JURNALPOST.COM, BULUKUMBA — Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar Bulukumba (FKPP B) demo di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulukumba dan Kantor Bupati Bulukumba, Senin, 17 September 2018. Massa aksi itu, orasi di depan Kantor Disdukcapil Bulukumba sekitar 30 menit. Kemudian dipanggil masuk untuk berdialog tapi massa aksi menolaknya.
Kordinator Lapangan (Korlap) Muh. Basri Lampe mengatakan, massa aksi menolak masuk di Disdukcapil karena target massa aksi, akan dialog di Kantor Bupati Bulukumba.
“Alhamdulillah, teman-teman melanjutkan aksinya di Kantor Bupati Bulukumba. Kurang lebih satu jam orasi di depan Kantor Bupati. Sehingga sempat terjadi gesekan antara massa aksi dengan SAPOL PP. Tapi saya instruksikan Kepada massa aksi agar tidak terpancing emosi,” ungkap Basri yang juga Ketua Umum FKPP B itu.
Basri melanjutkan, bahwa Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto menerima massa aksi dengan perwakilan 10 orang. Itu pertanda bahwa aksi yang dilaksanakan FKPP B adalah direspon baik oleh pemerintah daerah.
“Dialog yang kita lakukan dengan Kepala Disdukcapil bersama pak Wakil Bupati adalah melahirkan kesepakatan bahwa, terkait percepatan pencetakan KTP-el siap untuk ditambah mesin pencetakan lagi. Kemudian, mekanisme pengurusan akta kelahiran ketika mau membantu masyarakat maka harus bermitra secara lembaga,” kata Basri.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba mengungkapkan, kepala Disdukcapil jangan membatasi lembaga atau organisasi untuk bermitra kepada Disdukcapil selama itu melengkapi mekanismenya.
“Saya kira untuk menghindari pungutan liar (Pungli) memang seharusnya jangan diberikan kebebasan secara individu untuk hadir melapor kalau bukan yang ada di Kartu Keluarga (KK) khususnya di akta kelahiran kecuali lembaga yang bermitra kepada Disdukcapil. Karena orang yang terdidik di organisasi, kemudian mau membantu masyarakat, kenapa tidak diberikan ruang untuk melakukan suatu kebaikan,” ujar Tomy.
Selain itu, Kepala Disdukcapil Bulukumba Hj. Mulyati Nur, ia mengaku bahwa akan memfasilitasi lembaga yang mau bermitra dengan Disdukcapil. “Kita akan membuka ruang kepada lembaga yang mau bermitra, tentu selama sesuai mekanisme kerja sama yang berlaku,” jelas Mulyati.(Fikran)
