Dari Menara Gading ke Ruang Publik: Menghidupkan Kembali Militansi Intelektual

Ismail Rumadan
Ketua Umum Pemuda ICMI

JurnalPost.com - Indonesia tidak sedang kekurangan orang pintar. Yang semakin terasa justru adalah kelangkaan keberanian orang-orang terdidik untuk berdiri ketika ilmu, kebenaran, dan kepentingan publik membutuhkan suara.

Perguruan tinggi bertambah, doktor dan profesor terus lahir, pusat-pusat riset berkembang, seminar berlangsung hampir setiap hari, dan publikasi ilmiah terus diproduksi. Di atas kertas, bangsa ini semestinya semakin kaya pengetahuan dan semakin matang dalam menghadapi persoalan. Namun kenyataan tidak selalu bergerak searah.

Ketika korupsi terus menggerogoti institusi, ketika hukum dipersoalkan karena menjauh dari rasa keadilan, ketika pengelolaan sumber daya alam melahirkan konflik sosial dan kerusakan ekologis, ketika ketimpangan ekonomi masih lebar, ketika demokrasi semakin transaksional, dan ketika kebijakan publik tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya: apa yang dilakukan pemerintah?

Kita juga perlu bertanya: di manakah kaum cendekiawan?

Pertanyaan ini tentu bukan tuduhan bahwa seluruh akademisi diam. Banyak ilmuwan, ulama, peneliti, profesional, dan intelektual publik yang tetap bekerja dalam kesunyian, menyuarakan kritik, menghasilkan penelitian, dan membantu masyarakat. Namun kegelisahan yang lebih mendasar tetap ada: apakah besarnya sumber daya intelektual bangsa telah benar-benar menjadi kekuatan moral dan korektif dalam kehidupan publik?

Di sinilah metafora "menara gading" menemukan relevansinya.

Menara gading adalah ruang akademik yang tinggi, terhormat, penuh teori, metodologi, data, dan pengetahuan, tetapi kadang terlalu jauh dari denyut persoalan masyarakat. Dari dalam menara itu, realitas dibaca melalui jurnal, laporan, konferensi, dan diskusi. Semua itu penting. Bahkan tanpa ketelitian ilmiah, kritik mudah berubah menjadi opini tanpa dasar.

Namun ilmu kehilangan sebagian kemuliaannya ketika hanya berhenti sebagai pengetahuan.

Dalam Islam, ilmu bukan hanya alat untuk mengetahui. Ilmu adalah amanah.

Al-Qur'an menegaskan, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS az-Zumar [39]: 9). Ayat ini tidak semata-mata mengangkat derajat orang berilmu. Di dalamnya tersimpan konsekuensi moral: orang yang mengetahui tidak mungkin dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang tidak mengetahui.

Semakin dalam seseorang memahami persoalan, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menggunakan pengetahuan tersebut secara benar.

Karena itu pertanyaan seorang cendekiawan tidak boleh berhenti pada: apa yang saya ketahui?

Pertanyaan yang lebih berat adalah: apa yang saya lakukan setelah mengetahui?

Ilmu sebagai Amanah Sosial

Di sinilah kita perlu membedakan antara orang berpendidikan dan seorang cendekiawan.

Orang berpendidikan mempunyai kompetensi. Cendekiawan mempunyai kompetensi sekaligus kesadaran moral.

Seorang ahli hukum tidak cukup hanya memahami undang-undang. Pengetahuannya harus membuatnya peka ketika hukum kehilangan keadilan.

Seorang ekonom tidak cukup memahami pertumbuhan. Ia harus bertanya siapa yang menikmati pertumbuhan dan siapa yang tertinggal.

Seorang ahli pertambangan tidak cukup membicarakan produksi, cadangan, dan investasi. Ia juga harus memikirkan masyarakat sekitar tambang, keselamatan ekologis, serta kepentingan generasi mendatang.

Seorang ahli teknologi tidak cukup merayakan kecerdasan buatan. Ia harus memikirkan privasi, pengangguran, ketimpangan akses, dan konsentrasi kekuasaan digital.

Semakin tinggi ilmu, semakin berat amanah.

Krisis muncul ketika kompetensi tetap berkembang, tetapi kesadaran amanah melemah.

Profesor tetap profesor. Peneliti tetap menulis. Akademisi tetap hadir dalam seminar. Namun publik mulai bertanya: apakah pandangan yang disampaikan sungguh-sungguh lahir dari ilmu dan hati nurani, atau telah bercampur dengan kepentingan jabatan, proyek, jaringan politik, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan?

Di titik itulah kita berhadapan dengan apa yang dapat disebut sebagai krisis fungsional cendekiawan. Krisis tersebut bukan hilangnya orang pintar. Justru orang pintar semakin banyak. Yang melemah adalah fungsi moral dari kepintaran itu.

Ada ilmu, tetapi tidak selalu ada keberanian.

Ada analisis, tetapi tidak selalu ada keteguhan.

Ada kritik, tetapi belum tentu ada solusi.

Ada gelar, tetapi belum tentu ada integritas.

Tauhid dan Kemerdekaan Intelektual

Bagi seorang cendekiawan Muslim, persoalan ini seharusnya kembali kepada fondasi paling mendasar yaitu Tauhid. Tauhid tidak semata-mata pernyataan teologis bahwa Allah SWT adalah satu. Tauhid juga merupakan deklarasi pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah.

Jika hanya Allah yang absolut, maka tidak ada kekuasaan manusia yang boleh diabsolutkan.

Tidak ada pemimpin yang kebal kritik.

Tidak ada organisasi yang selalu benar.

Tidak ada partai yang boleh mengambil alih hati nurani.

Tidak ada jabatan yang layak dipertahankan dengan mengorbankan kebenaran.

Tidak ada kepentingan kelompok yang dapat ditempatkan di atas keadilan.

Di sinilah pemikiran Nurcholish Madjid tetap relevan. Salah satu pesan kuat Cak Nur adalah pentingnya membedakan antara yang benar-benar transendental dengan sesuatu yang sesungguhnya duniawi. Yang duniawi tidak boleh disakralkan. Institusi, kekuasaan, organisasi, ideologi, bahkan tafsir manusia harus selalu terbuka untuk diuji dan dikritik.

Semangat Tauhid dengan demikian sesungguhnya membentuk kemerdekaan intelektual.

Seorang cendekiawan bertauhid semestinya mampu berkata: jabatan penting, tetapi amanah lebih penting; kekuasaan perlu dihormati, tetapi kebenaran tidak boleh dikorbankan; organisasi perlu dijaga, tetapi kesalahan organisasi sendiri tetap harus dikoreksi.

Tauhid membuat manusia tidak mudah diperbudak oleh rasa takut kehilangan sesuatu yang bersifat sementara. Dari sinilah keberanian moral memperoleh fondasinya.

Militansi Bukan Fanatisme

Pada titik inilah gagasan militansi intelektual menjadi penting.

Kata militansi memang mudah disalahpahami. Ia sering dikaitkan dengan kekerasan, ekstremisme, atau fanatisme. Padahal militansi intelektual justru bertolak belakang dengan semua itu.

Militansi adalah keteguhan. Keteguhan mencari kebenaran. Keteguhan mempertahankan integritas. Keteguhan menjaga independensi berpikir. Keteguhan mengatakan yang benar berdasarkan ilmu sekalipun tidak populer.

Seorang intelektual yang militan bukan orang yang paling keras suaranya. Ia adalah orang yang paling konsisten menjaga integritas ketika ada harga yang harus dibayar.

Ia tidak mengubah kesimpulan ilmiah karena tekanan politik. Ia tidak menjual legitimasi akademik demi jabatan. Ia tidak menggunakan standar moral yang berbeda antara kawan dan lawan. Ia berani mengatakan bahwa lawannya benar apabila memang benar.

Sebaliknya, ia berani mengatakan bahwa kelompoknya sendiri salah apabila memang salah.

Al-Qur'an memberikan fondasi etik yang sangat tegas untuk sikap semacam ini. Dalam QS al-Ma'idah [5]: 8, Allah memperingatkan agar kebencian kepada suatu kelompok tidak mendorong kita berlaku tidak adil. Keadilan bahkan harus tetap ditegakkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak kita sukai.

Ini merupakan disiplin moral yang sangat berat. Sebab manusia lebih mudah mengkritik lawan daripada mengoreksi kawan sendiri. Kebenaran tidak mempunyai kartu anggota organisasi. Keadilan tidak mempunyai warna partai. Dan integritas tidak boleh berubah mengikuti pergantian kekuasaan.

Karena itu militansi intelektual harus dibedakan dengan fanatisme. Fanatisme merasa memiliki seluruh kebenaran. Militansi intelektual justru berani mempertahankan argumen sekaligus membuka dirinya untuk dikoreksi.

Fanatisme mudah membenci. Militansi intelektual tetap berusaha adil. Fanatisme menutup dialog. Militansi intelektual justru tumbuh melalui dialog.

Dari Transendensi Menuju Transformasi

Di sinilah gagasan Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik menemukan relevansinya. Kuntowijoyo membaca QS Ali Imran [3]: 110 melalui tiga kata kunci: humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Amar ma'ruf diterjemahkan sebagai humanisasi, yaitu mengangkat martabat manusia. Nahi munkar mengandung semangat liberasi, yaitu membebaskan manusia dari struktur yang menindas. Sedangkan tu'minuna billah memberi dimensi transendensi: seluruh aktivitas sosial tetap mempunyai orientasi kepada Allah SWT.

Tiga konsep tersebut sangat penting dalam membangun militansi intelektual Muslim. Tauhid tidak boleh berhenti sebagai kesalehan individual. Ia harus melahirkan keberanian melakukan humanisasi. Ia harus menumbuhkan keberpihakan terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan. Ia harus mendorong pembebasan dari kemiskinan, korupsi, diskriminasi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, transendensi harus berbuah transformasi. Cendekiawan Muslim tidak cukup hanya mengetahui bahwa ketidakadilan itu salah. Ia harus membantu menemukan jalan untuk mengatasinya.

Cendekiawan dan Kekuasaan

Hubungan antara intelektual dan kekuasaan selalu rumit. Tidak adil jika setiap akademisi yang bekerja bersama pemerintah langsung dianggap kehilangan independensi. Negara justru membutuhkan ilmuwan, ulama, teknokrat, ahli hukum, ekonom, dan profesional terbaik untuk membantu menghasilkan kebijakan yang rasional.

Persoalannya bukan apakah seorang cendekiawan dekat atau jauh dari kekuasaan. Persoalannya adalah apakah kedekatan tersebut menghilangkan kemampuan kritisnya. Cendekiawan boleh menjadi penasihat pemerintah. Boleh masuk birokrasi. Boleh membantu menyusun regulasi. Boleh memegang jabatan publik.

Namun satu kemampuan tidak boleh hilang: keberanian berkata bahwa sesuatu salah ketika memang salah. Prinsipnya sederhana:

Cendekiawan boleh dekat dengan kekuasaan, tetapi tidak boleh kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan.

Sebaliknya, berada di luar pemerintah juga tidak otomatis menjadikan seseorang objektif. Ada pula intelektual yang terjebak dalam oposisi permanen, menganggap segala kebijakan pemerintah pasti salah. Sikap demikian juga kehilangan independensi. Yang dibutuhkan adalah keterlibatan kritis yang independen. Mendukung ketika benar. Mengkritik ketika salah. Menawarkan solusi ketika ada kebuntuan.

Dalam sebuah hadis yang populer, Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa di antara jihad yang utama adalah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Pesan moralnya tidak sulit dipahami: kebenaran memiliki nilai lebih tinggi justru ketika menyampaikannya mengandung risiko.

Namun keberanian dalam Islam tidak identik dengan kegaduhan. Ia harus dibimbing ilmu, hikmah, kejujuran, dan adab.

Kritik Harus Naik Kelas

Masalah lain kehidupan intelektual kita adalah terlalu mudah merasa telah menunaikan tanggung jawab setelah mengkritik.

Ruang publik tidak kekurangan kritik. Yang sering kita kekurangan adalah arsitektur solusi. Karena itu cendekiawan tidak cukup menjadi komentator. Ia harus menjadi arsitek solusi.

Ketika mengatakan sebuah kebijakan salah, seorang cendekiawan harus berusaha menjelaskan apa masalahnya, apa datanya, apa penyebabnya, siapa aktornya, apa pilihan kebijakan yang tersedia, apa konsekuensinya, dan bagaimana alternatif tersebut dapat dijalankan.

Kritik harus naik kelas. Dari keluhan menjadi diagnosis. Dari diagnosis menjadi alternatif. Dari alternatif menjadi desain implementasi. Dan dari implementasi menuju evaluasi.

Bangsa tidak hanya membutuhkan ahli hukum yang menjelaskan kelemahan regulasi, tetapi juga mampu menawarkan perbaikannya.

Tidak hanya membutuhkan ekonom yang menunjukkan ketimpangan, tetapi juga menawarkan kebijakan fiskal dan ekonomi yang realistis. Tidak hanya membutuhkan ahli lingkungan yang mengabarkan kerusakan, tetapi juga mampu mendesain pembangunan yang tetap produktif tanpa menghancurkan daya dukung ekologis.

Inilah perbedaan antara intelektual komentator dan intelektual transformatif.

Islam, Indonesia, dan Kemanusiaan

Militansi intelektual Muslim Indonesia juga tidak boleh terjebak pada eksklusivisme.

Ahmad Syafii Maarif berkali-kali mengingatkan pentingnya mempertemukan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Ketiganya tidak seharusnya dipertentangkan.

Semakin dalam keislaman seseorang, semestinya semakin kuat keberpihakannya kepada keadilan dan kemanusiaan. Demikian juga bahwa, semakin kuat komitmennya terhadap Indonesia, semestinya semakin besar pula tanggung jawabnya menjaga kehidupan bersama dalam keberagaman.

Cendekiawan Muslim tidak hanya bertanggung jawab terhadap umat Islam. Ia mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa dan seluruh kemanusiaan. Di sinilah konsep rahmatan lil 'alamin memperoleh makna sosialnya.

Ilmu yang dibangun atas Tauhid tidak seharusnya menghasilkan kesombongan identitas. Ia semestinya melahirkan manfaat yang melampaui batas kelompok.

Keluar dari Budaya Seminar

Salah satu kebiasaan yang juga perlu dikoreksi adalah budaya merasa selesai setelah seminar. Seminar penting. Diskusi penting. Konferensi penting. Tetapi semua itu hanyalah instrumen. Jika seminar tentang korupsi berakhir dengan foto bersama, tetapi tidak menghasilkan gagasan korektif, maka pengetahuan berhenti pada seremoni.

Jika diskusi mengenai kerusakan lingkungan tidak melahirkan rekomendasi, maka ia mudah menjadi ritual intelektual. Dan jika kajian kebijakan tidak pernah sampai kepada pembuat kebijakan, maka ilmu terperangkap dalam ruangan.

Kita memerlukan budaya baru: Satu kajian, satu rekomendasi. Satu penelitian, satu kontribusi kebijakan. Dan satu diskusi, satu agenda tindak lanjut.

Dengan cara itulah menara gading memperoleh pintu menuju ruang publik.

Membangun Generasi Ulul Albab

Al-Qur'an memberi gambaran indah tentang ulul albab, manusia yang mempertemukan zikir dan pikir. Mereka mengingat Allah sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi (QS Ali Imran [3]: 190-191). Inilah model kecendekiawanan yang sangat relevan untuk zaman kita.

Kita membutuhkan generasi yang mampu mempertemukan kedalaman spiritual dengan ketajaman intelektual. Yang rajin berzikir tetapi juga tekun membaca data. Yang memahami Al-Qur'an tetapi juga memahami realitas. Yang beriman tetapi tidak anti-kritik. Yang modern tetapi tidak kehilangan orientasi moral. Yang kritis kepada kekuasaan tetapi tidak terjebak kebencian. Dan yang mencintai Islam sekaligus mencintai Indonesia.

Generasi seperti ini tidak akan lahir dari satu seminar atau satu pidato. Ia memerlukan kaderisasi. Generasi muda harus dilatih membaca secara serius, menulis, menganalisis, berargumentasi, berbicara di ruang publik, memahami kebijakan, berbeda pendapat, menerima koreksi, serta menjaga integritas ketika menghadapi tekanan.

Mereka tidak cukup dipersiapkan menjadi job seekers. Mereka harus tumbuh menjadi truth seekers, problem solvers, moral leaders, dan nation builders.

Saatnya Cendekiawan Kembali Berdiri

Sebuah bangsa tidak selalu mundur karena kekurangan orang pintar. Bangsa dapat mengalami kemunduran justru ketika orang-orang pintarnya memilih diam. Ketika mereka mengetahui persoalan tetapi memilih kenyamanan. Ketika jabatan mengalahkan amanah. Ketika akses kepada kekuasaan lebih penting daripada independensi. Ketika gelar akademik menjadi status sosial tetapi kehilangan tanggung jawab moral. Ketika kampus menghasilkan publikasi tetapi kehilangan suara nurani. Ketika ulama dan cendekiawan lebih takut kehilangan kedekatan daripada kehilangan integritas.

Karena itu saatnya kaum cendekiawan turun dari menara gading. Bukan untuk meninggalkan ilmu. Justru untuk membawa ilmu ke tempat yang paling membutuhkannya.

Ke tengah masyarakat. Ke ruang publik. Ke meja kebijakan. Ke hadapan kekuasaan. Dan ke wilayah-wilayah tempat keadilan dipertaruhkan.

Cendekiawan Muslim tidak harus menjadi musuh pemerintah. Namun ia juga tidak boleh menjadi stempel kekuasaan. Ia harus menjadi penjaga akal sehat, moralitas publik, dan kemaslahatan bangsa.

Tauhid memberikan orientasi.

Ilmu memberikan kemampuan.

Adab memberikan batas.

Integritas memberikan keteguhan.

Keberanian memberikan suara.

Keadilan memberikan arah perjuangan.

Solusi memberikan makna kepada kritik.

Kemaslahatan menjadi tujuan sosialnya, dan

Ridha Allah SWT menjadi orientasi tertingginya.

Sebab ilmu pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang kita ketahui. Ilmu adalah amanah mengenai apa yang kita lakukan setelah mengetahui.

Sejarah bangsa ini mungkin tidak akan mengingat berapa banyak seminar yang pernah kita hadiri, berapa gelar yang pernah kita miliki, atau seberapa dekat kita dengan pusat kekuasaan. Tetapi sejarah akan mencatat siapa yang memilih berdiri ketika kebenaran membutuhkan suara.

Ketika kekuasaan membutuhkan koreksi, ia berbicara. Ketika masyarakat membutuhkan jalan keluar, ia bekerja. Ketika kelompoknya sendiri keliru, ia tetap adil. Ketika integritasnya diuji, ia tidak menjual ilmu dan nuraninya.

Dan bagi seorang cendekiawan Muslim, ada kesadaran yang lebih dalam dari semua itu: suatu hari gelar, jabatan, popularitas, dan kekuasaan akan berakhir. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban atas amanah ilmu yang pernah Allah titipkan.

Di situlah militansi intelektual menemukan makna akhirnya: “Bukan keberanian untuk terlihat hebat di hadapan manusia, melainkan keteguhan menggunakan ilmu secara benar karena sadar bahwa seluruhnya kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT”…