JurnalPost.com – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Medan menerima sosialisasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumtera Utara (Pemprov Sumut).
Kepala SMAN 8 Medan, Dra Rosmaida Asiana Purba, MSi, menyampaikan rasa terima kasih kepada tim dari SSK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang memberikan sosialisasi kependudukan kepada keluarga besar SMAN 8 Medan.
Kepala SMAN 8 Medan mengharapkan agar para peserta kegiatan SKK dapat mendengar dengan baik dan mengerti makna yang disampaikan. Sementara itu yang hadir sebagai pemateri yakni, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP3AKB Laura Ance Sinaga, SKM, MHSM, MPH dalam materinya menuturkan bahwa isu pengendalian pendudukan tidak memperoleh sambutan positif di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. “Tanggung jawab kita bapak/ibu guru semakin berat, sekarang masalah anak semakin kompleks dari kasus bullying, kekerasan dan lainnya hingga diterbitkan Permendikbud Ristek Dikti Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
Disamping itu, imbuh Laura, kepedulian masalah isu kependudukan di Sumatera Utara sangat rendah, masih kategori Q 1, kepedulian rendah.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi adalah dengan memberikan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya. Sasaran utamanya adalah siswa di sekolah, agar generasi muda ini menyadari persoalan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Dengan pendidkan kependudukan diharapkan dapat membentuk mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan. Bentuk dari pendidikan kependudukan untuk siswa di sekolah ini digagas dalam bentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Secara umum, SSK bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru pembina, dalam melakukan penggarapan program kependudukan, KB, dan pemberdayaan keluarga. Keberadaan sekolah siaga kependudukan, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelajar, untuk memikirkan masa depan mereka. Seperti pemahaman tentang usia pernikahan. Menikah itu harusnya umur 25 untuk laki-laki dan 21 untuk perempuan. Keberadaan SSK diharapkan para pelajar dapt menekan angka pernikahan usia muda. Para pelajar dapat berpikir bahwa untuk menikah harus sudah mampu mempunyai penghasilan dan menempuh pendidikan, agar nanti bisa menjadi keluarga yang berkualitas. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya penggunaan Napza juga diharapkan dapat dimiliki oleh para pelajar.
Dengan adanya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya memahami masalah kependudukan. Diharapkan dengan edukasi sejak dini, siswa menjadi lebih peduli terhadap permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada dan mampu memberikan edukasi juga terhadap masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan diberikan materi mengenai kesehatan reproduksi, bahaya napza, siswa dapat lebih peduli setidaknya terhadap dirinya sendiri agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan menghindarkan diri dari pernikahan usia muda. Dengan terciptanya generasi muda yang sadar akan kependudukan, diharapkan akan dapat menjadi penangkal dampak negatif yang tercipta dari peningkatan jumlah penduduk.
‘’Terima kasih sudah diberikan kesempatan sosialisasi kependudukan. SMAN 8 Medan telah ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), diharapkan bapak/ibu guru memasukan SSK dalam pembelajaran dan membuat pojok – pojok SSK di SMA N 8 Medan hingga menjadi paripurna,” pungkas Laura Ance Sinaga, SKM, MHSM, MPH yang juga alumni Universitas Sumatera Utara jenjang S1.
Penulis : Egidya Oktarin 200902114(Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan USU)
