Jurnalpost - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, Jarak Indonesia dan ILO Promote Sulsel, melakukan pertemuan terbatas dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kota Makassar untuk merumuskan rencana aksi dalam upaya penghapusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Anak.
Sekot didampingi Kadis PPPA Tenri A Pallalo
Pertemuan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya Makassar sebagai Kota Layak Anak. Pertemuan secara resmi dibuka oleh Sekkot Kota makassar Ibrahim Saleh, bertempat di Aula Sekertaris Kota Makassar Lt 9 Kantor Balaikota Jl.Jend. A. Yani, Makassar. (Rabu 8 Maret 2017)
Dalam sambutannya, Ibrahim Saleh menegaskan bahwa isu perlindungan anak harus menjadi perhatian semua pihak, karena anaklah yang akan menjadi pelanjut kehidupan di masa datang. Untuk itu, perhatian terhadap anak harus diberikan bahkan sejak di dalam kandungan sampai mereka dewasa.
Terkait dengan problem Pekerja Rumah Tangga (PRT) Anak, beliau menyatakan bahwa secara ideal anak-anak usia di bawah 18 tahun memang sebaiknya tidak dipekerjakan sebagai PRT, karena pekerjaan rumah tangga dikategorikan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Lagi pula pemerintah kota Makassar saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak, dimana penghapusan PRT Anak menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Negara (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten dan Kota Layak Anak.
Namun menurutnya, kita juga harus melihat masalah ini secara realistis karena faktanya masih banyak anak-anak yang dipekerjakan sebagai PRT oleh orang utanya karena alasan untuk membantu perekonomian keluarga. Kalau anak-anak itu tetap mendapat hak-hak dasarnya untuk melanjutkan pendidikan dan tumbuh kembang dengan baik dan dengan pertimbangan kalau dipulangkan ke orang tuanya kondisinya lebih memprihatinkan, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi yang jadi soal kalau anak-anak tersebut bekerja penuh sebagai PRT dan hak-hak dasarnya terabaikan. Maka pemerintah sebaiknya mengambil tindakan.
Untuk itu dia menghimbau agar semua SKPD terkait untuk melakukan aksi nyata demi mewujudkan Makassar sebagai kota layak anak. Minimal untuk tahap awal, harus ditemukan jumlah pasti PRT Anak di Kota Makassar dan dimana serta apa yang mereka kerjakan sebagai PRT. Secara kongkrit aksi ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan aan Perlindungan Anak, sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).
Di akhir sambutannya Sekkot atas nama Pemerintah Kota Makassar, juga mengucapkan terimakasih atas kontribusi Jarak Indonesia, LPA Sulsel dan ILO dalam mendukung terwujudnya Makassar sebagai Kota Layak Anak melalui program penghapusan PRT Anak.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda