JurnalPost.com - Subuh belum usai ketika perahu-perahu merapat di dermaga. Para istri nelayan sudah menunggu dengan baskom dan keranjang. Mereka memilah ikan, membersihkan, menjemur, lalu menjualnya ke pasar. Di antara mereka, ada ibu yang baru melahirkan dua atau tiga bulan lalu. Bayinya ditinggal di rumah bersama nenek. Ketika menangis, tidak jarang bayi diberi air gula, susu formula, atau pisang lumat.
Pemandangan ini akrab bagi bidan yang bertugas di kampung nelayan. Di sanalah pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif menghadapi tantangan tersendiri. Bukan semata-mata karena ibu tidak ingin menyusui, melainkan karena tuntutan ekonomi keluarga mengharuskannya segera kembali bekerja.
Di tengah aktivitas pesisir yang tidak pernah benar-benar berhenti, kebutuhan bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan kerap berbenturan dengan kenyataan sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga nelayan.
Angka Naik, Pesisir Tertinggal dari Perhatian
Secara nasional, pemberian ASI eksklusif menunjukkan perkembangan positif dalam jangka panjang. Data yang disampaikan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menunjukkan bahwa cakupan ASI eksklusif pada bayi berusia di bawah enam bulan meningkat dari 32 persen pada 2007 menjadi 68,6 persen pada 2023.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, proporsi ASI eksklusif pada bayi usia 0–5 bulan mencapai 68,6 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, cakupannya di perdesaan mencapai 72,9 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 65,3 persen.
Namun, angka rata-rata tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat tertentu. Capaian nasional tidak secara langsung menunjukkan bagaimana situasi pemberian ASI eksklusif pada keluarga nelayan yang menghadapi kondisi pekerjaan dan penghasilan berbeda dari masyarakat pada umumnya.
Berdasarkan indikator ASI eksklusif usia 0–5 bulan, masih sekitar tiga dari sepuluh bayi belum memperoleh ASI eksklusif. Sementara itu, indikator lain dalam SKI 2023 yang mengukur riwayat pemberian ASI eksklusif selama enam bulan menunjukkan capaian nasional sebesar 55,5 persen.
Perempuan pesisir memikul beban kerja yang khas. Mereka tidak hanya mengurus rumah tangga dan anak, tetapi juga terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi keluarga, mulai dari menyiapkan kebutuhan melaut hingga mengolah dan memasarkan hasil tangkapan.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat sekitar 3,9 juta perempuan terlibat dalam rantai produksi perikanan di Indonesia. Namun, pekerjaan mereka belum selalu memperoleh pengakuan yang setara.
Dalam sejumlah kasus, perempuan yang bekerja di sektor perikanan masih tercatat sebagai pengurus rumah tangga dalam dokumen kependudukan. Akibatnya, kontribusi ekonomi mereka berisiko tidak tercermin dalam pendataan pekerjaan maupun akses terhadap perlindungan sosial.
Mereka bekerja dan turut menopang ekonomi keluarga, tetapi belum selalu mendapatkan pengakuan sebagai pekerja.
Mengapa ASI Eksklusif Terputus di Kampung Nelayan?
Dari sudut pandang kebidanan, setidaknya terdapat empat faktor yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada keluarga nelayan.
Pertama, ibu harus segera kembali bekerja setelah melahirkan.
Penghasilan keluarga nelayan sangat bergantung pada musim, cuaca, dan hasil tangkapan. Ketika ikan melimpah, seluruh anggota keluarga sering kali terlibat dalam kegiatan pengolahan dan penjualan.
Dalam kondisi demikian, ibu yang baru melahirkan tidak selalu memiliki kesempatan untuk beristirahat dan mendampingi bayi secara penuh selama beberapa bulan.
Tuntutan ekonomi membuat sebagian ibu harus kembali bekerja meskipun masih berada dalam masa menyusui. Ketika ibu dan bayi terpisah dalam waktu cukup lama tanpa persiapan ASI perah yang memadai, pemberian ASI eksklusif menjadi semakin sulit dipertahankan.
Kedua, perlindungan hukum belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan pekerja informal.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan perlindungan bagi ibu bekerja.
Melalui Pasal 4, undang-undang tersebut mengatur hak cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama, dengan kemungkinan tambahan paling lama tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Regulasi tersebut juga mengatur kesempatan dan fasilitas yang layak bagi ibu untuk melakukan laktasi selama waktu kerja.
Namun, penerapan hak yang berkaitan dengan kewajiban pemberi kerja menghadapi persoalan tersendiri bagi perempuan pesisir yang bekerja secara mandiri atau dalam usaha keluarga.
Perempuan pengolah ikan, penjemur teri, dan pedagang ikan di pasar tidak selalu memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja.
Akibatnya, perlindungan cuti melahirkan dan fasilitas menyusui tidak otomatis dapat mereka nikmati sebagaimana pekerja di sektor formal.
Ketiga, kebiasaan memberikan makanan atau minuman sebelum ASI keluar masih ditemukan dalam masyarakat.
Dalam sejumlah keluarga, bayi yang menangis sering dianggap lapar sehingga segera diberikan air gula, madu, susu formula, atau makanan lain seperti pisang lumat.
Padahal, pemberian makanan atau minuman selain ASI tanpa indikasi medis sebelum bayi berusia enam bulan dapat mengganggu keberhasilan ASI eksklusif.
Penelitian Angga Sisca Rahadian dan Yuly Astuti yang dipublikasikan dalam Jurnal Promkes pada 2023 menemukan hubungan antara pemberian makanan atau minuman pralaktal dan kegagalan pemberian ASI eksklusif.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ibu yang memberikan makanan atau minuman pralaktal memiliki peluang sekitar 5,67 kali lebih tinggi untuk tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang tidak melakukannya, berdasarkan ukuran adjusted odds ratio dalam penelitian tersebut.
Temuan ini memperlihatkan pentingnya edukasi mengenai pemberian ASI sejak bayi dilahirkan, termasuk pemahaman bahwa tangisan bayi tidak selalu menandakan kekurangan ASI.
Keempat, lingkungan kerja perempuan pesisir belum mendukung kegiatan menyusui.
Dermaga, tempat pelelangan ikan, sentra pengolahan hasil laut, dan lapak penjemuran umumnya tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan ibu menyusui.
Ketersediaan ruang yang bersih dan nyaman untuk menyusui atau memerah ASI masih menjadi tantangan. Begitu pula akses terhadap tempat penyimpanan ASI perah yang aman.
Dalam kondisi tersebut, ibu harus membagi perhatian antara pekerjaan, kebutuhan ekonomi keluarga, dan tanggung jawab memberikan ASI kepada bayinya.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan ASI eksklusif bukan sekadar masalah pengetahuan atau kemauan ibu, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan kerja.
Menyusui Harus Didukung, Bukan Dibebankan kepada Ibu
Menyusui sering dianggap sebagai urusan pribadi seorang ibu. Padahal, keberhasilan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, lingkungan masyarakat, tenaga kesehatan, dan kebijakan pemerintah.
Bagi keluarga nelayan, terdapat setidaknya empat langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui.
Pertama, memperkuat konseling menyusui sejak masa kehamilan dengan melibatkan suami dan anggota keluarga.
Bidan perlu memberikan edukasi mengenai manfaat ASI eksklusif, risiko pemberian makanan terlalu dini, serta cara memerah dan menyimpan ASI secara aman.
Edukasi tidak cukup hanya diberikan kepada ibu. Suami, nenek, dan anggota keluarga lain yang terlibat dalam pengasuhan bayi juga perlu mendapatkan pemahaman yang sama.
Hal ini penting karena ketika ibu bekerja, keputusan mengenai makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi sering kali berada di tangan anggota keluarga yang menjaga bayi di rumah.
Dengan melibatkan keluarga sejak awal, dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif diharapkan menjadi lebih kuat.
Kedua, menghadirkan pojok laktasi di lingkungan kerja perempuan pesisir.
Pemerintah desa, pengelola pasar, dan dinas terkait dapat bekerja sama menyediakan fasilitas menyusui di tempat pelelangan ikan, sentra pengolahan hasil perikanan, maupun pasar ikan.
Fasilitas tersebut tidak harus dibangun dengan biaya besar. Ruang tertutup yang bersih, memiliki ventilasi memadai, kursi yang nyaman, akses air bersih, serta tempat mencuci tangan dapat menjadi langkah awal.
Apabila fasilitas digunakan untuk memerah dan menyimpan ASI, diperlukan pula sarana penyimpanan yang memenuhi ketentuan keamanan dan kebersihan.
Keberadaan fasilitas laktasi dapat membantu ibu tetap menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus mengabaikan kebutuhan menyusui bayinya.
Ketiga, memberikan pengakuan dan perlindungan sosial kepada perempuan nelayan.
Perempuan yang bekerja dalam rantai produksi dan pemasaran hasil perikanan perlu mendapatkan pengakuan atas kontribusi ekonominya.
Pengakuan tersebut penting untuk membuka akses yang lebih luas terhadap pendataan pekerjaan, program pemberdayaan, perlindungan sosial, dan fasilitas pendukung bagi ibu menyusui.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan bantuan ekonomi bagi ibu dari keluarga pekerja informal selama masa awal pengasuhan bayi, sesuai kebutuhan dan kemampuan program yang tersedia.
Tanpa dukungan penghasilan yang memadai, kesempatan beristirahat setelah melahirkan dapat menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan bagi perempuan pesisir.
Keempat, membentuk kelompok pendukung ASI di kampung nelayan.
Kelompok pendukung dapat melibatkan bidan desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, serta ibu yang memiliki pengalaman memberikan ASI eksklusif.
Melalui kelompok tersebut, ibu menyusui dapat berbagi pengalaman, mendapatkan informasi yang benar, dan memperoleh dukungan ketika menghadapi kesulitan dalam proses menyusui.
Pendampingan berbasis komunitas juga dapat membantu mengurangi praktik pemberian makanan atau minuman terlalu dini yang masih dipengaruhi kebiasaan keluarga.
Kehadiran kelompok pendukung ASI menjadi penting karena perubahan perilaku kesehatan lebih mudah dibangun ketika mendapat dukungan dari lingkungan terdekat.
Dari Dermaga, untuk Generasi Bahari
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menegaskan hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif sejak anak dilahirkan hingga berusia enam bulan. Pemberian ASI kemudian dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun dengan disertai makanan pendamping ASI.
Pemenuhan hak tersebut tidak seharusnya hanya menjadi perhatian di lingkungan kerja formal atau fasilitas kesehatan perkotaan.
Dukungan terhadap ibu menyusui juga harus menjangkau dermaga, pasar ikan, sentra pengolahan hasil laut, dan rumah-rumah panggung di kampung nelayan.
Perempuan pesisir memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Namun, peran tersebut tidak boleh membuat kebutuhan kesehatan ibu dan bayi terabaikan.
Diperlukan kerja sama antara tenaga kesehatan, keluarga, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberian ASI eksklusif.
Anak-anak pesisir merupakan bagian dari generasi penerus yang kelak akan menjaga dan mengembangkan kehidupan masyarakat bahari.
Memastikan mereka memperoleh ASI eksklusif sejak awal kehidupan merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan masa depan mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberian ASI eksklusif bukan hanya tanggung jawab seorang ibu. Dukungan terhadap ibu menyusui merupakan tanggung jawab bersama yang harus hadir hingga ke wilayah pesisir.
Tentang Penulis
Epifania Margarida F.G merupakan mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
NIM: P102261024
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda