Oleh: Anisya Sasmita, Dewi Wardhatussyifa, Anna Aulia
JurnalPost.com – Akhir-akhir ini MBG (makan bergizi gratis) menjadi salah satu topik panas yang ramai diperbincangkan di Indonesia. Menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah Indonesia yang diluncurkankan pada masa pemerintahan Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Progam yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi, yang bertujuan untuk meningkatkan angka gizi, khususnya pada anak-anak atau kelompok sebagai salah satu upaya untuk menurunkan persentase stunting dan keadaan malnutrisi di Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebagai suatu langkah yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun disisi lain, muncul berbagai polemik terkait efektivitas, efisiensi pelaksanaan, hingga potensi pemborosan anggaran.
Polemik dari salah satu program pemerintah ini terletak pada efisiensi anggaran, dan isu keamanan serta kehigienisan pangan. Program ini dijalankan dengan membutuhkan anggaran dana yang sangat besar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menginformasikan bahwa pihaknya akan mengalokasikan dana sebesar Rp.900 miliar setiap hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini ditujukan untuk mencakup 60 juta orang sebagai penerima manfaat yang meningkat menjadi 82,9 juta.pada bulan Februari 2026. Hal ini menimbulkan keresahan Masyarakat terkait program yang tidak diinginkan dalam jangka panjang ini, terutama jika anggaran dana tidak dikelola dengan efisien dan transparan yang berpotensi pemborosan dana.
Kemudian dari sisi keamanan pangan, yang akhir-akhir ini membuat resah Masyarakat akibat kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat lonjatan kasus pada tahun 2025-2026, ribuan pelajar menjadi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada akhir tahun 2025 ratusan siswa dari tiga sekolah di Sleman Yogyakarta, mengalami keracunan setelah mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diantaranya sempat dirawat di puskesmas setempat sebelum akhirnya dipulangkan kerumah masing- masing. Pada tahun 2026 sebanyak 118 pelajar SMAN 2 Kudus keracunan pada Januari 2026, sementara di Bandung Barat korban menembus 1.171 orang. Hingga bulan April 2026, keracunan terus terjadi, salah satunya 72 siswa di Pondok Kelapa, Jaktim. Kejadian ini menunjukkan bahwa aspek keamanan dan higienitas pangan menjadi salah satu aspek utama dalam proses penyediaan makanan. Risiko kontaminasi dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Jika standar keamanan pangan tidak diterapkan secara ketat, maka makanan yang seharusnya meningkatkan gizi justru dapat membahayakan.
Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dengan menerapkan standar keamanan pangan secara ketat di setiap tahapan proses, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan. Untuk mencegah kontaminasi, prinsip higiene dan sanitasi dan sistem pengendalian seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sangat penting. Agar kualitas makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat tetap terjaga, dan peningkatan kapasitas tenaga pengolah makanan juga harus menjadi prioritas.
Dari sisi anggaran, pemerintah harus memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola dengan baik, transparan, dan berkelanjutan. Agar program tidak menjadi beban jangka panjang, perencanaan anggaran harus dibuat secara realistis dengan mempertimbangkan kekuatan fiskal negara. Selain itu, sistem pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah pemborosan dan perlindungan dana, seperti melalui audit rutin dan laporan yang dapat diakses publik. Untuk menekan biaya distribusi, pemerintah juga dapat mengoptimalkan kolaborasi dengan sektor swasta dan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti makanan yang dibuat oleh petani lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan gizi masyarakat dan tetap berkelanjutan dengan anggaran pengelolaan yang tepat.
Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akurat melalui sistem data internasional yang diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa program tepat sasaran. Selain itu, audit rutin dan pelibatan pengawasan independen harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebaliknya, pelibatan produsen pangan lokal dan UMKM dapat menjadi solusi untuk memperkuat rantai pasokan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, program edukasi mengenai pentingnya gizi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga dapat membantu orang menjadi lebih sehat dalam jangka panjang.
Dari segi kebijakan, pemerintah harus memastikan data penerima manfaat tetap akurat dengan menggabungkan sistem data yang diperbarui rutin agar program bisa tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perlu ditingkatkan dengan melakukan audit secara rutin serta melibatkan pihak pengawas yang independen. Selain itu, melibatkan UMKM dan penjual makanan lokal bisa menjadi cara untuk memperkuat sistem pengiriman barang sekaligus mendorong perekonomian daerah. Akhirnya, memberi pengetahuan tentang gizi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar program ini bukan hanya bantuan sementara, tetapi juga bisa membentuk kebiasaan makan yang lebih sehat secara berkelanjutan. Kebijakan Pemerintah Indonesia seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok yang rentan akan stunting dan malnutrisi. Namun kontroversi yang muncul menunjukkan bahwa program tersebut menghadapi risiko dari segi anggaran, pelaksanaan, dan keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan pelaksanaan yang berbasis data dan prinsip keamanan pangan. Dengan pengelolaan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, program ini dapat menjadi solusi nyata untuk masalah gizi. Jika tidak, Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada keseimbangan antara tujuan kebijakan dan
kualitas pelaksanaan.
