Penulis: Mikael Tamara
Pioneer Bangsa
JurnalPost.com – Saya memandang kebijakan Kepala BGN yang tetap memberikan insentif Rp6 juta per hari kepada dapur yang ditutup sementara sebagai sesuatu yang tidak hanya keliru, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik.
Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam gerakan sosial, saya terbiasa melihat bagaimana masyarakat kecil harus berjuang tanpa kepastian. Banyak pelaku usaha mikro bertahan hidup dari hari ke hari, tanpa jaminan pemasukan, tanpa subsidi, bahkan tanpa perlindungan yang memadai. Namun di saat yang sama, kita justru menyaksikan anggaran negara tetap mengalir kepada fasilitas yang tidak beroperasi. Ini bukan sekadar kontradiksi—ini adalah ketimpangan yang nyata.
Saya ingin bertanya secara sederhana: di mana letak logika kebijakan ini? Insentif seharusnya diberikan atas dasar produktivitas, bukan sekadar keberadaan. Ketika dapur berhenti beroperasi, maka seharusnya evaluasi dilakukan, bukan justru diberikan kompensasi yang nilainya tidak kecil.
Lebih dari itu, kebijakan ini berpotensi merusak kepercayaan publik. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, maka wajar jika publik mulai curiga dan mempertanyakan integritas pengambil kebijakan.
Saya juga melihat bahwa gelombang protes yang muncul hari ini adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola negara. Ini bukan sekadar kritik, tetapi tanda bahwa rakyat masih peduli dan tidak diam ketika melihat sesuatu yang tidak beres.
Sebagai Ketua Umum Pioneer Bangsa, saya mendorong agar kebijakan ini segera dievaluasi secara terbuka. Jika terdapat kesalahan, akui dan perbaiki. Tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi menutup mata terhadap kritik adalah kesalahan yang jauh lebih besar.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga berani mengoreksi diri. Karena pada akhirnya, kebijakan publik bukan soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab.
