Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP USU yakni Kelompok 10, yang terdiri dari Tasya Uli Marsuara Manurung (220902012), Dinda Afrisa Br Sagala (220902020), Septira Razin Fadhilah (220902028), Septiani Rehulina Putri Sinaga (220902044), Riska Akila Zahra (220902064), dan Birgita Audrey Br Tarigan (220902096) telah melaksanakan observasi ke Rumah Singgah Caritas Pusat Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) Yayasan Caritas PSE Keuskupan Agung Medan yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Panti Rehabilitasi ini awalnya berlokasi di Jalan Sei Asahan No. 36 Tanjung Rejo, Medan Sunggal dan kemudian berpindah lokasi ke Jalan W. Supratman Lubuk Pakam I-II, Kecamatan Lubuk Lakam, Kabupaten Deli Serdang karena pertimbangan kapasitas tempat yang kurang memadai. Lokasi baru tersebut diresmikan oleh Konsul Jenderal Jepang Mr. Takeshi Ishi di Lubuk Pakam pada tanggal 06 Juli 2017 dan dikelola oleh Yayasan Caritas Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Medan. Pelaksanaan observasi ini sejalan dengan tujuan untuk pendalaman materi perkuliahan Gangguan Penyalahgunaan Zat dan untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester dalam mata kuliah Gangguan Penyalahgunaan Zat dengan Dosen Pengampu mata kuliah Bapak Fajar Utama Ritonga, S. Sos, M. Kesos dan Bapak Eka Prahadian Abdurahman S. I. Kom., M. K. M.
Dari hasil wawancara dalam penelitian yang kami lakukan pada tanggal 27 Mei 2024 di Panti Rehabilitasi Caritas PSE, kami mendapati bahwa panti tersebut memiliki 5 Konselor Adiksi, Psikolog, Psikiater, Dokter, serta para Ahli Agama. Namun, sangat disayangkan kami menemukan fakta bahwa Panti Rehabilitasi Caritas PSE tidak memiliki Pekerja Sosial. Dalam sesi wawancara kami dengan salah satu Konselor Adiksi di Panti Rehabilitasi Caritas PSE yaitu Bapak Oki, beliau mengatakan bahwasanya, “Disini tidak memiliki Pekerja Sosial, apalagi Pekerja Sosial Profesional yang memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial. Kami selama ini hanya tahu bahwa pekerja sosial adalah orang-orang yang bekerja di lembaga sosial tanpa latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial”. Salah satu penanggung jawab di Panti Rehabilitasi tersebut yakni bapak Aris, mengatakan bahwa “Panti Rehabilitasi Caritas PSE tidak memiliki Pekerja Sosial dikarenakan Panti tersebut tidak memiliki IPWL”.
Lalu apakah IPWL tersebut? Benarkah Panti Rehabilitasi Non-IPWL tidak bisa memperkerjakan seorang Pekerja Sosial?
Menurut Permensos Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 12, Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pada Pasal 3 menyinggung tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA ditujukan kepada lembaga kesejahteraan sosial dengan adanya Para Pekerja Sosial, Konselor Adiksi, Tenaga Kesejahteraan, dan Masyarakat. Pada Pasal 13 disebutkan, Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan masalah sosial.
Untuk itu, hasil analisis kami dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Panti Rehabilitasi Narkoba Non-Institusi Penerima Wajib Lapor (Non-IPWL) tetap bisa memperkerjakan pekerja sosial. Dimana IPWL adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pelaporan dari pecandu narkotika dan memberikan layanan rehabilitasi secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, namun bukan berarti panti rehabilitasi yang bukan IPWL tidak boleh atau tidak bisa memperkerjakan pekerja sosial. Panti rehabilitasi Non-IPWL tetap dapat memperkerjakan pekerja sosial untuk memberikan layanan rehabilitasi kepada klien mereka. Pekerja sosial tentu sangat berperan penting dalam mendukung proses rehabilitasi melalui konseling, dukungan emosional, dan membantu klien dalam merancang rencana pemulihan yang komprehensif. Namun, mungkin ada perbedaan dalam regulasi atau standar operasional yang diterapkan di panti rehabilitasi non-IPWL dibandingkan dengan IPWL. Panti rehabilitasi non-IPWL harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah terkait operasional dan layanan yang diberikan, termasuk dalam hal mempekerjakan tenaga profesional seperti pekerja sosial. Untuk itu, dalam Panti Rehabilitasi Caritas PSE walau pun Non-IPWL harus memiliki Pekerja Sosial.
Sehingga, dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan di Panti Rehabilitasi Caritas PSE, ditemukan bahwa panti ini tidak memiliki pekerja sosial meskipun mereka memiliki berbagai tenaga ahli lainnya seperti konselor adiksi, psikolog, psikiater, dokter, dan ahli agama. Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2017, meskipun Panti Rehabilitasi Caritas PSE bukan merupakan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), mereka tetap dapat mempekerjakan pekerja sosial. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dengan memberikan konseling, dukungan emosional, dan membantu dalam perencanaan pemulihan klien.
Sebagai mahasiswa berlatar belakang Ilmu Kesejahteraan Sosial yang tentunya akan menjadi Pekerja Sosial di masa depan, kami sangat berharap Panti Rehabilitasi Caritas PSE sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk mempekerjakan Pekerja Sosial Profesional meskipun mereka bukan IPWL. Karena, kehadiran pekerja sosial dapat meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik, memastikan bahwa klien mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan yang efektif. Selain itu, Panti Rehabilitasi Caritas PSE harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku untuk memberikan layanan rehabilitasi terbaik.
