagnansi ekonomi nasional, Provinsi Gorontalo justru menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026 tetap berada pada jalur positif. Kinerja ekspor komoditas unggulan seperti jagung, produk perikanan, kelapa dan turunannya, serta wood pellet mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja.

Namun di balik capaian tersebut, terdapat persoalan klasik yang terus berulang dan belum sepenuhnya teratasi, yakni inflasi pangan. Persoalan ini sesungguhnya jauh lebih serius dibanding sekadar kenaikan harga beberapa komoditas di pasar tradisional. Inflasi pangan merupakan ancaman langsung terhadap daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan rumah tangga, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagaimana pernah saya tuliskan dalam kolom opini Gorontalo Post 22 April 2024, dimana inflasi pangan terjadi ketika harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan yang tidak terkendali akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga produsen karena meningkatnya biaya produksi, distribusi, dan pemasaran. Pada akhirnya kondisi tersebut mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi daerah.

BPS dalam berita resmi statistik 01 Juli 2026 merilis bahwa inflasi Gorontalo masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap episode inflasi tinggi selalu berkaitan dengan gejolak harga beras, cabai rawit, bawang merah, tomat, minyak goreng, telur ayam ras, dan ikan segar. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur inflasi Gorontalo masih sangat dipengaruhi oleh faktor pasokan (supply side inflation).

Perkembangan terbaru juga memperlihatkan kecenderungan yang perlu diwaspadai. Berdasarkan pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sejumlah komoditas pangan strategis mengalami tekanan harga akibat berkurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan musiman. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan berbagai instansi terkait terus melakukan pemantauan pasar serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan.

Ancaman yang lebih besar sesungguhnya datang dari sisi produksi. Memasuki musim kemarau 2026, sejumlah sentra pertanian padi dan hortikultura di beberapa kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo mulai menghadapi risiko keterbatasan air irigasi. Sebagian petani memilih menunda masa tanam karena khawatir mengalami gagal panen akibat menurunnya debit air dan meningkatnya ketidakpastian cuaca.

Kondisi tersebut menjadi sinyal awal yang tidak boleh diabaikan. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan luas tanam hari ini sering kali akan berubah menjadi kenaikan harga pangan beberapa bulan kemudian. Ketika produksi menurun sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, pasar akan merespons melalui kenaikan harga. Inilah yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai supply shock atau guncangan pasokan.

Persoalannya menjadi semakin penting karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur perekonomian Gorontalo. Ketika harga pangan naik lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka daya beli akan melemah. Rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok kelas menengah rentan menjadi pihak yang paling terdampak karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Dalam situasi seperti ini, inflasi pangan tidak hanya menjadi masalah statistik ekonomi, tetapi berubah menjadi persoalan kesejahteraan sosial. Kenaikan harga beras sebesar beberapa persen mungkin terlihat kecil dalam laporan ekonomi, tetapi bagi rumah tangga miskin dan rentan, kenaikan tersebut dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, bahkan gizi keluarga.

Karena itu, pengendalian inflasi pangan harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan daerah yang strategis. Pendekatan yang hanya berfokus pada operasi pasar dan intervensi jangka pendek tidak akan cukup menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.

Langkah pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kapasitas produksi pangan daerah. Investasi pada rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pemanfaatan teknologi pertanian adaptif terhadap perubahan iklim, serta penyediaan benih unggul menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini pangan dan inflasi berbasis data. Informasi mengenai curah hujan, luas tanam, kondisi irigasi, stok pangan, distribusi, dan perkembangan harga harus terintegrasi sehingga kebijakan dapat diambil sebelum terjadi lonjakan harga.

Ketiga, penguatan cadangan pangan daerah perlu menjadi prioritas. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi, tetapi juga kemampuan menjaga ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan produksi akibat cuaca ekstrem atau bencana alam. Keempat, diversifikasi pangan lokal harus terus didorong. Gorontalo memiliki potensi jagung, umbi-umbian, sagu, pisang, dan berbagai komoditas lokal lainnya yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap beberapa jenis pangan tertentu. Diversifikasi konsumsi sekaligus menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Pengendalian inflasi pangan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Upaya stabilisasi harga tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau intervensi sesaat, tetapi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas produksi pertanian, perbaikan sistem distribusi, pengembangan cadangan pangan daerah, serta peningkatan efisiensi rantai pasok dari produsen hingga konsumen. Tanpa pembenahan struktural tersebut, gejolak harga pangan akan terus berulang dan menjadi salah satu hambatan utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Persoalan inflasi pangan menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan kondisi kelas menengah dan aspiring middle class di Gorontalo. Kelompok ini sering dianggap relatif aman secara ekonomi karena memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang lebih baik dibanding kelompok miskin. Namun dalam praktiknya, mereka justru menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Berbeda dengan rumah tangga miskin yang memperoleh berbagai program perlindungan sosial pemerintah, sebagian besar kelas menengah dan aspiring middle class harus menanggung sendiri seluruh kenaikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam struktur pengeluaran rumah tangga Gorontalo, pangan masih menyerap porsi yang cukup besar. Ketika harga beras, cabai, bawang merah, ikan, telur, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya meningkat, ruang fiskal rumah tangga langsung menyempit. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan berbagai pengeluaran rutin lainnya seperti biaya transportasi, biaya informasi dan komunikasi, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan kesehatan keluarga yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bagi kelompok aspiring middle class, yaitu rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kelas rentan tetapi belum benar-benar mapan secara ekonomi, tekanan tersebut dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya sliding down effect atau penurunan status ekonomi. Pendapatan yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai tergerus oleh kenaikan harga pangan dan biaya hidup lainnya. Akibatnya kemampuan menabung, berinvestasi, bahkan membiayai pendidikan anak menjadi semakin terbatas.

Dari perspektif makroekonomi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Ketika daya beli masyarakat melemah, konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar pembentuk PDRB Gorontalo akan mengalami perlambatan. Rumah tangga cenderung mengurangi belanja nonpangan, menunda pembelian barang tahan lama, mengurangi aktivitas rekreasi, hingga membatasi pengeluaran jasa. Pada akhirnya sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa pendidikan, dan berbagai usaha mikro kecil akan ikut merasakan dampaknya.

Karena itu, pengendalian inflasi pangan sesungguhnya bukan hanya agenda menjaga stabilitas harga, melainkan juga strategi mempertahankan kekuatan kelas menengah sebagai motor utama konsumsi domestik. Semakin kuat daya beli kelas menengah, semakin besar kemampuan perekonomian daerah untuk tumbuh secara berkelanjutan. Sebaliknya, apabila inflasi pangan terus menggerus pendapatan riil masyarakat, maka risiko perlambatan ekonomi akan semakin besar meskipun produksi dan ekspor daerah menunjukkan kinerja yang positif Pada akhirnya, mewaspadai dan mengantisipasi lonjakan harga pangan bukan sekadar agenda pengendalian inflasi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga ketahanan ekonomi daerah. Ketika pangan stabil, daya beli terjaga dan daya beli terjaga, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh. Saat konsumsi tetap tumbuh, fondasi pertumbuhan ekonomi Gorontalo akan menjadi jauh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.