Penulis : Fanny Rezicha Ramadhan, Silvi Dwifa Nuranisa, Rofiatul Adawiyah, Raisa Nur Herawati, Mahasiswa Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang
JurnalPost.com – Dalam melakukan sebuah bisnis, terdapat dua poin yang tidak bisa dipisahkan, yaitu etika dan lingkungan hidup. Dalam melakukan aktivitas, jika sebuah bisnis membutuhkan bahan baku dari alam maka alam harus selalu dijaga dan tetap dilestarikan habitatnya. Agar bisnis tetap menjaga etika dan lingkungan hidup, perlu adanya peraturan tertentu yang memuat tentang bagaimana mengelola dan menggunakan sumber daya alam dengan baik untuk keperluan bahan baku produksi sebuah bisnis. Hal ini menjadi hal penting yang perlu diterapkan tidak hanya dalam bisnis saja namun dalam kegiatan sehari-hari juga. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi pada lingkungan, seperti terdapat banyak perusahaan khususnya pabrik yang masih membuang limbah hasil produksi ke sungai, yang mana hal ini mencemari lingkungan dan kehidupan yang ada pada sungai menjadi terganggu dikarenakan sisa limbah terdapat zat berbahaya yang dapat membunuh makhluk hidup yang terdapat pada sungai.
Sebagai contoh, dalam dunia medis biasanya indentik dengan lingkungan yang bersih, higenis, dan tentunya jauh dari pencemaran. Tetapi, bagaimana jika penyebab dari pencemaran tersebut adalah pihak medis itu sendiri? Pembakaran limbah medis yang dilakukan berdampak buruk pada kualitas udara sekitar. Kepulan asap hitam yang tebal dan debu dari hasil pembakaran limbah medis dapat menyebabkan masyarakat banyak menghirup udara kotor. Akibatnya pihak medis beralih membuang limbah mereka ke sungai. Seiring berjalannya waktu, semakin sering limbah terbuang ke sungai, semakin banyak zat berbahaya yang juga menyebabkan pencemaran air.
Lalu bagaimana implementasi tanggung jawab pihak medis dan masyarakat kepada lingkungan hidup, terutama habitat perairan, dalam dunia bisnis? Pertama, perseorangan atau perusahaan yang menjadi oknum atau golongan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan harus menanggung biaya denda untuk mengembalikan keadaan habitat atau lingkungan seperti semula. Kedua, kebijakan mengenai polusi industri. Misalnya berupa larangan limbah beracun ke sungai, laut, atau habitat air lainnya dan menentukan denda bila ada yang melanggar, dimana larangan ini bersifat terikat dengan hukum dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Keempat, insentif kepada perusahaan-perusahaan yang ber-effort besar dalam melindungi lingkungan. Misalnya dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan terkait sehingga dapat memotivasi perusahaan lain untuk mempunyai tim khusus dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Kemakmuran masyarakat akan terwujud jika semua orang mengejar kepentingan bisnisnya dengan optimal. Tetapi, jika semua orang mengejar kepentingan diri masing-masing, kemakmuran bersama tidak akan pernah terjadi. Perlu diingat bahwa ekonomi selalu menekankan pada pertumbuhan. Semakin signifikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, maka semakin sehat pula kondisi ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh materi, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh dalam menerapkan etika dalam lingkungan hidup.
