JURNALPOST.COM - Isu peredaran uang dengan nilai jutaan Dolar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mendatang yang akan digunakan untuk membayar suara tiap-tiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk memenangkan calon tertentu pada agenda pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar dalam Munaslub tersebut mulai marak dan menjadi pembicaraan hangat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang juga akan maju dalam pertarungan perebutan kursi ketum DPP Partai Golkar pada Munaslub mendatang, dengan tegas menolak adanya aksi bayar-membayar (money politik) pada Munaslub Partai Golkar.
SYL mengatakan, ia tetap akan menjunjung tinggi cara-cara yang sportif dan normatif dalam strategi dan langkah yang akan diupayakan dalam perebutan kursi ketua Umum DPP Partai Golkar.
"Yang jelas saya sangat junjung tinggi proses dengan cara-cara yang normatif. Cara yang dipaksakan apalagi dengan uang harus sudah ditinggalkan, tidak layak partai besar yang patron politiknya menjadi panutan partai lain harus lakukan cara yang sudah tidak tepat lagi di era sekarang," tegasnya, kemarin.
Sebelumnya, untuk meminimalisir dan menutup ruang bagi aksi money politik dalam pemilihan ketum DPP Partai Golkar pada Munaslub mendatang, SYL juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa terlibat.
"Saya berharap tidak ada bayar-bayaran di Munas, KPK harus hadir di situ. Mau jadi apa Republik ini kalau selalu dengan hal-hal seperti itu," ujarnya.
Jika pemilihan ketum DPP Partai Golkar nanti dilakukan dengan aksi bayar-membayar, menurutnya, nantinya akan melahirkan kebijakan yang tidak normative. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda