SURABAYAm JurnalPost.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045 kini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sebuah riset opini publik terbaru yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyingkap tingginya tingkat skeptisisme dan kewaspadaan warga terhadap tata kelola anggaran dan transparasi megaproyek ini.
Secara makro, program MBG dirancang untuk menekan angka stunting serta meningkatkan daya konsentrasi belajar anak usia sekolah melalui intervensi gizi langsung. Namun, besarnya alokasi dana nasional yang dibutuhkan justru memicu perdebatan terkait efisiensi dan transparansi. Publik tampaknya masih dibayangi pengalaman kolektif masa lalu mengenai penyaluran bantuan sosial, sehingga isu korupsi dari tingkat pengadaan hingga distribusi lokal menjadi sangat sensitif.
Riset yang dirilis pada bulan Mei tahun 2026 oleh Maylani Nindia Pratiwi dan Fathur Ridho Kholish Nur Amien dan Evan Nathanielananta ini melibatkan minimal 40 responden di Surabaya. Responden berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pengemudi ojek online, wirausaha, mahasiswa, hingga freelancer. Pemilihan kota Surabaya didasari oleh karakteristik warganya yang dikenal kritis dan heterogen.
Tingkat Kekecewaan Publik Jika Terjadi Penyelewengan
Dari hasil pengolahan kuesioner, terlihat jelas bahwa modal sosial berupa “kepercayaan” masyarakat Surabaya terhadap program ini masih sangat bersyarat. Berikut adalah temuan utama dari persepsi warga:
Darurat Pengawasan Lokal: Kekhawatiran warga mencapai puncaknya pada isu distribusi di tingkat akar rumput, dengan 85% responden menyatakan akan “Sangat Kecewa” jika terdapat praktik korupsi oleh oknum lokal dalam penyalurannya.
Pengadaan Barang Rawan Celah: Publik juga memberikan perhatian tinggi pada proses hulu, di mana 80% responden menyoroti celah korupsi dan merasa “Sangat Kecewa” jika ditemukan kebocoran anggaran pada tahap pengadaan barang MBG.
Ancaman Salah Sasaran: Isu akurasi data penerima turut menjadi perhatian krusial, di mana 70% responden menuntut agar bantuan tersebut benar-benar akurat dan tidak salah sasaran.
Tuntutan Ruang Dialog: Sinyal terkuat dari riset ini terlihat pada aspek aspirasi; sebanyak 87,5% masyarakat akan sangat kecewa apabila pemerintah menutup telinga dan tidak mendengarkan kekhawatiran warga mengenai integritas program ini.
Transparansi Adalah Kunci
Kesimpulan fundamental dari analisis data ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya menuntut akurasi data yang transparan serta ruang dialog yang responsif.
Agar program Makan Bergizi Gratis ini mendapatkan dukungan penuh dari warga negara, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyalurkan gizi dengan baik. Lebih dari itu, pemerintah dinilai wajib memperketat pengawasan di tingkat akar rumput, menjamin transparansi anggaran, serta menyediakan kanal pengaduan publik yang benar-benar aktif dan responsif. Tanpa komitmen tersebut, visi mulia untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dapat terhambat oleh minimnya kepercayaan publik.
