JurnalPost.com - Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan melalui hak pilihnya. Setiap suara yang diberikan mencerminkan partisipasi politik warga negara sekaligus menjadi bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, pelaksanaan demokrasi elektoral tidak terlepas dari berbagai ketentuan hukum yang memengaruhi hasil akhir pemilihan. Salah satunya adalah penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang menentukan apakah suara yang diperoleh partai politik dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan menjelang Pemilu 2029. Masyarakat dihadapkan pada dua kepentingan yang tidak selalu berjalan beriringan, yakni kebebasan menentukan pilihan politik berdasarkan aspirasi pribadi dan kemungkinan suara yang diberikan tidak menghasilkan keterwakilan di DPR.
Kondisi inilah yang memperlihatkan adanya dua mata pisau dalam memilih partai politik. Di satu sisi, pemilihan umum menjamin kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik. Di sisi lain, sistem ambang batas berpotensi membatasi konversi suara menjadi kursi parlemen.
Hak Pilih sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Secara konstitusional, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Prinsip tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai sarana partisipasi masyarakat sekaligus penghubung antara kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui pemilihan anggota DPR, masyarakat memberikan mandat politik kepada wakil-wakil yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi publik, menjalankan fungsi legislasi, menyusun anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, memilih partai politik bukan sekadar menentukan organisasi politik yang disukai, melainkan juga menentukan arah kebijakan negara melalui lembaga perwakilan.
Perkembangan hukum pemilu turut menunjukkan adanya penguatan hak politik masyarakat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan tersebut membuka kesempatan yang setara bagi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa dibatasi persentase perolehan kursi atau suara tertentu.
Meskipun demikian, penghapusan ambang batas pencalonan presiden berbeda dengan pengaturan ambang batas parlemen. Keduanya memiliki objek pengaturan dan konsekuensi hukum yang berbeda dalam sistem pemilu.
Ambang Batas Parlemen dan Persoalan Suara yang Tidak Terwakili
Penerapan ambang batas parlemen menjadi salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia.
Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa partai politik peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 4 persen suara sah nasional agar dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
Ketentuan tersebut membawa konsekuensi terhadap partai politik yang memperoleh dukungan masyarakat, tetapi gagal mencapai persentase minimal yang ditentukan.
Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,80 persen suara sah nasional. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 5.878.777 suara atau sekitar 3,87 persen.
Meskipun mendapatkan dukungan jutaan pemilih, kedua partai tersebut tidak memperoleh kursi DPR karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Secara keseluruhan, terdapat sepuluh partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas pada Pemilu 2024. Berdasarkan penjumlahan perolehan suara partai-partai tersebut, sebanyak 17.304.303 suara sah tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.
Jumlah tersebut menunjukkan adanya persoalan proporsionalitas dalam sistem pemilu, khususnya berkaitan dengan hubungan antara suara masyarakat dan komposisi keterwakilan politik di tingkat nasional.
Perlu dipahami bahwa suara yang tidak menghasilkan kursi DPR bukan berarti suara tersebut tidak sah. Suara tetap diakui sebagai bagian dari hasil pemilihan umum, tetapi tidak diperhitungkan dalam mekanisme pembagian kursi DPR karena ketentuan ambang batas.
Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keabsahan pilihan masyarakat, melainkan pada bagaimana sistem hukum mengakomodasi pilihan tersebut menjadi keterwakilan politik.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Sistem Pemilu
Persoalan ambang batas parlemen telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Namun, penerapannya pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma dan besaran ambang batas berdasarkan persyaratan yang ditentukan Mahkamah.
Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penetapan ambang batas parlemen tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik praktis.
Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan dasar akademik, metode penghitungan yang rasional, serta dampaknya terhadap proporsionalitas keterwakilan masyarakat.
Mahkamah juga menekankan pentingnya menyeimbangkan tujuan penyederhanaan partai politik dengan upaya mengurangi jumlah suara sah yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi parlemen.
Perubahan ketentuan tersebut harus diselesaikan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029 dimulai, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna, termasuk partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR.
Hingga November 2026, pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen masih menjadi bagian dari perdebatan politik dan belum menghasilkan ketentuan baru yang resmi berlaku untuk Pemilu 2029.
Sejumlah gagasan telah muncul, mulai dari penurunan ambang batas menjadi 1 persen hingga usulan peningkatan menjadi 7 persen. Wacana penerapan ambang batas 5 persen juga mengemuka dalam komunikasi sejumlah partai politik.
Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan dua kepentingan utama. Kelompok yang mendukung ambang batas lebih tinggi menekankan pentingnya efektivitas parlemen dan stabilitas pemerintahan, sedangkan pihak yang menghendaki ambang batas lebih rendah menilai bahwa keterwakilan masyarakat harus mendapatkan perlindungan lebih besar.
Kedua pendekatan tersebut perlu dikaji secara objektif agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan partai politik tertentu, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dalam pemilihan umum.
Dilema antara Pilihan Politik dan Keterwakilan Masyarakat
Persoalan demokrasi tidak berhenti pada keberhasilan suatu partai politik memperoleh kursi parlemen. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana partai politik mampu menjalankan fungsi representasinya.
Survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada pada angka 46,2 persen.
Survei tersebut juga mencatat bahwa 47,2 persen responden merasa tidak terwakili oleh partai politik, sedangkan 29,9 persen menyatakan merasa terwakili.
Temuan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan politik.
Secara konseptual, keterwakilan politik tidak dapat diukur hanya berdasarkan keberadaan partai politik di parlemen. Kualitas representasi juga ditentukan oleh kemampuan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya, menjaga akuntabilitas, dan memenuhi tanggung jawab publik.
Dalam konteks tersebut, pemilih menghadapi dilema. Memilih partai politik dengan dukungan elektoral besar dapat meningkatkan kemungkinan suara berkontribusi pada perolehan kursi DPR, tetapi tidak otomatis menjamin kesesuaian kebijakan partai dengan aspirasi pemilih.
Sebaliknya, memilih partai politik yang dianggap paling sesuai dengan prinsip dan pandangan pribadi merupakan bentuk pelaksanaan kebebasan politik, meskipun terdapat kemungkinan partai tersebut tidak memenuhi ambang batas parlemen.
Oleh sebab itu, keputusan memilih seharusnya tidak hanya didasarkan pada kalkulasi peluang memperoleh kursi, tetapi juga mempertimbangkan integritas, rekam jejak, program, dan komitmen partai politik terhadap kepentingan masyarakat.
Pentingnya Pendidikan Politik Menjelang Pemilu 2029
Menghadapi Pemilu 2029, peningkatan literasi politik dan pemahaman terhadap hukum pemilu menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa pilihan politik memiliki konsekuensi yang dipengaruhi oleh sistem pemilu, termasuk ketentuan ambang batas parlemen.
Pemahaman tersebut dapat dibangun melalui pendidikan politik yang menekankan pentingnya mengenali visi dan misi partai, menilai rekam jejak calon legislatif, serta memahami mekanisme penentuan kursi DPR.
Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk mengawasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU Pemilu merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa aturan yang ditetapkan tidak mengabaikan kepentingan pemilih.
Namun, tanggung jawab memperbaiki kualitas demokrasi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk menghasilkan pengaturan pemilu yang rasional, proporsional, transparan, dan sesuai dengan prinsip konstitusional.
Pada saat yang sama, partai politik harus meningkatkan kualitas kaderisasi, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta membangun hubungan yang lebih substantif dengan masyarakat.
Penutup
Memilih partai politik pada Pemilu 2029 akan menjadi bagian penting dari pelaksanaan hak konstitusional masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kebebasan memilih perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai sistem hukum yang mengatur bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi keterwakilan politik.
Dua mata pisau dalam memilih partai politik memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara kedaulatan rakyat dan mekanisme pembatasan dalam sistem pemilu.
Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan politik secara bebas. Di sisi lain, penerapan ambang batas parlemen dapat menyebabkan sebagian suara sah tidak menghasilkan kursi DPR.
Oleh karena itu, pembaruan hukum pemilu perlu diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara efektivitas kelembagaan parlemen dan perlindungan terhadap hak politik masyarakat.
Pemilu yang demokratis tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara secara tertib, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk menghasilkan keterwakilan yang adil dan bermakna.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih, melainkan juga oleh sejauh mana suara tersebut dihargai, diakomodasi, dan diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Daftar Pustaka
Komisi Pemilihan Umum. (2024). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E.
Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 414 ayat (1).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum.
Metro TV. (2024, 24 Maret). KPU Disebut Tak Bisa Berbuat Apa-apa Terkait 17,3 Juta Suara yang Terbuang. https://www.metrotvnews.com/read/N9nCn2d4-kpu-disebut-tak-bisa-berbuat-apa-apa-terkait-17-3-juta-suara-yang-terbuang
Kompas. (2026, 16 September). Pembahasan Ambang Batas Parlemen dalam Revisi UU Pemilu. Arsip Perpustakaan DPR RI. https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/20993
Investortrust. (2025, 11 November). Revisi UU Pemilu, Nasdem Usulkan Ambang Batas Parlemen 7%. https://investortrust.id/national/85212/revisi-uu-pemilu-nasdem-usulkan-ambang-batas-parlemen-7
Harian Jogja. (2026, 14 Oktober). Delapan Parpol Usulkan Perubahan Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 1 Persen. https://news.harianjogja.com/r-1274934/delapan-parpol-usulkan-perubahan-ambang-batas-parlemen-turun-jadi-1-persen
Poltracking Indonesia. (2026). Rilis Temuan Survei Nasional: Membaca Peta Elektoral dan Dinamika Partai Politik. https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-membaca-peta-elektoral-dinamika-partai-politik/
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda