JURNALPOST.COM - Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak pengajuan kasasi yang diajukan oleh Partai Golkar kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, secara otomatis keputusan tersebut berarti hanya mengukuhkan kepengurusan Partai Golkar Kubu Munas Bali pimpinan Abu Rizal Bakrie.
Hal itu sepertinya membuat kemelut yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar memasuki babak baru dengan munculnya kekhawatiran yang memuncak saat rapat pleno yang seharusnya digelar pada Rabu (2/3) dengan agenda penentuan jadwal pelaksanaan Munaslub batal digelar.
Batalnya pelaksanaan rapat pleno tersebut memunculkan kekhawatiran dari sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) I dan DPD II, tentang Partai Golkar yang kembali terancam tidak bisa ikut dalam gelaran Pilkada serentak 2017 mendatang karena proses tahapan pencalonan sudah dimulai sejak Juni 2016.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang juga menjadi salah satu kandidat calon ketua umum DPP Partai Golkar, mengatakan, pelaksanaan Munaslub Partai Golkar harus terlaksana dalam waktu dekat ini.
"Munaslub ini tidak boleh gagal, dan harus terlaksana. Munaslub itu tidak boleh hanya sekedar memilih ketua umum. Munaslub ini harus mengembalikan konsepsi ideal dan harus bisa menjawab seperti apa Golkar mengawal negara dan kebijakannya dengan tantangan yang ada saat ini," kata SYL, kemarin.
Terkait dikeluarkannya keputusan MA yang dianggap oleh beberapa kalangan bisa kembali memperpanjang kemelut yang dialami Partai Golkar, SYL mengatakan, hal itu merupakan bagian dari ujian yang harus bisa dilalui oleh Partai Golkar dengan menentukan pilihan yang benar.
"Kehidupan politik itukan dinamis, oleh karena itu keputusan MA pasti memiliki akselerasi-akselerasi tersendiri. Politik itu kan memang bermuara pada dua hal, yaitu konflik dan konsesnsus. Disinilah ujian kita, kita mau konsensus atau meneruskan konflik," ujarnya.
Menurutnya, Partai Golkar harus menyelesaikan kemelut yang terjadi dengan konsensus dan rekonsiliasi. Tidak boleh terpaku dengan konflik.
"Kalau meneruskan konflik, kita akan selalu terpaku pada keputusan-keputusan hukum. Padahal penyelesaian politik harus dilakukan, dan penyelesaian politik itu adalah rekonsiliasi. Mari sekarang kita bicara antara penyelesaian hukum dan penyelesaian politik. Disitulah nilai tawar kita dari Makassar," paparnya.
Sebelumnya, salah satu Politikus Partai Golkar, yang menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR-RI, dan juga dikabarkan akan maju dalam bursa pemilihan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartanto, mengatakan, hal ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Munaslub tersebut.
"Ini hanya riak, tetapi tidak mengubah keinginan untuk rekonsiliasi, dan menjadikan Munas sebagai titik rekonsiliasi," kata Airlangga.
Airlangga juga mengungkapkan, jadwal pelaksanaan Munaslub sudah disepakati bersama baik itu dari kubu Abu Rizal Bakrie, Agung Laksono. Bahkan dikatakannya Jusuf Kalla pun juga sudah menyetujui hal tersebut.
"Munaslub akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei mendatang. Itu sudah disepakati oleh Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, dan Jusuf Kalla," ungkapnya.
Kepanitiaan Munaslub juga dikatakannya sudah terbentuk. Semuanya menurutnya hanya tiggal menunggu penetapannya pada rapat pleno nanti.
"Kepanitiaannya itu, Pak Theo L Sambuaga, OC (Organizing Committee) Zainuddin Amali, dan SC (Steering Committee) Nurdin Halid. Kira-kira seperti itu, tinggal menunggu penetapan dalam rapat pleno," terangnya. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda