Lewati ke konten utama
Home About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Publikasi Media Online Jasa Backlink Jasa Guest Post Penulisan Artikel Pembuatan Website Pedoman AI
ID | EN

Masuk / Gabung

Jelajahi

Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi
Informasi
About Us Redaksi Kirim Berita Media Kit
Pedoman
Kebijakan Cookie Pedoman Media Siber Pedoman AI
Masuk / Gabung
Ikuti kami
EN ARTIKEL
Beranda Internasional Nasional Daerah Featured Opini Pendidikan
More
Profil Advertorial Bisnis Press Release Essay English Version Ekonomi

  1. Beranda
  2. Berita
  3. Tantangan Transparansi di Era Digital

Tantangan Transparansi di Era Digital

Foto profil Hasbi
Editor: Hasbi
30 Mei 2023, 10.43 WITA Editor: Tim Editor JurnalPost
30 Mei 2023, 10.43 WITA · 5 menit baca
5 menit baca
Tantangan Transparansi di Era Digital

Oleh: Ananda Adhitama Afriansyah_Prodi Teknik Informatika _Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal

JurnalPost.com - Di era digital saat ini, kehidupan manusia secara umum telah mengadopsi gaya hidup baru yang sangat tergantung pada perangkat elektronik. Teknologi telah menjadi alat yang tak terpisahkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kemampuan teknologi telah mempermudah manusia dalam melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan. Perkembangan teknologi ini memainkan peran penting dalam memasuki era digital dan membawa peradaban manusia ke tingkat yang lebih maju.

IKLAN

Perkembangan era digital membawa dampak positif yang signifikan yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain, era digital juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satu contohnya era dimana teknologi informasi dan internet telah mengubah dunia secara drastis, masalah korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi banyak negara. Korupsi merugikan ekonomi, merusak sistem politik, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Namun, paradoks yang muncul adalah betapa cepatnya korupsi dapat terjadi, sementara internet, yang seharusnya menjadi alat untuk memerangi korupsi, sering kali lambat dan terbatas di negara-negara tertentu. Artikel ini akan membahas fenomena tersebut dengan mengacu pada pendapat Jhony G Plato, seorang ahli tata Kelola pemerintahan yang menyoroti tantangan transparansi di era digital.

Foto Tim HPT FPN UGM dengan Ketua Kelompok Tani Salak
Baca Juga

Departemen HPT Faperta UGM Perkuat Petani Salak Turi melalui Pengendalian Hama Terpadu untuk Mendukung Kualitas dan Daya Saing Ekspor

Salah satu hambatan utama dalam melawan korupsi melalui transparansi adalah keterbatasan akses internet. Di banyak negara, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, infrastruktur internet masih belum berkembang dengan baik. Kecepatan internet yang rendah, koneksi yang tidak stabil, dan biaya yang mahal menghambat upaya untuk memperoleh informasi dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah, Ironisnya, pelaku korupsi sering kali mampu menggunakan celah ini untuk menyembunyikan jejak dan melancarkan tindakan korupsi.

Selain keterbatasan akses internet, tantangan transparansi di era digital juga terkait dengan kelemahan keamanan digital. Data pemerintah yang seharusnya diakses oleh publik seringkali tidak aman dan rentan terhadap kebocoran atau manipulasi. Pengaman infrastruktur teknolgi informasi yang lemah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi data menjadi celah bagi koruptor untuk megubah, menghapus, atau menghasilkan bukti-bukti korupsi. Hal ini memperkuat paradoks bahwa meskipun korupsi dapat terjadi dengan cepat, usaha memeranginya melalui internet seringkali terhambat oleh keamanan yang rentan.

Sistem administrasi pemerintahan yang masih tergantung pada proses manual juga menjadi kendala dalam upaya menciptakan transparansi di era digital. Banyak negara masih menggunakan proses yang rentan terhadap manipulasi manusia dan kehilangan data. Proses manual membutuhkan waktu yang lama, meningkatkan resiko kesalahan dan memperlambat respons terhadap tindakan korupsi. Dalam hal ini, penerapan teknologi digital, seperti otomatisasi proses administrasi dan pengguna sistem terintegrasi, dapat mengurangi celah korupsi dan meningkatkan transparansi.

IKLAN

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintahan, masyarakat sipil, dan sector swasta. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur.

Talitha Aurellia
Baca Juga

Mempertahankan Kualitas dan Mengembangkan Peluang Usaha Risoles Althaf di Cirebon

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan meningkatkan good governance di pemerintahan. UU ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi secara rinci tentang kegiatan pelayanan publik dengan jelas, sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi langsung kegiatan tersebut. Selain itu, menyembunyikan informasi dan transparansi tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi praktik pemerintahan di lapangan.

Selain UU KIP, perkembangan pesat teknologi informasi di era digital saat ini juga menuntut pemerintah untuk memanfaatkannya dalam tata kelola pemerintahan. Tuntutan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan mudah sejalan dengan penerapan penemuan informasi publik, yang mendorong seluruh instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik. Bahkan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) telah dimulai melalui penerbitannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dengan adanya sistem transparansi digital, partisipasi publik dalam mengawasi tata kelola pemerintahan menjadi lebih mudah, dan mereka akan memberikan suara mereka ketika mendapatkan informasi tentang adanya ketidakberesan yang dilakukan oleh oknum pejabat publik atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Misalnya, melalui e-budgeting, publik dapat melihat apakah anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan atau program sesuai dengan hasil yang dicapai. Melalui e-Procurement, publik juga dapat menilai apakah proses tender pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan peraturan, atau mungkin terdapat kolusi antara panitia pengadaan dan peserta tender. Hal yang sama berlaku dalam proses perizinan dan penyediaan layanan publik lainnya.

Dengan menggunakan SPBE, pemerintah dapat melakukan komputerisasi dalam cakupan layanan kepemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini memberikan peluang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Berbagai layanan kepemerintahan telah diimplementasikan secara elektronik melalui SPBE. Contohnya, e-Budgeting digunakan untuk penyusunan anggaran, e-Procurement digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan bantuan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di berbagai kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi di seluruh Indonesia. Terbaru, telah dikembangkan aplikasi "Bela Pengadaan" yang berfungsi sebagai sistem Marketplace elektronik yang memungkinkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pembelian langsung kepada Unit Layanan Pengadaan yang tergabung dalam Marketplace tersebut.

sekolah
Baca Juga

Melalui Psikoedukasi “Bersama Lawan Bullying”, Mahasiswa Unesa Ajak Siswa Cegah Perundungan di Sekolah

Selain itu, terdapat juga layanan e-Pengaduan untuk masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mengajukan pengaduan secara elektronik, e-Perizinan untuk proses perizinan, dan berbagai layanan lainnya.

Daftar Pustaka Jonny G Plate Tersangka Korupsi BTS 4G, Ini Kata Kominfo W. Setiawan, Pengatar Teknologi Informasi, UPIpress, 2011.

Sumber artikel: https://jurnalpost.com/tantangan-transparansi-di-era-digital/50836/

Dicetak dari JurnalPost.com pada 22 November 2026, 23.33 WITA

Bagikan artikel

Bagikan Mengirim Tweet
JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke Instagram

Menyiapkan 5 slide Reel 9:16…

Rangkaian slide vertikal sedang disusun dari artikel ini.

Konten belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide Instagram JurnalPost 1/5
REEL 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun dalam area aman Reels. Tambahkan musik pilihan Anda setelah masuk ke Instagram.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu Instagram, pilih Reel, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik yang tersedia di Instagram.

JURNALPOST SOCIAL PUBLISHER

Posting ke TikTok

Menyiapkan 5 slide TikTok 9:16…

Desain Social Publisher sedang disusun dari artikel ini.

Konten TikTok belum dapat disiapkan.

Silakan coba kembali.

Pratinjau slide TikTok JurnalPost 1/5
TIKTOK 9:16 · 5 SLIDE

Konten JurnalPost

Lima slide vertikal sudah disusun: sampul, inti berita, fakta utama, perkembangan, dan baca lengkap.

Menyiapkan lima file gambar 9:16…

Di menu berbagi, pilih TikTok, pertahankan urutan 1–5, lalu tambahkan musik atau suara di aplikasi. Jika TikTok tidak muncul, gunakan unduh manual.

Komentar 0

Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda

Komentar akan tampil setelah disetujui redaksi.

  1. Belum ada komentar. Jadilah yang pertama menyampaikan tanggapan.

Artikel Terkait

Dhesis Wanfadiel dan Nariswari Putri Kupas Dugaan Premanisme Berlabel Jaga Warga dan Pungli UMKM Bolosego di Forum Konferensi Nasional PPI 2026, Jakarta

PKM SAPA BUMI: Pengolahan Sampah Organik MBG Menjadi Kompos sebagai Implementasi SDGs di SDN 6 Nagrikaler Purwakarta oleh PGSD UPI Purwakarta

Mahasiswa FISIP UPS Tegal, Kristono, Resmi Dilantik Jadi Presiden GenBI Tegal 2026

Mahasiswa USU Kelompok 46 Gelar Sosialisasi Anti-Perundungan di SD Negeri 060885 Medan

REKOMENDASI JURNALPOST

Pilihan Untukmu

Dosen Polinema Kembangkan Aplikasi Jurnal Harian untuk Guru SLB Negeri Cindogo

Mengurangi Pemborosan Produksi UMKM dengan Metode Lean, Strategi Sederhana untuk Meningkatkan Keuntungan

Nilai Ikan Tidak Berhenti di Dermaga

Empat Bulan Mengabdi, Tim Ekspedisi Patriot UI Perkuat SDM dan Ekonomi di 28 Desa Rasau Jaya

Pilihan Editor

  1. 1 Anak Sulit Membaca Bukan Berarti Malas atau Bodoh, Ayo Kenali Disleksia!
  2. 2

    Skizofrenia Bukan Kepribadian Ganda, Kenali Gejala, Penyebab, dan Cara Penanganannya

  3. 3

    Laba Lahir dari Lantai Pabrik: Mengapa Calon Analis Keuangan Harus Melek Manajemen Operasi dan Produksi?

  4. 4

    Guru Non-ASN dan Inpassing: Ketika Lama Mengabdi Belum Tentu Berarti Setara

  5. 5

    Dosen UPN Veteran Jawa Timur Perkuat Kemampuan Petani Gula Kelapa di Pacitan dalam Menghitung Biaya Produksi

IKLAN
JurnalPost

Media Publikasi Indonesia yang menyediakan informasi terkini. Situs ini didirikan pada tahun 2015 dan telah menjadi salah satu sumber berita yang populer di Indonesia.

Jelajahi

Advertorial Artikel Berita Bisnis Citizen Reporter Daerah Ekonomi English Version Essay Featured
Hukum Internasional Kolom Opini Nasional Olahraga Pendidikan Politik Profil Teknologi Wisata

Kanal

About Us Jurnalisme Warga Kebijakan Cookie Kebijakan Data Kirim Opini Kirim Tulisan Media Kit Pedoman Redaksi

Ikuti kami di

Facebook X/Twitter Instagram Threads TikTok Pinterest LinkedIn YouTube
© 2026 - PT Jurnal Post Indonesia. All Rights Reserved.