Penulis: Anak Agung Sagung Intan Pratiwi (Mahasiswa S2 Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha)
JurnalPost.com – Persoalan sampah di Bali bukan lagi isu baru, tetapi hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Berbagai kebijakan telah diluncurkan, mulai dari pembatasan plastik sekali pakai hingga penguatan pengelolaan berbasis masyarakat seperti bank sampah. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa perubahan tidak semudah yang direncanakan. Hal ini terlihat dari kondisi pengelolaan sampah di Banjar Buading, Desa Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan.
Di tingkat konsep, bank sampah merupakan solusi yang cukup ideal. Masyarakat didorong untuk memilah sampah dari rumah, kemudian sampah yang memiliki nilai ekonomi dikumpulkan dan dikelola bersama. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga. Sayangnya, keberhasilan konsep ini sangat bergantung pada satu hal utama: partisipasi masyarakat.
Di Banjar Buading, upaya untuk mendorong partisipasi sebenarnya sudah dilakukan. Salah satunya melalui penerapan denda sebesar Rp5.000 per bulan bagi warga yang tidak membawa sampah ke banjar. Kebijakan ini menunjukkan adanya dorongan untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sampah. Namun, di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat.
Bank sampah yang seharusnya menjadi pusat aktivitas justru belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah dari rumah. Sebagian mungkin patuh karena adanya aturan, tetapi belum tentu memahami atau merasakan pentingnya perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi masih bersifat administratif, belum menyentuh kesadaran secara mendalam.
Kondisi ini menjadi menarik jika dilihat dari sudut pandang manajemen perubahan. Perubahan tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan atau sanksi. Denda dapat mendorong kepatuhan, tetapi tidak selalu mampu membentuk kebiasaan baru. Dalam banyak kasus, perubahan yang hanya didorong oleh tekanan eksternal cenderung bersifat sementara. Ketika pengawasan melemah, perilaku lama berpotensi kembali muncul.
Di sinilah letak tantangan utama pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Perubahan yang diharapkan sebenarnya bukan hanya soal membawa sampah ke banjar, tetapi perubahan cara pandang terhadap sampah itu sendiri. Sampah seharusnya tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang “dibuang”, tetapi sebagai sesuatu yang perlu dikelola sejak dari sumber. Tanpa perubahan cara pandang ini, program sebaik apa pun akan sulit berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, faktor konsistensi juga sangat berpengaruh. Program seperti bank sampah membutuhkan pendampingan dan dorongan yang terus-menerus. Jika hanya aktif di awal lalu perlahan melemah, maka masyarakat juga akan kehilangan motivasi untuk terlibat. Dalam konteks ini, keberlanjutan program menjadi sama pentingnya dengan pembentukannya.
Di sisi lain, Banjar Buading sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat. Sistem banjar dengan nilai kebersamaan yang tinggi merupakan kekuatan besar untuk mendorong perubahan kolektif. Jika dimanfaatkan dengan baik, misalnya melalui peran tokoh masyarakat atau penguatan aturan berbasis lokal, maka partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Pendekatan seperti ini seringkali lebih efektif karena menyentuh aspek sosial dan budaya, bukan sekadar administratif.
Selain pendekatan sosial, penting juga untuk menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Insentif ekonomi dari bank sampah, edukasi yang sederhana dan relevan, serta keterlibatan generasi muda dapat menjadi cara untuk menghidupkan kembali program ini. Ketika masyarakat merasa mendapat manfaat, perubahan akan lebih mudah diterima dan dijalankan.
Pada akhirnya, persoalan sampah di Banjar Buading bukan hanya soal ada atau tidaknya program, tetapi bagaimana program tersebut mampu menggerakkan masyarakat. Kebijakan dan aturan memang penting sebagai landasan, tetapi tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Perubahan yang sesungguhnya terjadi ketika masyarakat tidak lagi merasa “dipaksa”, tetapi dengan kesadaran sendiri memilih untuk berubah.
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat tetap menjadi langkah yang tepat, tetapi perlu diiringi dengan strategi yang lebih menyentuh aspek perilaku. Jika pendekatan ini dapat diperkuat, maka Banjar Buading tidak hanya mampu mengatasi persoalan sampahnya, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana perubahan kecil di tingkat lokal dapat memberikan dampak yang lebih luas.
