Oleh : dr. Tedy Hartono , SH , MCS
JurnalPost.com – BPJS Kesehatan sering dirayakan sebagai simbol keberhasilan negara dalam menjamin akses layanan kesehatan. Jutaan rakyat bisa berobat tanpa biaya besar. Ini terlihat seperti kemenangan sosial. Tapi ada satu pertanyaan yang sengaja dihindari: siapa yang sebenarnya membayar harga dari sistem ini?
Jawabannya jelas dan pahit: dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dibangun dengan semangat keadilan. Namun dalam praktiknya, keadilan itu tidak dibagi melainkan dipindahkan. Negara meringankan beban pasien, tetapi memindahkan tekanan ke penyedia layanan.
Dan ini bukan asumsi. Ini fakta.
Tarif INA-CBGs terbukti sering tidak sesuai biaya riil layanan. Bahkan pemerintah sendiri mengakui perlunya revisi tarif BPJS karena terlalu rendah. Di lapangan, dokter dibayar ribuan rupiah per pasien angka yang secara logika profesional sulit diterima. Sistem ini berjalan dengan satu prinsip diam-diam: tekan biaya, apa pun konsekuensinya.
Masalahnya, kesehatan bukan industri murah.
Bandingkan dengan negara lain.
Di Jerman, sistem asuransi sosial (social health insurance) justru membangun keseimbangan antara akses, kualitas, dan kesejahteraan tenaga medis. Negara ini mengalokasikan 12,3% dari GDP untuk kesehatan, jauh di atas rata-rata OECD . Jumlah dokter mencapai 4,7 per 1.000 penduduk, lebih tinggi dari rata-rata OECD . Artinya: negara tidak hanya menjamin pasien—tetapi juga memastikan tenaga medis cukup dan sejahtera.
Di Inggris melalui sistem NHS, layanan kesehatan memang gratis di titik pelayanan, tetapi tetap didukung pembiayaan besar negara, sekitar 11,1% dari GDP . Bahkan sistem ini dikenal efisien dan melindungi masyarakat dari biaya kesehatan yang “katastropik” tanpa harus meruntuhkan profesi medis.
Sementara itu di Amerika Serikat, sistemnya justru ekstrem sebaliknya: biaya sangat tinggi (hingga 17% GDP), tetapi hasil kesehatan tidak lebih baik dibanding negara lain . Ini membuktikan satu hal penting: biaya besar saja tidak cukup yang dibutuhkan adalah desain sistem yang adil dan seimbang.
Kesimpulannya jelas:
Negara maju tidak membangun sistem kesehatan dengan menekan tenaga medis. Mereka berinvestasi besar, menjaga keseimbangan, dan memastikan profesi medis tetap bernilai tinggi.
Indonesia justru mengambil jalur sebaliknya.
Di sini, ada tujuh jebakan nyata:
1. Tarif rendah yang tidak realistis
2. Jasa medis terdegradasi
3. Beban administrasi tinggi
4. Ketergantungan total fasyankes
5. Tekanan efisiensi → pelayanan minimalis
6. Gangguan cash flow
7. Penurunan kualitas layanan jangka panjang
Jika ini terus berlanjut, krisis bukan lagi kemungkinan tetapi kepastian.
Negara lain menghadapi tantangan dengan meningkatkan investasi kesehatan. Kita justru menekan biaya. Negara lain memperkuat tenaga medis. Kita melemahkannya. Negara lain menjaga kualitas. Kita mempertaruhkan masa depan.
Ini bukan sekadar kesalahan kebijakan.
Ini adalah kesalahan arah.
Prediksi ke depan sangat jelas:
• Brain drain tenaga medis meningkat
• Minat menjadi dokter menurun
• Kualitas layanan tergerus
• Sistem tetap berjalan tapi kosong dari kualitas
Dan ketika itu terjadi, rakyat yang hari ini “terlindungi” justru akan menjadi korban berikutnya.
Solusinya tidak bisa tambal sulam.
Reformasi SJSN dan BPJS harus berani dan total:
• Tarif harus berbasis biaya riil
• Sistem klaim harus dipangkas drastis
• Pembiayaan harus diperluas (tidak single payer rigid)
• Organisasi profesi harus dilibatkan nyata
• Negara harus menetapkan standar kesejahteraan tenaga medis
Y
ang paling penting: ubah cara pandang.
Tenaga medis bukan beban biaya. Mereka adalah fondasi sistem.
Karena satu kebenaran tidak bisa disangkal:
Negara maju menjaga dokternya.
Negara berkembang mengeksploitasinya.
Indonesia mau berada di sisi yang mana?
Penulis adalah :
Anggota Tim Analisis IKAL Lemhanas
Pemerhati Masalah Kesehatan
