JurnalPost.com - Peristiwa keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memberikan pelajaran penting yang tidak hanya relevan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.
Program yang dirancang untuk memperbaiki pemenuhan gizi anak sekolah justru memperlihatkan risiko serius ketika tata kelola, penyimpanan bahan makanan, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu korban yang menggambarkan beratnya dampak kejadian tersebut adalah Febiola Purba, siswi SMA Bersama Berastagi. Setelah insiden pada 13 Agustus 2026, kondisi kesehatannya dikabarkan belum sepenuhnya kembali seperti semula. Ia harus menjalani perawatan dan menghadapi sejumlah gangguan kesehatan.
Sebelum kejadian itu, Febiola merupakan remaja yang menjalani kehidupan sekolah sebagaimana siswa lainnya. Ia belajar, berinteraksi dengan teman-temannya, dan menikmati makan siang yang diberikan melalui program MBG.
Namun, pada 13 Agustus 2026, situasi berubah.
Ratusan siswa dari lima sekolah di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, mengalami mual dan berbagai keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Data yang beredar mencatat jumlah korban berada pada kisaran 353 hingga 361 orang. Sebagian siswa harus mendapatkan perawatan intensif, sementara beberapa lainnya dilaporkan sempat mengalami kondisi serius.
Kasus ini kemudian membuka persoalan yang lebih besar mengenai keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan adanya persoalan dalam proses penyimpanan bahan makanan. Bahan pangan berupa ikan yang semestinya disimpan dalam suhu dingin disebut berada pada suhu ruang selama berjam-jam sebelum diolah.
Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan muntahan korban juga menemukan sejumlah bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, yakni Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Escherichia coli.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Berastagi Sempajaya yang berada di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya kemudian dikenai tindakan administratif. Operasional fasilitas tersebut sempat dihentikan sementara sebelum akhirnya ditutup secara permanen berdasarkan keputusan BGN.
Akan tetapi, penutupan dapur tidak serta-merta menyelesaikan persoalan.
Bagi keluarga korban, pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan, dampak kesehatan jangka panjang, serta kerugian fisik maupun psikologis yang dialami siswa.
Aturan Ada, tetapi Tanggung Jawab Masih Dipertanyakan
Proses hukum terhadap kasus tersebut mulai bergerak ketika Kejaksaan Negeri Karo menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Karo pada 20 Agustus 2026.
Kasus itu berpotensi bersinggungan dengan sejumlah ketentuan hukum, mulai dari perlindungan konsumen, keamanan pangan, hingga ketentuan pidana apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.
Namun, proses penegakan hukum menjadi perhatian keluarga korban karena penetapan pihak yang bertanggung jawab membutuhkan proses panjang.
Sejumlah orang tua korban kemudian memilih mengambil langkah hukum. Sekitar 60 orang tua mendatangi Polres Tanah Karo untuk membuat laporan resmi. Selain jalur pidana, muncul pula rencana untuk menempuh gugatan perdata, bahkan mempertimbangkan mekanisme gugatan warga negara.
Pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban tidak hanya pengelola SPPG, tetapi juga yayasan pengelola serta lembaga pemerintah yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Persoalannya menjadi menarik dalam perspektif hukum konsumen.
Siswa penerima MBG pada dasarnya berada dalam posisi yang sangat lemah. Mereka tidak menentukan siapa penyedia makanannya, tidak memilih bahan yang digunakan, tidak mengetahui bagaimana makanan disimpan, dan tidak memiliki kemampuan untuk menguji apakah makanan tersebut aman dikonsumsi.
Karena itulah, perlindungan hukum terhadap penerima manfaat menjadi sangat penting.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ketika menggunakan barang atau jasa.
Status konsumen pun tidak semata-mata bergantung pada adanya transaksi pembayaran secara langsung. Fakta bahwa makanan diberikan secara gratis melalui program pemerintah tidak otomatis menghilangkan kebutuhan atas perlindungan terhadap orang yang mengonsumsinya.
Apabila siswa ditempatkan sebagai konsumen dan pengelola dapur sebagai penyedia barang atau jasa, muncul pula konsep beban pembuktian terbalik.
Artinya, dalam konteks tertentu, pihak penyedia harus mampu menunjukkan bahwa produk yang diberikan telah memenuhi standar keamanan dan bahwa kerugian yang muncul bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Kompleksitas program MBG membuat persoalan pertanggungjawaban tidak sesederhana hubungan antara penjual dan pembeli.
Setidaknya terdapat tiga unsur utama dalam pelaksanaannya.
Pertama, Badan Gizi Nasional sebagai pembuat kebijakan sekaligus lembaga yang memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan. Kedua, yayasan maupun pengelola SPPG yang menjalankan kegiatan teknis pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi makanan. Ketiga, siswa sebagai penerima manfaat.
Ketika terjadi keracunan akibat bahan makanan yang tidak disimpan sesuai standar, pertanyaan hukumnya menjadi penting: apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kelalaian operator dapur, atau terdapat pula kegagalan sistem pengawasan?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan menutup dapur.
Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 telah mengatur sejumlah aspek terkait keamanan pangan, termasuk penyimpanan makanan, pengendalian suhu, hingga kewajiban fasilitas memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Dalam konteks kasus Karo, status kepatuhan SPPG terhadap seluruh persyaratan tersebut pada saat kejadian menjadi hal yang sangat penting untuk diperiksa.
Apabila terdapat persyaratan yang belum dipenuhi tetapi fasilitas tetap beroperasi, persoalannya tidak lagi sebatas kesalahan teknis di dapur. Hal tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas proses verifikasi dan pengawasan.
Sejauh ini, sejumlah tindakan pemerintah lebih banyak berada dalam ranah administratif, seperti pencopotan kepala SPPG, penghentian operasional, penyegelan, hingga pencabutan izin.
Langkah tersebut penting untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali di fasilitas yang sama.
Namun, sanksi administratif memiliki keterbatasan.
Menutup dapur dapat menghentikan kegiatan penyedia makanan, tetapi tidak otomatis memulihkan kesehatan korban. Pencabutan izin juga tidak serta-merta membayar biaya rumah sakit atau memberikan kompensasi atas dampak kesehatan jangka panjang.
Di sinilah mekanisme pemulihan korban menjadi sangat penting.
Tanah Karo Bukan Kasus yang Berdiri Sendiri
Insiden di Kabupaten Karo juga tidak seharusnya dilihat sebagai kejadian tunggal.
Pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mencatat adanya sejumlah kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di wilayah Sumatera Utara sepanjang 2026. Jumlah siswa terdampak dari berbagai kejadian tersebut mencapai ratusan orang.
Pada tingkat nasional, laporan mengenai gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG juga muncul di berbagai daerah.
Apabila pola tersebut terus berulang, masalahnya tidak lagi dapat dianggap sebagai kesalahan individual sebuah dapur.
Pemerintah perlu melihatnya sebagai persoalan tata kelola.
Setiap kejadian keracunan umumnya menghasilkan pola yang hampir sama: korban mendapatkan perawatan, dapur diperiksa atau dihentikan, pemerintah melakukan evaluasi, sementara keluarga menunggu kepastian mengenai tanggung jawab dan pembiayaan.
Proses pidana membutuhkan waktu.
Proses gugatan perdata juga tidak sederhana. Korban harus menyiapkan bukti, pendampingan hukum, waktu, dan biaya untuk memperoleh kompensasi.
Padahal, siswa yang mengalami keracunan membutuhkan pemulihan sejak hari pertama.
Karena itu, persoalan utama yang harus diperbaiki bukan sekadar bagaimana pemerintah menghukum dapur yang bermasalah, tetapi bagaimana negara menjamin korban tidak menanggung sendiri akibat kegagalan penyelenggaraan program.
Perlu Skema Kompensasi Otomatis
Pemerintah setidaknya memiliki dua pilihan dalam menghadapi kasus semacam ini.
Pilihan pertama adalah mempertahankan pendekatan kasuistis. Setiap kejadian ditangani sendiri-sendiri, korban mengajukan laporan, penyidikan dilakukan, kemudian keluarga menunggu proses hukum untuk memperoleh pertanggungjawaban.
Model seperti ini menempatkan beban yang besar pada korban.
Setiap keluarga harus memulai perjuangan dari awal ketika insiden baru terjadi.
Pilihan kedua adalah membangun mekanisme kompensasi otomatis bagi korban keracunan program MBG.
Dalam skema ini, apabila suatu kejadian telah secara resmi ditetapkan sebagai insiden keracunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG, pemerintah dapat langsung mengaktifkan jaminan pembiayaan medis dan pemulihan bagi korban.
Skema tersebut setidaknya harus mencakup biaya pemeriksaan, rawat inap, obat-obatan, pemeriksaan lanjutan, rehabilitasi apabila diperlukan, serta mekanisme kompensasi apabila ditemukan dampak kesehatan jangka panjang.
Pemberian bantuan kepada korban tidak harus menunggu selesainya proses pidana.
Penentuan siapa yang akhirnya bertanggung jawab secara hukum tetap dapat diproses melalui penyidikan dan pengadilan. Namun, kebutuhan medis siswa tidak dapat menunggu berbulan-bulan sampai seluruh proses tersebut selesai.
Justru di sinilah negara harus hadir.
MBG merupakan program yang dirancang pemerintah dan dijalankan untuk kepentingan publik. Karena itu, ketika terjadi kegagalan dalam rantai pelayanan yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian, harus tersedia pula sistem pemulihan yang jelas dan mudah diakses.
Keselamatan penerima manfaat tidak cukup dijaga melalui standar di atas kertas.
Pengawasan terhadap penyimpanan bahan pangan, pemeriksaan dapur, sertifikasi higiene, sistem pelaporan, hingga mekanisme kompensasi harus benar-benar berjalan di lapangan.
Peristiwa di Tanah Karo seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh.
Program makan gratis seharusnya membantu anak-anak tumbuh lebih sehat, bukan membuat keluarga mengeluarkan biaya besar untuk mengobati dampak makanan yang mereka terima.
Bagi ratusan siswa yang terdampak, termasuk mereka yang masih menjalani pemulihan, evaluasi administratif saja tidak cukup.
Mereka membutuhkan jaminan bahwa kesehatan mereka dipulihkan, biaya yang timbul tidak dibebankan kepada keluarga, dan pihak yang melakukan kelalaian benar-benar dimintai pertanggungjawaban.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis bukan hanya diukur dari berapa juta porsi yang berhasil dibagikan setiap hari.
Ukuran yang jauh lebih mendasar adalah apakah setiap makanan yang sampai ke meja siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda