Sistem Pemilu di Indonesia

JurnalPost.com - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sistem yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung atau tidak langsung memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat dasar-dasar demokrasi, serta memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemerintahan yang mewakili kehendak dan kepentingan mereka. Selain itu, pemilu juga merupakan wadah yang memungkinkan persaingan politik yang sehat antara partai politik dan kandidat yang bersaing untuk mendapatkan dukungan publik. Pemilu memberikan kesempatan kepada publik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kandidat yang mereka pilih dan untuk mengevaluasi platform politik dan janji yang mereka tawarkan.

Salah satu sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia yaitu sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, partai politik mengajukan calonnya dalam daftar calon. Pemilih dapat memilih tidak hanya untuk partai politik, tetapi juga untuk kandidat individu dalam daftar. Ini memberikan kesempatan bagi calon kandidat untuk dipilih menjadi kandidat yang mewakili suara dan keinginan pemilih.

Baru-baru ini, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkap adanya informasi perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan sistem pemilu. “Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting,” ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK. Perubahan sistem pemilu merupakan isu esensial dan penting dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia. Sistem pemilu yang digunakan memiliki dampak yang signifikan terhadap perwakilan politik, partisipasi sipil, dan stabilitas politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan sistem pemilu sangat penting dan harus diperhatikan.

Dalam keteranganya Denny tidak menyebutkan secara spesifik mengenai siapa yang menjadi sumber informasinya terkait hal tersebut. "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” ucap Denny Indrayana. Menurut Denny Indrayana, Ia menerima informasi dari sumber yang kredibel. Sehingga, menurutnya, hal itu menjadi penting untuk diketahui oleh publik.

Adapula tanggapan Mahfud MD mengenai apa yang Denny Indrayana sampaikan yaitu, “Terlepas dari apa pun, putusan MK tak blh dibocorkan sblm dibacakan. Info dari Denny ini jd preseden buruk, bs dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi hrs selidiki info A1 yg katanya menjadi sumber Denny agar tak jd spekulasi yg mengandung fitnah.”

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang melakukan sidang uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap sistem proporsional terbuka yang digugat. Usai sidang terakhir pada 25 Mei 2023, MK menyatakan siap memberikan putusan dalam jangka waktu sepekan setelahnya.Gugatan sistem pemilu tertutup sebetulnya sudah ditolak secara resmi oleh mayoritas partai di Parlemen. PDIP yang bersikeras ingin membuat sistem pemilihan kembali menjadi tertutup.

Pemberlakuan sistem pemilu tertutup Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Jika diterapkan, langkah ini akan memiliki dampak yang luas bagi proses pemilu, partisipasi politik, dan representasi publik. Keputusan untuk memperkenalkan sistem pemungutan suara tertutup dapat mengungkap beberapa aspek baik dan buruk. Di sisi lain, pemberlakuan sistem pemilu tertutup dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh uang dan kekuasaan partai politik dalam pemilu. Hal ini dapat memperkuat independensi kandidat dan mengutamakan pemilih dalam proses pemilu. Di sisi lain, sistem pemilu tertutup juga berpotensi menurunkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Partisipasi publik dan masyarakat dalam pemilihan kandidat pilihan juga mungkin terbatas.

Penerapan sistem pemungutan suara tertutup juga harus dibarengi dengan upaya edukasi dan pemahaman masyarakat yang lebih luas. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang proses pemilu, kandidat yang bersaing, dan platform politik yang tersedia sangat penting untuk memastikan partisipasi yang terinformasi dan terinformasi. Ketika sistem pemilu berubah, debat dan diskusi yang terbuka dan inklusif sangat penting. Partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk pemilih, partai politik, dan pakar, merupakan kunci untuk mencapai sistem pemilu yang secara akurat mencerminkan kehendak rakyat.

Singkatnya, langkah ini akan berarti perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia, jika Mahkamah Konstitusi (MK) benar-benar memutuskan untuk memperkenalkan sistem pemilu tertutup. Pelaksanaannya harus memperhatikan keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik, sehingga sistem pemilu dapat menciptakan keterwakilan politik yang adil dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Oleh: Amanda Aulia Ayu Arindita Prodi DIV Teknik Informatika dari Politeknik Harapan Bersama.