JAKARTA, JurnalPost.com — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas kontribusinya dalam memperkuat keamanan siber dan perlindungan data nasional.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Malam Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu malam (26/9/2026).
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
Penghargaan diberikan atas kontribusi BSSN dalam membangun fondasi keamanan siber yang mendukung perlindungan integritas, validitas, dan ketahanan data statistik nasional.
Perkembangan digitalisasi membuat pengelolaan statistik semakin bergantung pada sistem elektronik. Kondisi tersebut sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan data, terutama ketika informasi strategis pemerintah dikumpulkan, disimpan, hingga dimanfaatkan melalui berbagai platform digital.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan digitalisasi pemerintahan perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan siber.
“Sesuai arahan Presiden RI, digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan. Namun, di balik transformasi dan perekonomian digital tersebut, harus ada fondasi yang kuat, yaitu keamanan siber dan sandi. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi seluruh jajaran BSSN dalam menjaga dan mengawal ekosistem data nasional, termasuk dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia agar terbebas dari ancaman siber,” ujar Nugroho.
Menurutnya, semakin luas pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan data dan sistem strategis terlindungi dari berbagai ancaman siber.
Keamanan data menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas statistik. Data yang akurat tidak hanya bergantung pada proses pengumpulan dan pengolahan, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam mempertahankan integritas informasi sejak dikumpulkan hingga digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dalam konteks tersebut, BSSN dan BPS memiliki peran yang saling berkaitan. BPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik nasional, sementara BSSN memiliki tugas di bidang keamanan siber dan sandi.
Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap berbagai data strategis pemerintah, termasuk data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi maupun basis data sektoral lainnya.
HSN 2026 sendiri mengusung tema “Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Tema tersebut menempatkan kualitas data sebagai salah satu fondasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Namun, di tengah semakin masifnya transformasi digital, kualitas data juga tidak dapat dipisahkan dari keamanan sistem yang digunakan untuk mengelolanya.
BSSN menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPS untuk memastikan instrumen pengumpulan dan pengelolaan data strategis negara berada dalam ruang siber yang terlindungi.
Kerja sama lintas lembaga dinilai semakin penting karena pengelolaan data pemerintah saat ini melibatkan banyak sistem yang saling terhubung. Gangguan terhadap satu sistem dapat berpengaruh terhadap integritas maupun keberlangsungan pemanfaatan informasi.
Penghargaan pada HSN 2026 sekaligus menjadi pengingat bahwa transformasi digital pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan percepatan layanan atau pemanfaatan teknologi baru.
Di belakang proses tersebut dibutuhkan sistem keamanan yang mampu menjaga informasi strategis agar tetap aman, valid, dan dapat dipercaya.
Dengan semakin besarnya ketergantungan pemerintah terhadap teknologi digital, penguatan keamanan siber menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Satu Data Indonesia serta berbagai sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda