Ekonomi Raja Ampat Harus Tumbuh Tanpa Menghancurkan Alam

Oleh: Krinon Dorcelin Ayeri Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih

JurnalPost.com - Sebagai mahasiswi asal Papua, saya sudah sering mendengar bahwa Raja Ampat adalah salah satu kebanggaan terbesar kami di Papua. Dunia internasional mengenal Raja Ampat sebagai “The Last Paradise on Earth” karena keindahan laut dan kekayaan hayatinya, namun di sisi lain, pembangunan tidak selalu berpihak pada alam. Dorongan untuk meningkatkan ekonomi daerah kini membuat izin pertambangan kembali menjadi pembahasan serius saat ini. Sejak kecil saya tumbuh dengan cerita bahwa laut dan hutan merupakan sumber kehidupan dan jantung budaya kami sebagai orang Papua; karena itu, setiap ancaman terhadap alam kami terasa seperti ancaman terhadap diri kami sendiri. Di titik ini muncul pertanyaan penting: apakah pertambangan adalah jalan yang tepat untuk masa depan Raja Ampat?

Sebagai kepulauan, Raja Ampat memiliki luas 46.108 km² yang memuat sekitar 1.800 pulau besar dan kecil (Portal Kabupaten Raja Ampat). Raja Ampat juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati terrestrial yang terdiri atas 874 spesies tumbuhan, 9 di antaranya merupakan spesies endemik dan 6 spesies dilindungi; dengan 360 spesies merupakan jenis pohon (Raja Ampat Geopark). Tidak hanya hayati terrestrial, Raja Ampat juga memiliki 75% spesies terumbu karang di seluruh dunia. Ini berarti Raja Ampat memiliki peran penting bagi kelangsungan spesies tumbuhan dan hewan.

Ekonomi Raja Ampat selama ini justru bertumbuh karena alamnya yang terjaga. Pariwisata berbasis masyarakat, perikanan tradisional, dan usaha kecil seperti homestay telah memberikan manfaat langsung bagi warga lokal. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Raja Ampat dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan meningkatnya pariwisata. Ini menegaskan bahwa laut, tumbuhan, dan pepohonan di sana bukan hanya kebanggaan, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat. Ketika alam terancam, maka ekonomi masyarakat pun ikut terancam.

Contoh nyata dapat dilihat dalam penelitian tentang rencana pertambangan nikel di Pulau Gag. Dalam jurnal “Analisis Dampak Pertambangan Nikel PT X di Pulau Gag: Risiko Lingkungan dan Peluang Ekonomi” karya Nur Salmaida Sangadji dan Albert Gamot Malau, dijelaskan bahwa pulau kecil memiliki ruang ekologis yang sangat terbatas sehingga perubahan lingkungan sedikit saja dapat berdampak besar terhadap keseimbangan ekosistem. Aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat seharusnya tidak dilakukan, apalagi analisis terbaru menunjukkan bahwa rencana pertambangan nikel di wilayah ini berpotensi mengganggu ekosistem darat dan laut sekaligus. Terumbu karang, biota laut, dan kawasan pesisir yang menjadi sumber hidup masyarakat adat berada di posisi paling rentan terdampak. Jika satu pulau saja sudah menunjukkan potensi kerusakan sebesar itu, maka dapat dibayangkan bagaimana jika seluruh Raja Ampat mengalami hal serupa. Menurut saya, ini bukan peringatan yang dilebih-lebihkan, tetapi alarm nyata yang seharusnya membuat kita mempertimbangkan dampaknya dengan serius.

Jika pertambangan terus dilakukan, masyarakat adat dan nelayan di Raja Ampat akan menjadi pihak pertama dan paling berat menanggung dampaknya karena mereka bergantung pada laut yang bersih untuk mencari ikan dan mengembangkan usaha pariwisata lokal. Pencemaran air dan rusaknya terumbu karang dapat menghilangkan sumber makanan sekaligus mata pencaharian utama masyarakat lokal. Ketika perusahaan tambang mengambil keuntungan besar, warga yang tinggal di tanah ini justru berisiko kehilangan hak dan masa depan mereka sendiri. Kondisi seperti ini tidak hanya mengancam ekonomi tetapi juga hak masyarakat Papua atas tanah adat mereka.

Suara masyarakat menjadi bukti bahwa ancaman tersebut benar-benar nyata. Dalam wawancara dengan warga Pulau Gag, mereka menyampaikan rasa takut dan ketidakpastian karena khawatir suatu hari akan kehilangan tempat tinggal serta hak mereka atas tanah adat. Mereka hidup dalam kekhawatiran bahwa laut yang selama ini menjadi sumber makanan dapat tercemar dan tidak lagi dapat menjadi tumpuan hidup. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pertambangan tidak hanya merusak alam, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan identitas masyarakat Papua. Mereka tidak meminta hal yang berlebihan; mereka hanya ingin tetap hidup di tanah yang telah merawat mereka turun-temurun.

Persoalan pertambangan di Raja Ampat juga menjadi perhatian di tingkat nasional. Organisasi lingkungan seperti Greenpeace telah menyuarakan penolakan dengan alasan bahwa kerusakan yang terjadi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Di sisi lain, masih ada pihak yang mendukung pertambangan dengan alasan peningkatan ekonomi, dan perdebatan antara organisasi masyarakat serta aktivis lingkungan sempat ramai diperbincangkan di ruang publik. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait pertambangan tidak boleh diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Masa depan Raja Ampat tidak bisa ditentukan hanya oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarakat di dalamnya.

Pemerintah harus mengubah cara pandang yang selama ini hanya melihat keuntungan instan dari tambang. Raja Ampat sudah memiliki potensi pariwisata yang mendunia, dan sektor ini justru mampu menghidupkan masyarakat tanpa menghancurkan alam yang menjadi modal utama. Dukungan terhadap usaha kecil seperti homestay, perikanan lestari, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dapat membuat masyarakat Papua menjadi pelaku utama dalam ekonomi daerahnya sendiri. Keberhasilan kawasan konservasi dan pengelolaan wisata berbasis adat di beberapa kampung telah membuktikan bahwa masyarakat mampu menjaga alam sambil menjalankan ekonomi. Ini adalah model yang sebenarnya perlu diperkuat, bukan dihapus oleh industrialisasi yang hanya menguntungkan pihak luar. Hasilnya memang tidak secepat pertambangan, tetapi jika kita membandingkan dengan keuntungan jangka panjang, saya rasa model ini jauh lebih aman bagi masa depan dan tidak menimbulkan ancaman kerusakan yang akan kita sesali nanti.

Tanggung jawab pemerintah sekarang adalah memastikan pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Masyarakat adat harus dilibatkan karena merekalah pemilik sah tanah dan lautan di Raja Ampat. Transparansi dalam proses perizinan tambang menjadi hal yang penting agar tidak terjadi keputusan yang merugikan masyarakat. Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang menghormati alam dan budaya masyarakat Papua yang memandang alam sebagai ibu yang memberi hidup. Maka dari itu, kesejahteraan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan tentang masa depan Papua.

Saya mungkin belum pernah menginjakkan kaki di Raja Ampat, tetapi sebagai orang Papua saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat itu tetap utuh dan indah. Alam di sana bukan hanya pemandangan indah bagi wisatawan, tetapi rumah bagi banyak kehidupan yang telah menyatu dengan tradisi masyarakat adat. Jika laut dan hutan dihancurkan, maka hilang pula sejarah dan masa depan yang ingin kami wariskan. Pembangunan ekonomi dapat terus dikejar dengan cara yang lebih bijak tanpa harus mengorbankan alam yang telah merawat kami selama ini. Saya percaya, kemajuan sejati adalah ketika alam tetap bernapas dan rakyatnya tetap hidup dengan damai di tanahnya sendiri. Raja Ampat sudah kaya. Tugas kita adalah menjaga agar kekayaan itu tidak hilang selamanya.

Oleh: Krinon Dorcelin Ayeri Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih