Oleh: Ahmaddinur Gajali (202210360311212)
JurnalPost.com – Zimbabwe, sebuah negara yang sejarahnya dipenuhi tantangan politik, ekonomi, dan sosial, kembali berhadapan dengan pertanyaan besar tentang masa depannya. Terpilihnya kembali Emmerson Mnangagwa sebagai presiden pada pemilihan baru-baru ini memicu sejumlah spekulasi dan pertanyaan tentang apakah kepemimpinan barunya dapat membawa Zimbabwe keluar dari krisis ekonomi dan korupsi yang merajalela.
Pada periode sebelumnya Emmerson Mnangagwa juga telah menjadi Presiden Zimbabwe setelah pengunduran diri Robert Mugabe pada November 2017 setelah 37 tahun menjabat, yang mana ia adalah tokoh yang memiliki Sejarah dalam perpolitikan Zimbabwe dari yang awalnya terkenal akan kekayaannya sampai menjadi salah satu negara termiskin didunia yang di sebabkan oleh inflasi.
Mnangagwa, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden di bawah rezim Robert Mugabe, menjadi presiden setelah pengunduran diri Mugabe pada tahun 2017. Pada awalnya, harapan tumbuh bahwa Mnangagwa akan membawa perubahan yang diperlukan untuk memulihkan Zimbabwe dari dekade-dekade ketidakstabilan politik dan kekacauan ekonomi. Namun, tiga tahun berlalu sejak Mnangagwa berkuasa, dan negara ini masih terperangkap dalam masalah yang sama.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Zimbabwe adalah krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Mata uang lokal, dolar Zimbabwe, mengalami inflasi yang luar biasa tinggi, menyebabkan hiperinflasi dan memicu ketidakstabilan ekonomi. Pertanian, yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi Zimbabwe, mengalami kemunduran serius, memicu kelaparan dan kekurangan pangan, yang mana sebelumnya negara ini terkenal akan kekayaan sumber pangannya.
Pada kepemimpinannya di periode pertama sebagai presiden, Emmerson melakukan Janji Reformasi dan Pembaruan,Reformasi Ekonomi dengan penerapan kebijakan ekonomi untuk mengatasi hiperinflasi dan masalah ekonomi lainnya, perbaikan Hubungan Internasional, Pemberantasan Korupsi. Meskipun ada harapan untuk perubahan positif di negaranya, Mnangagwa menghadapi banyak kritik yang beberapa berasal dari kurangnya transparansi dalam beberapa kebijakan, dan ketidakpastian politik.
Meskipun banyak isu dan permasalahan yang masih di hadapi pada masa pemerintahannya sebagai presiden, akan tetapi dinamika politik dari negara Zimbabwe semakin terus berkembang dan situasi saat ini yang masih kacau kemungkinan akan mengalami perubahan seiring waktu.
Di masa pemerintahannya di periode pertama Mnangagwa berhasil melakukan perubahan dalam, Bidang ekonomi seperti untuk mengatasi hiperinflasi, Zimbabwe memperkenalkan penggunaan dolar Zimbabwe dan melakukan reformasi sektor keuangan. Langkah-langkah ini melibatkan peningkatan kebijakan fiskal dan moneter, perbaikan tata kelola keuangan, dan pembenahan lembaga-lembaga keuangan. Sambil melakukan perubahan tersebut, fokus juga diberikan pada peningkatan iklim investasi dengan memberikan insentif bagi investor asing, termasuk kemudahan regulasi dan insentif pajak. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, menarik bagi investor, dan berpotensi merangsang pertumbuhan ekonomi serta memulihkan kepercayaan dalam perekonomian negara.
Selama masa jabatan Presiden Emmerson Mnangagwa di Zimbabwe, pemerintah mengambil langkah besar dalam pemberantasan korupsi dengan membentuk Komisi Antikorupsi dan mendirikan Pengadilan Korupsi. Komisi ini bertugas menyelidiki, menanggulangi, dan memberantas korupsi di sektor publik dan swasta, sementara Pengadilan Korupsi didirikan untuk mengadili kasus-kasus korupsi secara adil dan tegas. Reformasi mencakup perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum konsisten, menciptakan lingkungan yang tidak hanya tidak toleran terhadap korupsi, tetapi juga mendorong keadilan dan akuntabilitas di semua sektor. Upaya ini diharapkan memperkuat fondasi tata pemerintahan bersih dan efisien, membawa dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat Zimbabwe secara keseluruhan.
Sedangkan dalam Hubungan Internasional seperti melakukan Normalisasi Hubungan dengan melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Zimbabwe dengan komunitas internasional dan melakukan Patrisipasi dalam Forum Internasional dengan Kembali berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan organisasi regional, untuk mengupayakan kembalinya reputasi negaranya di tingkat internasional.
Reformasi politik dan konstitusional yang diperlukan saat ini melibatkan penyempurnaan konstitusi untuk lebih menekankan pada reformasi kelembagaan dan penguatan hak asasi manusia. Melalui upaya ini, kita dapat menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Perubahan konstitusi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif warga negara. Peningkatan kelembagaan harus mencakup perbaikan dalam sistem peradilan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak individu. Dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama, konstitusi yang diperbarui akan menciptakan kerangka kerja hukum yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, mencerminkan semangat reformasi yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama.
Setelah masa jabatannya di periode pertama Emmerson Mnangagwa dari Zimbabwe Kembali diltantik sebagai presiden untuk masa jabatannya yang kedua setelah dipilih oleh Masyarakat Zimbabwe pada persengketaan pemilu di bulan Oktober 2024 lalu, dengan hasil suara sebanyak 52,6%, setelah dilantik Mnangagwa berjanji kepada Masyarakat untuk semakin menghidupkan perekonomian yang masih lemah dalam masa jabatannya sebagai presiden di periode pertamanya.
Kembali terpilihnya Emmerson Mnangagwa sebagai presiden memberikan kesempatan untuk melanjutkan dan mengkonsolidasikan reformasi yang telah dimulai selama masa pemerintahannya yang pertama.
“Kebijakan responsif yang dimulai pada masa jabatan pertama kepresidenan saya akan mengangkat banyak orang keluar dari kemiskinan” kata Mnangagwa dalam pidatonya di ibu kota, Harare.
Dalam upacara pelantikannya, Mnangagwa melakukan langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi dengan membuka pertambangan, membangun infrastruktur seperti jembatan dan jalan, dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun mata uang Zimbabwe melemah terhadap dolar, Mnangagwa mempertahankan penggunaan dolar Zimbabwe, meyakini bahwa mata uang nasional penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada masa jabatan keduanya Mnangagwa sedang terjadi keanjlokan dolar Zimbabwe setinggi 80% sejak awal tahun 2023 dan pendanaan internasional masih dibekukan saat ini.
Dengan terpilih kembali, Mnangagwa memiliki kesempatan untuk melanjutkan dan mengkonsolidasikan reformasi yang telah dimulai selama masa pemerintahannya yang pertama. Pledoi kebijakan responsif yang dimulai pada masa jabatan pertama menjanjikan peningkatan kondisi hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Meskipun demikian, pertanyaan kritis muncul mengenai keberlanjutan dan efektivitas rencana konkrit Mnangagwa dalam menangani masalah ekonomi dan korupsi. Isu transparansi dalam kebijakan dan kemampuan pemerintah untuk membuat perubahan substansial tetap menjadi fokus evaluasi.
Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media independen dianggap penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Peran masyarakat dalam pemantauan reformasi dan tuntutan pertanggungjawaban menjadi kunci dalam memastikan janji-janji politik terwujud.
Dengan pertimbangan tersebut, perbincangan mengenai potensi Mnangagwa dalam membantu Zimbabwe keluar dari krisis ekonomi dan korupsi harus terus diikuti dengan cermat. Sementara harapan dan skeptisisme bergandengan tangan, hanya waktu yang akan memberikan jawaban apakah kepemimpinan barunya akan membawa Zimbabwe ke masa depan yang lebih baik atau menjadi bagian dari siklus masalah yang melanda negara ini.
Dengan terpilih kembalinya Mnangagwa sebagai presiden kebijakan-kebijakan yang telah dimulai dan dilakukan sebelumnya dapat dilanjutkan dan dapat terlaksana Kembali, Namun Pertanyaan kritis muncul: Apakah Mnangagwa memiliki rencana konkrit untuk mengatasi masalah ini? Atau apakah kembali terpilihnya hanya akan menjadi kelanjutan dari kebijakan yag kurang efektif?
Masalah korupsi juga tetap menjadi kendala serius di Zimbabwe. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah terkikis oleh skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi-pejabat tinggi yang sebelumnya terleibat skandal ini, dan upaya untuk memberantas korupsi belum memberikan hasil yang memuaskan. Kembali terpilihnya Mnangagwa menciptakan kesempatan baru untuk mengatasi korupsi, tetapi apakah pemerintahannya memiliki keinginan dan kapasitas untuk melakukan perubahan substantif?
Adalah penting untuk melihat sejarah pemerintahan Mnangagwa dan apakah dia mampu memahami kebutuhan mendasar rakyat Zimbabwe. Beberapa reformasi telah diumumkan, tetapi implementasinya dan dampaknya perlu dievaluasi secara hati-hati.
Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dan media yang independen sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu melibatkan diri dalam pemantauan pemerintahan dan menuntut pertanggungjawaban jika reformasi yang dijanjikan tidak diwujudkan.
Dengan semua pertimbangan ini, wacana tentang apakah Mnangagwa sebagai presiden dapat membantu Zimbabwe keluar dari krisis ekonomi dan korupsi perlu terus diikuti dan di awasi dengan cermat. Sementara harapan dan skeptisisme bergandengan tangan, hanya waktu yang akan memberikan jawaban apakah kepemimpinan barunya akan membawa Zimbabwe ke masa depan yang lebih baik nan cerah atau menjadi bagian dari suatu siklus masalah yang melanda negara ini.
